Nomor rute

Nomor rute adalah pembubuhan kode angka (atau bisa dikombinasikan dengan huruf) yang digunakan sebagai identitas ruas jalan yang menunjukkan rute perjalanan. Penomoran dilakukan sedemikian sehingga dapat dengan mudah dikenal dalam bentuk model jaringan jalan.^[1] Nomor rute ini digunakan untuk membedakan ruas jalan tertentu (seperti jalan raya atau jalan tol), status jalan (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan lain sebagainya), urusan kewenangan jalan berdasarkan pembagian administrasi, dan lain sebagainya. Nomor rute yang telah disepakati dapat diaplikasikan pada rambu lalu lintas atau peta.

Penomoran rute di Indonesia

Di Indonesia, penomoran rute ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penomoran rute pertama kali ditetapkan pada tahun 2007 untuk 25 ruas jalan nasional di Pulau Jawa.^[2]^[3] Aturan ini juga memuat kewenangan gubernur di setiap provinsi untuk menetapkan ruas jalan provinsi di wilayahnya.^[4] Dalam penomoran rute ini, belum ada aturan yang kuat dalam menetapkan penomoran rute bagi ruas jalan tol yang ada di Pulau Jawa. Namun demikian, penomoran rute ini masih dipertahankan hingga aturan baru dikeluarkan pada tahun 2019. Dalam aturan baru ini, aturan untuk penomoran rute ruas jalan tol dibuat khusus dan tidak tercampur dengan ruas jalan nasional.^[5] Selain itu, nomor rute yang ditetapkan juga mengandung kode angka untuk setiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang dilintasi.^[6] Ketetapan penomoran rute ini pun diperluas hingga Pulau Sumatra^[7] dan Bali,^[8] mengikuti penomoran rute yang diperbarui di Pulau Jawa pada tahun yang sama.^[9]

Nomor rute di Indonesia diberlakukan untuk ruas Jalan Nasional, Jalan Tol, dan Jalan Provinsi.^[10] Syarat ruas jalan yang akan ditetapkan nomor rutenya adalah status jalan sebagai jalan nasional (untuk ketetapan oleh Dirjen Hubdat Kemenhub) atau jalan provinsi (untuk ketetapan oleh Gubernur), berfungsi sebagai jalan arteri, dan jalan bersifat menerus.^[11] Kewenangan penetapan nomor rute bagi jalan nasional dan jalan tol ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.^[12] Sementara, kewenangan penetapan nomor rute untuk jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur di provinsi setempat.^[13] Nomor rute ini dibuat di dalam bentuk segi enam, dengan warna dasar huruf putih dan warna angka hitam.^[14] Muatan nomor rute bagi setiap status jalan adalah sebagai berikut.^[15]

Jalan Nasional: bagian atas nomor rute memiliki kombinasi tulisan "NASIONAL" dengan warna dasar merah, diikuti oleh kode wilayah provinsi setelah tulisan sebelumnya, dan angka nomor rute yang tertulis di bagian bawah.
Jalan Tol: bagian atas nomor rute memiliki kombinasi tulisan "TOL" dengan warna dasar merah, diikuti oleh kode wilayah provinsi setelah tulisan sebelumnya, dan angka nomor rute yang tertulis di bagian bawah.
Jalan Provinsi: bagian atas nomor rute memiliki kombinasi tulisan "PROVINSI" dengan warna dasar biru, diikuti oleh kode wilayah kabupaten/kota setelah tulisan sebelumnya, dan angka nomor rute yang tertulis di bagian bawah.

Urutan penomoran rute untuk jalan tol, jalan nasional, dan jalan provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.^[16]

Ruas jalan yang memanjang pulau/sejajar garis pantai diberikan nomor ganjil dengan permulaan angka 1 (satu) pada setiap pulau.
Penomoran berikutnya dimulai dari kiri-kanan kemudian atas-bawah sampai ruas jalan di pulau selesai terpetakan.
Ruas jalan yang melintangi pulau diberi nomor genap, dimulai dengan angka 2 (dua).
Urutan penomoran untuk ruas jalan yang baru ditetapkan status jalannya melanjutkan penomoran yang sudah ada.
Khusus untuk Pulau Sulawesi, penomoran rute dimulai dari bagian bawah pulau hingga bagian atas pulau.

Hingga tahun 2019, Kemenhub telah menetapkan 31 nomor rute jalan nasional di Pulau Jawa, 55 nomor rute Pulau Sumatra, dan 6 nomor rute di Pulau Bali. Khusus untuk penomoran jalan tol, Kemenhub telah menetapkan 11 nomor rute di Pulau Jawa, 5 nomor rute di Pulau Sumatra, dan 1 nomor rute di Pulau Bali.