Globalisasi di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara dengan perekonomian ekspor terbesar di urutan ke 5 di dunia dan ke 6 untuk kompleksitas ekonmi menurut Indeks Kompleksitas Ekonomi (IKE) dengan tujuan ekspor utama terposat di Tiongkok ($129 Miliar)^[1] dengan total populasi 51.324.823 jiwa pada tahun 2018.^[2]

Globalisasi berasal dari penjajahan Eropa terhadap benua-benua di Asia, Afrika, dan Amerika. Namun, perkembangannya masih terbelakang sampai pada Perang Dunia ke 2, ketika globalisasi telah terjadi di seluruh dunia.^[3] Globbalisasi dapat didefinisikan sebagai proses tidak merata yang berfokus pada transformasi kondisi sosial kebangsaan saat ini menjadi jaringan internasional yang terhubung.^[4] Selain itu, globalisasi menciptakan duunia yang bersatu dan selaras dengan menggabungkan praktik-praktik yang sudah ada dengan yang baru. Globalisasi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama perekonomian dunia karena globalisasi memiliki tujuan untuk mengalihkan jaringan sosial dan koneksi yang ada untuk membangun koneksi eksklusif antar negara.^[5] Terlebih lagi, fenomena globalisasi dimulai di kawasan barat yang pada akhirnya menyebar ke wilayah Asia pada tahun 1990-an ketika terjadi krisis ekonomi di Asia. Oleh sebab itu, negara-negara Asia memandang globalisasi sebagai kunci untuk mengatasi kesulitan keuangan dan berakhir menganut budaya barat, yang juga dikenal dengan istilah westernisasi.^[6]

Pertembuhan ekonomi Asia selama tahun 1980-an dipercepat karena masuknya investasi asing, sedangkan pada tahun 1997 dan 1998, terjadi kemunduran yang signifikan karena dolar AS menguat sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan yuan yang menyebabkan kesulitan keuangan di Asia dan berdampak juga pada Korea Selatan dimana struktur hutang juga diakui.^[7] Selain itu, perekonomian Korea Selatan menunjukkan jumlah utang luar negeri jangka pendek yang tiga kali lipat lebih tinggi dan terus meningkat sepanjang tahun, sedangkan cadangan devisa menunjukkan perubahan yang tidak signifikan; Hal ini menyebabkan pemerintah menandatangani paket dana talangan dengan IMF karena negara tersebut tidak mampu membayar kembali apresiasi pinjaman dolar kepada pemegang utang. Paket ini mengusulkan perluasan dukungan keuangan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.^[8] Oleh sebab itu, perjanjian dengan IMF dibuat pada tahun 1997 dimana IMF melanjutkan pendanaan dan memajukan pinjaman untuk Korea Selatan yang akan dilunasi di masa depan.

Sebuah keajaiban akhirnya muncul di Asia setelah depresi ekonomi yang tiba-tiba dan kebangkitan kembali terlihat; Hal ini membuat negara-negara Asia khususnya Empat Macan Asia, melonjak dan mempengaruhi pasar global yang dikenal dengan sebutan East-Asian Miracle.^[9] Kebangkitan tersebut dipengaruhi oleh industri barat yang menganut perekonomian terbuka. Hal ini memicu pemerintan untuk mengambil pendekatan reformasi yang menghubungkan antara keterbukaan dan pertumbuhan.^[10] Selain itu,hal ini dilakukan dengan pasar gelap dan adanya monopoli ekspor serta menggunaan pendekatan tradisional yang direformasi.^[11]

Kebijakan Korea Selatan dan Taiwan serupa dengan milik Jepang dalam berbagai hal, sedangkan negara kota Hong Kong dan Singapura sangat berorientasi pasar dan terbuka, lebih dengan dengan laissez-faire dibandingkan negara-negara barat^[12] Meskipun terdapat variasi dalam kebijakan yang diambil, negara-negara Asia Timur, secara keseluruhan, telah bergerak ke arag yang liberal dan berorientasi ke luar.^[13] Hal ini membuat kawasan Asia-Pasifik menjadi menarik bagi investor internasional sekaligus meningkatkan PDB kawasan.

Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 telah menyebabkan kemunduran perekonomian di Asia, termasuk di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki rasio utang ekuitas yang tinggi diikuti oleh profitabilitas yang rendah karena adanya inkonsistensi dalam tata kelola perusahaan, yang menjadi hambatan utama. Pemerintah harus mereformasi kebijakan negaranya untuk memperbaiki kondisi Korea Selatan dan sangat didukung oleh banyak pihak, terutama IMF dan chaebols yang berkontribusi terhadap kondisi politik, ideologi, dan sosial dalam negeri.^[14] Pada akhirnya, PDB KKorea Selatan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan dari regresi ekonomi hingga pertumbuhan PDB sekitar 13% selama kuartal ke-7 sejak adanya krisis keuangan.^[15] Korea Selatan mulai terlibat dalam perjanjian internasional, seperti Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 1989 yang diangkat pada pidato Perdana MenterI Australia Bob Hawke di Korea.^[16]

Selanjutnya pada abad ke-21, pada masa pemerintahan Lee Myung-bak, globalisasi menjadi kebijakan intu yang ditunjukkan dengan Korea yang mengedepankan "Global Korea" sebagai slogan negaranya. Kebijakan ini mendorong internasionalisasi, partisipasi dalam gerakan global dan bantuan internasional yang akan menarik investasi asing. Selain itu, Korea Selatan menerapkan globalisasi neo-liberal karena konsep yang didasarkan pada gagasan berorientasi pasar dengan kapitalisme yang longgar dan memperhitungkan konsep pasar "bebas".^[17] Pemerintah mempraktikan "globalisasi yang lebih dalam" unutk mengatasi krisis, keterbelakangan teknologi, dan isu-isu upah buruh yang rendah untuk menjadi pemimpin pasar yang modern dan terglobalisasi. Penerapan kebijakan tersebut akan mendorong Korea menjadi negara global.^[18] Kebijakan neo-liberal ditetapkan di Korea Selatan sebagaimana adanya perjanjian sebelumnya dengan IMF pada saat krisis keuangan dimana Korea Selatan harus membuat perjanjian hukum untuk mengikuti peraturan IMF untuk membangun kembali Korea Selatan ketika paket dana talangan diberikan.^[19] Perjanjian IMF telah secara efektif meningkatkan perekonomian Korea Selatan selama periode tersebut.

Sementara itu, terjadi perubahan signifikan pada modal kerja di Korea Selatan setelah kebijakan neo-liberal diterapkan, diperkenalkan kelas pekerja jenis baru, yaitu pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap merupakan pekerja lepas yang memiliki upah terjangkau dan hak yang terbatas, sehingga mendapatkan kesadaran perusahaan. Pekerja tidak tetap mengalam pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 34% dari total lapangan kerja di pasar. Pemerintah Korea setuju untuk menerapkan pekerja tidak tetap sebagai imbalan atas hak-hak pekerja sekaligus meningkatkan tingkat pengangguran.^[20] Oleh karena itu, dengan adanya fleksibilitas pasar, korporasi melakukan reformasi struktur perusahaan dengan mengganti pekerja yang ada dengan pekerja tidak tetap; Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tawar-menawar pemerintah dengan badan usaha tidak berhasil. Oleh karena itu, tingkat pengangguran meningkat karena pengaruh perusahaan terhadap pemerintah.^[21] Hal ini menyebabkan adanya pemisahan antar pihak antara pekerja standar dan pekerja non standar sebagai perbedaan perlindungan dan kelayakan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan batasan. Pekerja tidak tetap, yang merupakan sepertiga dari total angkatan kerja, belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tenaga kerja Korea menghadapi tantangan baru dan peluang baru yang disebabkan oleh globalisasi.^[22]

