Kronisme (bahasa Yunani:χρόνιος) adalah perilaku yang memiliki kecenderungan memihak dalam penunjukan kedudukan dan kemudahan lain kepada teman atau rekan dekat, khususnya dalam bidang politik di antara para politikus dengan pihak pendukung. Sebagai contoh, penunjukan para "kronis" dalam posisi kekuasaan, tanpa mementingkan kelayakan mereka.^[1][2]

Kronisme ada ketika pihak pemberi dan penerima sedang berada dalam urusan sosial atau bisnis. Lazimnya, pihak pemberi membutuhkan bantuan dalam proposal, pekerjaan atau posisi jabatan. Dengan alasan ini, pihak pemberi menunjuk orang-orang yang dirasa takkan menentang atau mengkritik proposal atau berseberangan pandangan.^[3] Meskipun demikian, "kronisme" merupakan istilah yang mengisyaratkan pembelian atau penjualan kepentingan, semisal suara dalam legislasi, kepentingan terhadap kelompok tertentu, memberikan balas jasa untuk berlibur, dsb.

Pejabat negara merupakan pihak yang sering dikecam terkait kronisme, sebagaimana mereka yang "menghabiskan" uang dari para pembayar pajak. Banyak pemerintah yang demokratis yang mengupayakan adanya transparansi administratif dalam pembukuan dan proyek kegiatan, sebaliknya, tidak ada pernyataan jelas pada sebuah pemerintahan yang telah terjangkit 'kronisme.'^[4]

Penentangan umumnya diberi terhadap politikus yang sekalipun dibantu pihak berkompeten, masih mengadakan kegiatan sosial, bisnis, atau rekanan politis yang berujung pada penunjukan proyek pemerintahan atau jabatan kepada kolega dengan hanya didasari kedekatan dan keakraban tanpa menjunjung kelayakan. Politikus dengan kepentingan bisnis atau kepentingan tertentu, dengan kelompok dan organisasi profesional mendapat jaminan kroni-bisnis dalam urusan politik, khususnya dengan honor yang sesuai dan banyak. Pengaruh kapitalisme kronis menyebabkan dampak bisnis curang yang sering ditemui pada sosial dengan sistem peradilan yang tidak efektif. Akibatnya, terdapat upaya pada cabang legislatif pemerintahan untuk mengadakan cara paksa tentang undang-undang yang memungkinkan partai tertentu melakukan tindakan manipulasi dengan campur tangan pebisnis dan pemerintahan kronis.^[5][6][7]

Dampak kronisme pada ekonomi dan sosial ditanggung oleh masyarakat luas. Beban yang harus dipikul adalah berkurangnya peluang bisnis bagi kebanyakan masyarakat, menurunnya persaingan pasar, inflasi harga, lesunya kondisi bisnis, ketidakefektifan siklus investasi, melemahnya dorongan dari kalangan yang terdampak dan penyusutan aktivitas produksi. Risiko yang tampak jelas adalah kelompok pekerja hanya didominasi sumber daya manusia yang lemah baik di sektor pemerintah maupun swasta. Kronisme dianggap hal yang mendarah-daging, sebab kronisme melahirkan budaya kronisme. Hal ini dapat diberantas hanya melalui undang-undang hukum yang dapat diandalkan, efektif dan paten, dengan lembaga pemerintahan yang menjunjung keadilan dalam peradilan.

• Begley, T., Khatri, N., Tsang, EWK. 2010. Networks and cronyism: A social exchange analysis. Asia Pacific Journal of Management, 27:281-297
• Khatri, N., Tsang, E.W.K., & Begley, T. 2006. Cronyism: A cross-cultural analysis. Journal of International Business Studies, 37(1): 61-75. [Also in T. G. Andrews and R. Mead (Eds.), Cross Cultural Management, Volume 2 -The Impact of Culture 1: 126-150. Routledge, UK.]
• Khatri, N., Tsang, E.W.K., & Begley, T. 2003. Cronyism: The downside of social networking. The Best Papers Proceedings of the Academy of Management, Seattle
• Khatri, N. & Tsang, E.W.K. 2003. Antecedents and consequences of cronyism in organizations. Journal of Business Ethics, 43: 289-303.

• A political flash cartoon about the cronyism
• "Cronies: Oil, The Bushes, And The Rise of Texas, America's Superstate"