Pasukan Bela Diri Jepang

Pasukan Bela Diri Jepang
Pasukan Bela Diri Jepang
日本国自衛隊; Jieitai
Angkatan	Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF); Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF); Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF)
Kepemimpinan
Panglima Tertinggi	Perdana Menteri Fumio Kishida
Menteri Pertahanan	Nobuo Kishi
Kepala Staf Gabungan	Jenderal Kōji Yamazaki
Kekuatan personel
Usia penerimaan	18-32 memenuhi syarat untuk mendaftar
Ketersediaan; menurut usia	27,301,443 laki-laki, umur 16–49, ; 26,307,003 perempuan, umur 16–49
Ketersediaan untuk ; tugas militer	22,390,432 laki-laki, umur 16–49, ; 21,540,322 perempuan, umur 16–49
Penambahan; usia militer/tahun	623,365 laki-laki, ; 591,253 perempuan
Personel aktif	247,150 personnel (2015)
Personel cadangan	56,100 personnel (2015)
Belanja
Anggaran	$50,3 Miliar (2020)
Persentase terhadap PDB	1%
Industri
Pemasok lokal	Mitsubishi Heavy Industries; Mitsubishi Electric; NEC; Kawasaki Heavy Industries; Toshiba; Fujitsu; Subaru Corporation; Henderson Group; IHI Corporation; Nikon; Komatsu Limited; Japan Steel Works; Hitachi Ltd.; Daikin Industries; Oki Electric Industry　; ShinMaywa; Howa; Sumitomo Heavy Industries; Fujikura Parachute; NOF Corporation; Daicel Corporation
Pemasok asing	Amerika Serikat; Italia; Swiss; Prancis; Swedia; Australia; Kanada
Artikel terkait
Jenjang pangkat	Pangkat dan lambang militer di Jepang

Pasukan Bela Diri Jepang (自衛隊code: ja is deprecated , Jieitai, bahasa Inggris: Japan Self-Defense Force, disingkat JSDF) adalah angkatan bersenjata di Jepang yang didirikan setelah berakhirnya pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Meskipun pada sebagian besar periode pasca perang pasukan ini beroperasi terbatas pada pulau-pulau di Jepang dan tidak diizinkan beroperasi di luar negeri, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ia telah terlibat dalam operasi pasukan pemelihara perdamaian internasional.^[5] Ketegangan baru-baru ini, khususnya dengan Korea Utara,^[6] telah menyulut kembali perdebatan tentang status Pasukan Bela Diri Jepang dan hubungannya dengan masyarakat.^[7]

Latar belakang

Di penghujung Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang yang telah diluluhlantakkan baik secara militer dan ekonomi, menyerah secara tak bersyarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 dengan upacara resminya yang dilakukan pada 2 September 1945. Penyerahan ini diikuti dengan pendudukan Jepang dan wilayah jajahannya oleh pasukan Sekutu. Jepang diokupasi oleh pasukan Sekutu Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan Jenderal Douglas MacArthur sebagai Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) yang didukung Persemakmuran Inggris melalui British Commonwealth Occupation Force (BCOF).

Setelah penyerahan Jepang pada 1945, Rikugun/AD dari Kekaisaran Jepang dan Kaigun/AL dari Kekaisaran Jepang dibubarkan. Pembubaran ini dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan konstitusi Jepang yang baru pada 1947, dengan adanya Artikel 9 Konstitusi Jepang yang melarang pembentukan suatu satuan militer Jepang untuk menghindari agresi terhadap negara lain. Secara praktek, hal ini hanya akan dijalankan selama 3 tahun, sebab pada 1950, situasi politik dunia telah berubah kembali.

Kejadian "panas" pertama dalam Perang Dingin merupakan Perang Korea, sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang masing-masing didukung Republik Rakyat Tiongkok dan koalisi pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Setelah Korea Utara menginvasi Korea Selatan dan merangsek dengan cepat ke selatan, pasukan pendudukan Amerika Serikat di Jepang ditarik mundur lalu dikirim ke Korea untuk mendukung pasukan Korea Selatan yang diambang kekalahan. Keputusan itu secara praktis membuat Jepang tak memiliki pertahanan.

Oleh sebab itu, pada Juli 1950, Jenderal MacArthur melalui surat kepada Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida, memperbolehkan pendirian suatu National Police Reserve/NPR dengan personel sebanyak 75.000 orang dengan persenjataan ringan. Selanjutnya, pada pertengahan 1952, sebuah National Safety Agency/NSA dibentuk. NPR dan NSA ini dikembangkan lebih lanjut menjadi National Safety Force/NSF dengan kekuatan sebesar 110.000 personel. Sebuah Coastal Safety Force/CSF juga dibentuk pada 1950, dan ketika NSF dibentuk, CSF pun bergabung ke dalam institusi NSF.