Sejak Korea Selatan memulai globalisasi, fokus ekonomi Korea beralih ke konten media dan budaya pada tahun 1990an, dan budaya Korea mendapat pengakuan dunia pada abad ke-21. Budaya Korea Selatan digemari oleh negara-negara Asia lainnya, terutama untuk drama televisi yang memikat pemirsa Asia.^[23] Salah satu drama televisi tersukses yang mempromosikan Korea adalah Winter Sonata. Acara ini menarik popularitas besar di Jepang karena 38% populasi Jepang menonton pertunjukan tersebut. Winter Sonata telah memikat pemirsa Jepang dengan naskah yang ditulis dengan baik, chemistry yang menarik, dan pemandangan Korea yang indah. Drama ini adalah salah satu film Korea berpengaruh yang berkontribusi terhadap perkembangan budaya dan perkembangan film Korea Selatan di masa depan.^[24] Selain itu, fenomena ini meningkatkan antusiasme orang asing untuk mengunjungi kota-kota di Korea Selatan, yang kemudian dikenal sebagai pariwisata Hallyu (Korean Wave).^[25] Fenomena Hallyu terjadi karena bantuan globalisasi yang melibatkan liberalisasi pasar dan deregulasi segmen budaya. Hallyu telah menjadi bagian dari proses globalisasi dalam cara setiap negara beradaptasi terhadap perubahan. Korea Selatan selama ini mengandalkan sektor manufaktur, dan pemerintah Korea Selatan melihat adanya prospek potensial dalam mengekspor produk budaya, sehingga menarik perhatian publik.^[26]

Sebagai bagian dari fenomena Hallyu, industri musik Korea Selatan juga telah menunjukkan antusiasme yang dramatis dari masyarakat yang menunjukkan peningkatan sekitar sepuluh kali lipat dalam rentang lima tahun dari 20 juta USD pada tahun 2008 menjadi 230 juta USD pada tahun 2012.^[27] Alasan utamanya adalah soundtrack (OST) drama Korea telah menarik penonton untuk mengeksplorasi musik Korea.^[28] Hal ini menjadikan ekspor budaya sebagai pendapatan utama Korea Selatan. Di sisi lain, musik Korea (K-pop) telah mengalami hibriditas budaya selama globalisasi dan perkembangan budaya itu sendiri seiring dengan memanjakan karakteristik musik barat bangsa yang dipadukan dengan budaya lokal sebagai tindakan modernisasi.^[29] Secara khusus, musik telah bergeser dari lagu rakyat tradisional Korea ke gaya musik modern yang memanjakan harmonisasi visual dan musik dari para penyanyinya.^[30]

Selama tahun 2013, musik Korea melakukan ekspansi global lebih lanjut melalui belahan dunia barat, ditunjukkan dengan banyaknya konser yang diadakan di New York, Paris dan London.^[31] K-pop pertama kali dikenal dunia melalui beberapa boygroup dan girlgroup, seperti Girl's Generation yang pertama kali dipublikasikan di YouTube dan akhirnya mendapat respon positif di kalangan pemirsa internasional.^[32] Selanjutnya popularitas industri K-pop semakin meroket berkat artis Psy dengan "Gangnam Style" pada tahun 2012 dan menjadi video YouTube pertama yang meraih 1 miliar penonton yang membuka peluang bagi K-pop untuk berkembang dan tokoh-tokoh Korea untuk berkembang. mendapatkan pengakuan.^[33] Alhasil, banyak tokoh yang diundang ke peragaan busana, model, dan duta merek merek-merek bergengsi; misalnya, Sehun, salah satu idola Korea paling populer, diundang ke acara Louis Vuitton's Resort 2019 dan memenangkan penghargaan pria berpenampilan terbaik selama dua tahun.^[34] Hal ini menunjukkan bahwa Korean Idol telah mendapatkan pengakuan di dunia global.

