Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan

Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peta lokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia
Peta Kabupaten di Nusa Tenggara Timur

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.^[1]

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Nomor Undang-Undang	Tanggal pengesahan Undang-Undang	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	53.05	Kabupaten Alor	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	17	17/158
2	53.04	Kabupaten Belu	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	12	12/69
3	53.08	Kabupaten Ende	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	21	23/255
4	53.06	Kabupaten Flores Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	19	21/229
5	53.01	Kabupaten Kupang	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	24	17/160
6	53.13	Kabupaten Lembata	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999^[3]	4 Oktober 1999	9	7/144
7	53.21	Kabupaten Malaka	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013^[4]	11 Januari 2013	12	-/127
8	53.10	Kabupaten Manggarai	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	12	26/145
9	53.15	Kabupaten Manggarai Barat	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003^[5]	25 Februari 2003	12	5/164
10	53.19	Kabupaten Manggarai Timur	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007^[6]	10 Agustus 2007	9	17/159
11	53.16	Kabupaten Nagekeo	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007^[7]	2 Januari 2007	7	16/97
12	53.09	Kabupaten Ngada	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	12	16/135
13	53.14	Kabupaten Rote Ndao	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002	2 Mei 2002	10	7/112
14	53.20	Kabupaten Sabu Raijua	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008	26 November 2008	6	5/58
15	53.07	Kabupaten Sikka	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	21	13/147
16	53.12	Kabupaten Sumba Barat	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	6	11/63
17	53.18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022	25 Juli 2022	11	2/173
18	53.17	Kabupaten Sumba Tengah	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022	25 Juli 2022	5	-/65
19	53.11	Kabupaten Sumba Timur	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	22	16/140
20	53.02	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	32	12/266
21	53.03	Kabupaten Timor Tengah Utara	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958^[2]	14 Agustus 1958	24	33/160
22	53.71	Kota Kupang	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996^[8]	11 April 1996	6	51/-

Referensi

^ "UU No. 21 Tahun 2022". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
^ "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
^ "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
^ "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
^ "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
^ "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.
^ "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19.