Keresidenan Madiun

Keresidenan Madiun Residentie Madioen
Bekas keresidenan Hindia Belanda
1830–1942
Peta Keresidenan Madiun pada tahun 1923
Ibu kota	Madiun
Sejarah
Pemerintahan
Residen
• 1830–1838 (pertama)	Lodewijk Launy
• 1938–1942 (terakhir)	Hendrik Jan Kuneman
Era sejarah	Hindia Belanda
• Perang Jawa	1830
• Penggabungan Pacitan	1867
• Pendudukan Jepang	1942
Didahului oleh Digantikan oleh ksnKesunanan Surakarta kslKesultanan Yogyakarta Pendudukan Jepang atas Hindia Belanda
Sekarang bagian dari	Jawa Timur, Indonesia meliputi: Madiun Kota Madiun Magetan Ngawi Ponorogo Pacitan
Pelat kendaraan	AE

Keresidenan Madiun (bahasa Belanda: Residentie Madioen), setelahnya juga dikenal sebagai Madiun Raya, adalah bekas keresidenan di Jawa yang berdiri pada tahun 1830 hingga 1942. Wilayah eks-Keresidenan Madiun mencakup Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo.

Keresidenan Madiun berdiri pada tahun 1830 setelah Madiun ditaklukkan oleh Belanda pada masa Perang Diponegoro (1825–1830). Wilayah Keresidenan Madiun (1832–1867) pada awalnya hanya mencakup Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Wilayah Pacitan kembali digabungkan ke dalam wilayah Keresidenan Madiun pada tahun 1867.^[1] Pada tahun 1928, keresidenan ini dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Timur (bahasa Belanda: Oost Java).^[2]

Pemerintah Hindia Belanda mulai menguasai wilayah Madiun pada awal abad ke-19, pada saat terjadinya Perang Diponegoro.^[3] Pada saat itu, wilayah Madiun merupakan bagian dari wilayah Mancanegara Timur dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terbagi menjadi 20 wilayah. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mendapatkan 9 wilayah dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat mendapatkan 11 wilayah berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Giyanti tahun 1755.

Perang Diponegoro dianggap sebagai sikap perlawanan masyarakat pribumi atas pemerintahan Hindia Belanda yang lebih maju dan terorganisasi. Jalur Madiun dan Ponorogo dianggap cukup strategis yang dilalui oleh pejuang pendukung Pangeran Diponegoro dari wilayah tersebut.^[4] Sebagai bentuk reaksi, Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang terletak di Ngawi yang kini dikenal sebagai Benteng Van den Bosch.

Perang tersebut berakhir pada tahun 1830 setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian diasingkan ke Manado.^[5] Kekalahan Pangeran Diponegoro ini menyebabkan wilayah Mataram beserta Mancanegara jatuh ke tangan Belanda, termasuk Madiun. Penggabungan wilayah Mancanegara Timur ke wilayah Hindia Belanda ditandai dengan penggabungan beberapa wilayah melalui Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 31 Agustus 1830.^[6]

Karesidenan Madiun pada umumnya dikelilingi oleh bentang alam. Di sebelah barat terdapat Gunung Lawu yang memanjang sampai Pegunungan Sewu dan berbatasan langsung dengan Keresidenan Surakarta, di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng yang berbatasan dengan Keresidenan Rembang dan Keresidenan Semarang, dan di sebelah timur terdapat dataran tinggi dan Pegunungan Wilis yang berbatasan dengan Keresidenan Kediri.

Luas wilayah Keresidenan Madiun mencapai 6.078,4 km² setelah dilakukan restrukturisasi pada tahun 1905 melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië nomor 605. Wilayah Keresidenan Madiun melingkupi Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan.

Berikut adalah jumlah penduduk Keresidenan Madiun mulai tahun 1867 hingga 1930.^[7]

Berikut adalah daftar residen yang pernah memerintah Madiun.

• 
  Peta Keresidenan Madiun pada 1859. Dalam peta ini, wilayah Pacitan belum dimasukkan ke dalam wilayah Keresidenan Madiun
• 
  Peta Keresidenan Madiun, 1928

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s