Korea Selatan telah melalui beberapa tahap perkembangan ekonomi yang pada akhirnya membawa perekonomian Korea Selatan semakin berkembang dan menjadi salah satu negara yang paling mendunia. Hal ini ditunjukkan oleh 72 persen rumah tangga yang memiliki Internet broadband. Pada masa penjajahan Jepang, struktur ekonomi Korea Selatan bergeser dari pertanian ke semi industri dan tumbuh pesat. Pada saat yang sama, selama Perang Korea, perekonomian kedua negara yang terpisah tersebut mengalami gejolak akibat pengeluaran pasukan militer yang berlebihan. Pada akhirnya, Korea Selatan mengalami titik balik di bawah pemerintahan Rhee dengan adanya perubahan struktur politik dan ekonomi yang tercermin pada nilai tukar mata uang dan subsidi ekspor. Pada tahun 1961, pemerintah Korea mengambil alih bank dan menasionalisasikannya. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil kendali penuh atas dana tersebut.^[35] Selain itu, struktur modal perusahaan swasta Korea Selatan menunjukkan persentase pinjaman luar negeri yang tinggi selama tahun 1963–1974.^[36] Selain subsidi, pemerintah menugaskan pengusaha swasta untuk berinvestasi di cabang manufaktur baru. Oleh karena itu, melalui subsidi dari pemerintah, perekonomian Korea menunjukkan angka yang memuaskan dengan pertumbuhan PDB riil tahunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan, masing-masing sebesar 8,5 persen dan 7,1 persen.

Terlebih lagi, pada akhir tahun 1990-an Korea Selatan mengalami kemerosotan ekonomi yang parah akibat krisis keuangan tahun 1997. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan sistem yang didasarkan pada kolaborasi antara negara, bank, dan chaebol di mana pemerintah memantau dan mengendalikan yang disebut Korea Inc bersamaan dengan penerapan paket kebijakan Keynesian dan defisit anggaran.^[37] Selain itu, kebijakan ini telah membantu merekapitalisasi lembaga keuangan melalui penurunan suku bunga dan suntikan dana sebesar 64 triliun won (US$50 miliar).^[38] Korea Selatan menerapkan globalisasi secara besar-besaran setelah krisis keuangan tahun 1997, sehingga membuat perekonomian Korea Selatan dapat ditiru oleh negara-negara lain, sehingga menciptakan pergerakan barang modal dan informasi melintasi batas negara. Korea Selatan telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam perekonomian karena terdapat bukti yang menunjukkan penurunan pengangguran, upah tinggi dan peningkatan standar pendidikan.^[39]

Oleh karena itu, masyarakat Korea mempunyai harapan yang tinggi terhadap peningkatan taraf hidup di masa depan dan menjadi salah satu negara maju. Korea Selatan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-11 di dunia dalam hal produk domestik bruto pada tahun 2016. Meskipun terdapat ekspektasi redistribusi pendapatan, strategi pembangunan yang berwawasan ke luar telah berdampak negatif terhadap petani karena persaingan dengan importir, menyebabkan Korea Selatan sangat bergantung pada impor pertanian. Permasalahan lainnya berasal dari disparitas pendapatan antar daerah karena adanya perbedaan besar dalam upah dan iuran pekerja. Selain itu, transformasi Korea didefinisikan sebagai 'keterbelakangan relatif' karena Korea Selatan perlu membuat strategi ekonomi baru dengan mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang dan mengejar ketertinggalan karena program reformasi hanya mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan kemungkinan besar akan menghancurkan masa depan prospek pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.^[40]

Korea menerapkan kebijakan wajib belajar 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah. Fakta bahwa pendidikan telah menjadi bagian penting di Korea Selatan terlihat dari tekanan dan jumlah jam belajar yang dialami pelajar Korea Selatan. Siswa sekolah menengah khususnya biasanya belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan akan melanjutkan ke ruang belajar dan berangkat setelah jam 10 malam. Selain itu, biaya kuliah tambahan juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pelajar Korea Selatan.^[41] Fenomena ini dimulai pada tahun 1945 ketika pendidikan dasar massal diperkenalkan dengan kurang dari 5 persen penduduk yang mengenyam pendidikan sekolah dasar. Terjadi perbaikan besar-besaran setelah lima dekade karena sebagian besar penduduknya sudah melek huruf dan 90 persen penduduknya lulus sekolah menengah atas.^[42] Selama periode ini, jumlah siswa Korea Selatan yang mendaftar perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar negara di Eropa, dan kualitas pendidikan keterampilan matematika dan sains di siswa sekolah dasar dan menengah Korea Selatan melebihi negara-negara lain.^[42]

