Arsul Sani

Arsul Sani
Arsul Sani
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
	Petahana
	Mulai menjabat ; 18 Januari 2024
Ditunjuk oleh	DPR RI
Presiden	Joko Widodo
	Pendahulu; Wahiduddin Adams Pengganti; Petahana
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
	Masa jabatan; 3 Oktober 2019 – 18 Januari 2024; Menjabat bersama Periode 2019–24 Ahmad Basarah; Ahmad Muzani; Lestari Moerdijat; Hidayat Nur Wahid; Jazilul Fawaid; Zulkifli Hasan; Syarief Hasan; Fadel Muhammad; ;
Presiden	Joko Widodo
Ketua MPR	Bambang Soesatyo
	Pendahulu; Periode 2014–19 Mahyudin; Evert Ernest Mangindaan; Hidayat Nur Wahid; Oesman Sapta Odang; Muhaimin Iskandar; Ahmad Muzani; Ahmad Basarah; ; Pengganti; Amir Uskara
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
	Masa jabatan; 20 Mei 2016 – 5 Januari 2021
Ketua Umum	Muhammad Romahurmuziy; Suharso Monoarfa
	Pendahulu; Muhammad Romahurmuziy Pengganti; Muhamad Arwani Thomafi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Republik Indonesia
	Masa jabatan; 1 Oktober 2014 – 18 Januari 2024
Daerah pemilihan	Jawa Tengah X
Informasi pribadi
Lahir	8 Januari 1964 (umur 60); Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia
Partai politik	PKS (2008–2013); PPP (2013–2024)
Suami/istri	Sukma Violetta
Anak	3
Almamater	Universitas Indonesia; STIKOM The London School of Public Relations; Collegium Humanum – Warsaw Management University
Profesi	Hakim Konstitusi
Tanda tangan
	Sunting kotak info • L • B

H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D. (lahir 8 Januari 1964) adalah seorang Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilantik pada 18 Januari 2024.^[1]^[2] Sebelumnya, Arsul merupakan politikus yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Beliau sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Beliau juga sempat duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode sejak 2014 hingga 2024 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan. Arsul bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan serta ia juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR. Selain itu, Arsul adalah Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan sejak 20 Mei 2016, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy.^[3]

Melalui kursinya di Komisi III DPR, Arsul terlibat dalam upaya pelarangan ilmu hitam, sebuah langkah yang terbukti sulit sejak tahun 1990-an karena pelarangan ilmu hitam mengharuskan pemerintah untuk mengakui keberadaannya.^[4] Arsul juga mengomentari kontroversi seputar aksi di Jakarta pada bulan November 2016, mempertanyakan mengapa polisi menyelidiki secara finansial beberapa pendukung protes tetapi tidak menyelidiki pendukung keuangan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.^[5]

Latar belakang dan pendidikan

Arsul Sani dilahirkan di Kabupaten Pekalongan pada 8 Desember 1964 sebagai seorang putra dari sembilan bersaudara. Ayah Arsul, Kiai Haji Abdullah Fadjari (1934–2004), seorang ulama Nahdlatul Ulama,^[6] politikus yang pada masa Orde Baru pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan 1987–1992,^[7]^[8] Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan dua periode, dan deklarator PPP Jawa Tengah.^[9] Ibu Arsul Sani, Nyai Hajjah Rodhiyah merupakan seorang guru TK Aisyiyah Pekajangan dan pernah menjadi aktivis Muhammadiyah.^[6]

Arsul mengenyam pendidikan di SD Pekajangan II (1976), SMP Negeri 1 Pekalongan (1979), dan SMA Negeri 1 Pekalongan (1982). Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1987. Selanjutnya ia meraih gelar Magister Sains S2 Ilmu Komunikasi dari STIKOM The London School of Public Relations, Jakarta pada 2007. Ia sempat berkuliah di S3 Justice & Policy, Glasgow Caledonian University, Skotlandia sejak 2011, tetapi tidak dituntaskan.^[10] Akhirnya ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia pada 2023. Disertasinya berjudul "Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings".^[11]

Riwayat pekerjaan

Hakim Konstitusi RI 2024–Sekarang (Petahana)
DPR RI, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2019, 2019–2024
MPR RI, Sebagai: Wakil Ketua MPR RI. Tahun: 2019–2024
BAKN, Sebagai: Anggota. Tahun: 2017–2019
Pansus KPK, Sebagai: Anggota. Tahun: 2017–2018
BAMUS, Sebagai: Anggota. Tahun: 2015–2019
Komisi III, Sebagai: Kapoksi. Tahun: 2014–2019
Badan Legislasi, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2015
Pansus RUU Terorisme, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2016
SAP Advocates, Sebagai: Founding Partner. Tahun: 2004–
PT Tupperware Indonesia, Sebagai: Komisaris. Tahun: 1997–2014
Karim Sani Lawfirm, Sebagai: Founding Partner. Tahun: 1997–2004
Dunhill Madden Butler, Sebagai: Visiting Lawyer & Kepala GDP Surabaya. Tahun: 1989–1997
Ted & Partner, Sebagai: Senior Lawyer. Tahun: 1988–1989
LBH Jakarta, Sebagai: . Tahun: 1986–1988
Journal Hukum & Pembangunan UI, Sebagai: Editor. Tahun: 1986–1988^[10]