Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Dra. Haiyani Rumondang, MA
Sekretaris Direktorat Jenderal	Dr. Sunardi Manampiar Sinaga, S.STP, M.M.
Direktur
Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Ir. Siti Umi Salamah, MM, SI
Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Hery Sutanto, S.T., M.M
Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Yuli Adiratna, S.H, M.Hum
Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Drs. Muhammad Idham, MK3
Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bernawan Sinaga, S.H, M.Si
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatoto Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
Situs web
www.kemnaker.go.id

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (disingkat menjadi Ditjen Binwasnaker & K3) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja.^[1]

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. perumusan kebijakan di bidang sistem pengawasan ketenagakerjaan dan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan pengawas ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pengawasan ketenagakerjaan dan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan pengawas ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, dan pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, dan pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pengawasan ketenagakerjaan dan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan pengawas ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:^[2]

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Direktorat Bina Pemeriksaaan Norma Ketenagakerjaan;
5. Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
6. Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki lima unit Balai (Besar) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (B/BK3) sebagai berikut:^[3]

https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permen_1_2021.pdf

1. ^ Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik. "Ditjen. Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja & K3 (BINWASNAKER & K3)". kemnaker.go.id. Diakses tanggal 2017-06-15. 
2. ^ ^{a b} http://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PERMEN_13_TAHUN_2015.PDF
3. ^ "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 18 November 2024.