Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan ; Republik Indonesia
	; Lambang kementerian per 8 September 2021; ; ; Bendera kementerian
	Gedung Mina Bahari II, Kompleks Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Gambaran umum
Dibentuk	26 Oktober 1999; 25 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023
Bidang tugas	Kelautan dan perikanan
Nomenklatur sebelumnya
	Departemen Kelautan dan Perikanan
Susunan organisasi
Menteri	Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri	Didit Herdiawan
Sekretaris Jenderal	Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Inspektur Jenderal	Tornanda Syaifullah
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap	Lotharia Latif
Perikanan Budi Daya	T.B. Haeru Rahayu
Pengelolaan Ruang Laut	Victor Gustaaf Manoppo
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Budi Sulistiyo
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pung Nugroho Saksono
Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	I Nyoman Radiarta
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Ishartini
Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Hendra Yusran Siry
Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	Ishartini
Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut	Agus Suherman
Alamat
Kantor pusat	Gedung Mina Bahari, Jln Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10041, Indonesia
Situs web	www.kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP atau Kemenlutkan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono.

Tugas dan fungsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengeloiaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah;
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil keiautan dan perikanan; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.^[1]

Susunan organisasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:^[1]^[2]

Sekretariat Jenderal
1. Biro Perencanaan
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
4. Biro Hukum
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Penataan Ruang Laut
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Direktorat Jasa Kelautan
5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Ikan Air Tawar
3. Direktorat Ikan Air Payau
4. Direktorat Ikan Air Laut
5. Direktorat Rumput Laut
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Logistik
3. Direktorat Pemberdayaan Usaha
4. Direktorat Pengolahan
5. Direktorat Pemasaran
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pengendalian Operasi Armada
3. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
4. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran
Inspektorat Jenderal
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat IV
6. Inspektorat V
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
1. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
3. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
4. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
1. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Pusat Manajemen Mutu
3. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
4. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Terdapat beberapa staf ahli yang merupakan unsur pembantu Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang keahlian tertentu, yaitu

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat unit organisasi yang terdiri atas:

Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Pusat Kebijakan Strategis

Sejarah

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.^[3]

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi nonkonvensional, dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Persatuan Nasional mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.^[3]

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.^[3]

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000.^[3]

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.^[3]

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Unsur	Perpres 63/2015	Perpres 2/2017	Perpres 38/2023
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Pengelolaan Ruang Laut Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Ruang Laut Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Perikanan Tangkap Perikanan Budi Daya Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Staf ahli	Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bidang Kebijakan Publik Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut		Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut