Hak tahanan

Seorang tahanan yang di tahan karena dituduh melakukan suatu tindak kejahatan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan pemabatasan gerak dari tahanan antara lain :

Rutan (Penahanan Rumah Tahanan Negara)
Penahanan Kota, dan
Penahanan Rumah.

Setiap penahanan tahanan tersebut memiliki Hak yang berhak untuk dimilikinya, adapun Hak Tahanan antara lain sebagai berikut :

Menghubungi & didampingi Pengacara
Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan
Menghubungi & menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahaan atau usaha mendapat bantuan hukum.
Meminta / mengajukan penangguhan penahanan
Menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan
Menghubungi / menerima kunjungan sanak saudara
Mengirim / menerima surat dari penasehat hukum & Keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/Pejabat rumah Tahanan Negara (Rutan)
Menghubungi & Menerima Kunjungan Rohaniawan
Bebas dari tekanan, seperti : Intimidasi, ditakut-takuti & disiksa secara fisik.

Pamahaman Prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh seluruh jajaran POLRI juga di tegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), yang dimana disini ketika kepolisian melakukan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip - prinsip HAM.

Dimana pada pasal Pasal 10 huruf f Perkapolri 8/2009 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Pranala luar

HukumOnline Diarsipkan 2021-10-28 di Wayback Machine.
Yuridis Diarsipkan 2022-08-07 di Wayback Machine.

Hak tahanan

Pranala luar

Portal di Ensiklopedia Dunia