Karena pasar yang sangat kompetitif di Korea, perusahaan memandang bahwa pendidikan tinggi di institusi elit mencerminkan nilai-nilai individu; oleh karena itu, lulus dari sekolah elit menunjukkan keberhasilan di pasar tenaga kerja.^[43] Pesatnya pertumbuhan institusi pendidikan di Korea Selatan terjadi karena perubahan struktur sosial dan ekonomi dari tahun 1965 hingga 1990, mengubah struktur pekerjaan.^[43] Selain itu, perubahan tersebut melibatkan pertumbuhan pekerjaan kerah putih, yang menuntut angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi Korea Selatan didasarkan pada hierarki sekolah di mana jurusan tertentu harus dipilih saat masuk.^[43] Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengembangkan kebijakan profesi guru yang disebut 'Langkah Komprehensif untuk Mengembangkan Profesi Guru', yang diangkat pada tahun 2001.^[44] Kebijakan tersebut mencakup peningkatan gaji dan jumlah guru serta pengurangan beban kerja dengan fokus utama pada peningkatan tingkat pendidikan guru hingga magister.^[44]

Korea adalah salah satu negara industri baru yang memiliki tujuan untuk meningkatkan standar pendidikan, namun terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara kelompok 'kaya' dan 'si miskin' karena dana pendidikan publik yang tidak mencukupi dan ketidakmampuan orang tua untuk meningkatkan standar pendidikan dengan menyediakan kelas tambahan sepulang sekolah.^[45] Pendidikan di Korea Selatan menerapkan lingkungan yang tidak sehat karena siswa dipaksa untuk bersaing satu sama lain, sehingga kesuksesan seseorang dianggap sebagai kekalahan orang lain.^[45] Siswa terutama dari keluarga kelas menengah terus-menerus berada di bawah tekanan untuk belajar dengan giat sementara anak-anak miskin dibiarkan begitu saja. Hal ini telah menimbulkan masalah terkait hak asasi manusia dan demokrasi.^[45] Pendidikan di Korea Selatan terstandarisasi dan seragam, yang melanggar hak-hak siswa, guru, dan orang tua karena sekolah telah menjadi tempat siswa belajar berjam-jam, orang tua menekan siswa untuk belajar karena pola pikir Korea tentang sekolah bergengsi yang meningkatkan hierarki individu.^[45][44][43]

Karena mendaftar di sekolah bergengsi (SKY) sangat penting bagi siswa Korea Selatan, hal ini telah menciptakan tekanan yang luar biasa pada ujian masuk perguruan tinggi, yang dikenal sebagai Tes Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi (CSAT), karena semua siswa bertujuan untuk mendapatkan nilai sempurna agar dapat diterima oleh universitas kelas atas.^[46] Pemerintah menganggap CSAT sebagai acara penting, dan Badan Kepolisian Nasional ditugaskan untuk memastikan bahwa lalu lintas dan kebisingan tidak mengganggu siswa.^[46] Tekanan ini menyebabkan banyak siswa mencoba bunuh diri atau mempunyai pikiran untuk bunuh diri; berdasarkan survei nasional Korea Selatan, 61,4% siswa mengalami stres dan 54,4% secara khusus berada di bawah tekanan faktor pendidikan. Berdasarkan Kim dan Park (2014), pelajar di Korea Selatan memandang bunuh diri sebagai solusi permisif terkait dengan tingginya angka bunuh diri.^[47] Penyebab utama percobaan bunuh diri antara usia 13 dan 19 tahun adalah kinerja sekolah terkait pendidikan tinggi.^[48] Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa siswa melakukan bunuh diri karena mereka dapat mengendalikan hidup mereka.^[49] Oleh karena itu, pemerintah melakukan tindakan reformasi untuk mengubah sistem pendidikan, seperti upaya pelarangan lembaga ekstrakurikuler yang ditentang banyak pihak. Pendekatan lain adalah dengan menerapkan jam malam dan kebijakan baru Sooshimojib.^[48] Kebijakan ini memungkinkan siswa untuk mendaftar ke program gelar universitas berdasarkan prestasi, bakat, dan prestasi, alih-alih mempertimbangkan skor CSAT sepenuhnya.^[48]