Sebelum Perang Irak, Amerika Serikat menuduh Irak mengembangkan senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan al-Qaeda. Pada tahun 1991, Resolusi 687 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi dan pemeriksa senjata PBB selanjutnya berada di Irak. Pada periode ini juga terjadi permusuhan tingkat rendah antara Irak dan koalisi yang di pimpin Amerika Serikat pada tahun 1991–2003.

Setelah Perang Teluk, pandangan kebijakan luar negeri AS yang dominan terhadap Irak merupakan salah satu Pembendungan. Namun, pada tahun 1990-an, pandangan yang paling menonjol didukung oleh kelompok neokonservatif adalah bahwa ancaman rezim Saddam Hussein hanya dapat diatasi melalui pergantian rezim dan demokratisasi menjadi lebih menonjol. Setelah serangan 9/11, konsensus kebijakan luar negeri terbentuk yang mendukung pergantian rezim.^[1]

Peristiwa yang mengarah pada Perang Irak
Revolusi 14 Juli 1958 Konflik Irak–Kurdi 1961–1991 Revolusi 17 Juli 1968 Revolusi Iran 1978–1979 Pembersihan Partai Ba'ath 1979 Perang Iran–Irak 1980–1988 Iraqgate 1982–ca1990 Invasi Irak ke Kuwait 1990 Perang Teluk 1990–1991 Sanksi terhadap Irak 1990–2003 Pemberontakan Irak 1991 Konflik zona larangan terbang Irak 1991–2003 Krisis pelucutan senjata Irak 1991–2003 Urusan senjata ke Irak 1992–1996 Serangan 11 September 2001 Serangan antraks di AS 2001 Invasi AS ke Afganistan 2001 Koneksi Praha 2001 Resolusi Irak 2002 Petak risin Kayu Hijau 2003 Presentasi Colin Powell di PBB 2003
l b s

Setelah Perang Teluk tahun 1991, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, Resolusi 687 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengamanatkan bahwa program kimia, biologi, nuklir, dan rudal jarak jauh Irak dihentikan dan semua senjata tersebut dimusnahkan di bawah kendali Komisi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pemeriksa senjata PBB di Irak dapat memverifikasi penghancuran sejumlah besar bahan WMD, tetapi masalah besar masih belum terselesaikan pada tahun 1998 ketika para pemeriksa tersebut meninggalkan Irak karena keyakinan kepala UNSCOM saat itu, Richard Butler, bahwa aksi militer AS dan Britania Raya akan segera terjadi. Tak lama setelah para inspektur mundur, AS dan Britania Raya melancarkan kampanye pengeboman selama empat hari di Irak. Selain itu, pada periode ini Kongres AS dan Presiden AS Bill Clinton mengeluarkan resolusi yang menyerukan pergantian rezim di Irak.

Selain inspeksi PBB, AS dan Britania Raya (bersama dengan Prancis hingga tahun 1998) terlibat dalam konflik tingkat rendah dengan Irak dengan menerapkan zona larangan terbang di Irak utara dan selatan yang bukan merupakan mandat PBB. Ini dikenal sebagai Operation Provide Comfort dan Operation Provide Comfort II kemudian diikuti oleh Operation Northern Watch di Kurdistan Irak di utara dan Operation Southern Watch di selatan, dan dipandang oleh pemerintah Irak sebagai pelanggaran kedaulatan Irak. Penerbangan berlebih selama satu tahun meningkat sebelum perang Irak dimulai ketika AS memulai Operation Southern Focus untuk mengganggu struktur komando militer di Irak sebelum invasi.

Setelah Perang Teluk tahun 1991, Presiden AS George H. W. Bush menandatangani keputusan presiden yang mengarahkan Badan Intelijen Pusat untuk menciptakan kondisi bagi penggulingan Hussein dari kekuasaan pada Mei 1991. Mengkoordinasikan kelompok anti-Saddam merupakan elemen penting dari strategi ini dan Kongres Nasional Irak (INC), yang dipimpin oleh Ahmed Chalabi, adalah kelompok utama yang ditugaskan untuk mencapai tujuan ini. Nama INC dilaporkan diciptakan oleh pakar hubungan masyarakat John Rendon (dari agensi Rendon Group) dan kelompok tersebut menerima jutaan dana terselubung pada tahun 1990an, dan kemudian sekitar $8 juta per tahun dalam pendanaan terbuka setelah disahkannya Undang-Undang Pembebasan Irak pada tahun 1998. Kelompok oposisi lainnya adalah Kesepakatan Nasional Irak yang terus memberikan pengaruh dalam pemerintahan Irak saat ini melalui pemimpinnya Ayad Allawi.

Templat:Perang Irak