Pada Juli 1954, akhirnya Japanese Self-Defense Forces (JSDF) atau yang disebut Pasukan Bela-Diri Jepang didirikan, dengan tiga cabang, yakni GSDF atau Ground Self-Defense Forces yang berfungsi sebagai angkatan darat, MSDF atau Maritime Self-Defense Forces sebagai angkatan laut dan ASDF atau Air Self-Defense Forces sebagai angkatan udara.

Personel and organisasi

Pasukan Bela Diri Jepang memiliki 239.430 orang personel (data tahun 2005), yang terdiri dari 147.737 orang pada Angkatan Darat Bela Diri Jepang, 44.327 orang pada Angkatan Laut Bela Diri Jepang, 45.517 orang pada Angkatan Udara Bela Diri Jepang, dan 1.849 orang pada Kantor Komando Gabungan. Pasukan cadangannya berjumlah 57.899 orang.^[8]

Sistem militer Jepang memiliki bentuk unik, semua personel Pasukan Bela Diri Jepang secara teknis adalah warga sipil. Mereka yang berseragam diklasifikasi sebagai PNS khusus, dan tunduk kepada para PNS biasa yang bekerja di Departemen Pertahanan (Jepang). Tidak ada rahasia militer, hukum militer, atau pelanggaran militer yang dianggap dapat dilakukan oleh seorang personel militer; baik di dalam atau di luar pangkalan militer, ketika bertugas atau di luar tugas, mengenai masalah militer atau non-militer. Semua hal tersebut diputuskan dalam prosedur normal oleh pengadilan sipil, dalam yurisdiksi yang sesuai.

Rantai komando

Operasional

Perdana Menteri Jepang
- Menteri Pertahanan
  - Wakil Senior Menteri Pertahanan
    - Kepala Staff dari Kantor Komando Gabungan

Administratif

Menteri Pertahanan
- Wakil Senior Menteri Pertahanan
  - Kepala Staff Angkatan

Angkatan militer

Unit militer

Lima divisi darat,
Lima distrik maritim, dan
Tiga pasukan pertahanan udara.

Kebijakan Pertahanan

Dewan Keamanan Nasional

Pada 4 Desember 2013, Dewan Keamanan Nasional dibentuk, dengan tujuan untuk membangun sebuah forum yang akan melakukan diskusi strategis dibawah Perdana Menteri secara teratur dan bila diperlukan dalam berbagai masalah keamanan dan melatih kepemimpinan politik yang kuat.

Strategi Keamanan Nasional

Pada 13 Desember 2013, Strategi Keamanan Nasional diadopsi oleh keputusan Kabinet. NSS menetapkan orientasi dasar diplomasi dan kebijakan pertahanan yang berhubungan dengan keamanan nasional. NSS mempresentasikan isi dari kebijakan "Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian" dengan cara konkret dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan keamanan nasional Jepang.^[9]

Anggaran

Pada tahun 1976, Perdana Menteri terdahulu Miki Takeo mengumumkan pembelanjaan pertahanan harus dijaga dibawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) Jepang.^[10] Batas yang terus diamati hingga 1986.^[11] Pada tahun 2005, anggaran militer Jepang dijaga di sekitar 3% anggaran nasional; sekitar setengahnya dihabiskan untuk biaya personil, dan sisanya untuk program pengembangan senjata, pemeliharaan dan biaya operasional.^[12] Pada tahun 2014, Jepang berada di 10 besar daftar anggaran pertahanan terbesar di dunia berdasarkan pengeluaran, dengan pengeluaran sekitar satu persen dari PDB.^[13]

Lihat pula

Referensi

^ ^a ^b International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2015, p.257
^ "TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2019" (PDF). Stockholm International Peace Research Institute.
^ "Procurement equipment and services". Equipment Procurement and Construction Office Ministry of Defense. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-01-14.
^ "Archived copy" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-08-13. Diakses tanggal 2008-08-11.
^ "Japan - Pendahuluan". Globalsecurity.org. Diakses tanggal 2006-03-05.
^ "Jepang melepaskan tembakan kepada kapal 'pengganggu'". BBC. 2001-12-22.
^ "Jepang Mempertimbangkan Pembaharuan Konstitusi". VOA News. 2006-02-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-03-04. Diakses tanggal 2009-11-11.
^ "Personnel of JSDF". Japan Defense Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-05-02. Diakses tanggal 2006-04-23.
^ "Japan's Security Policy". Ministry of Foreign Affairs of Japan.
^ Entrenching the Yoshida Defense Doctrine: Three Techniques for Institutionalization, International Organization 51:3 (Summer 1997), 389-412.
^ "Japan Drops Its Symbolic Ceiling On Defense Spending". Articles.philly.com. 1990-02-18. Diakses tanggal 2014-08-03.
^ "The Front Line". Forbes. 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-21. Diakses tanggal 2018-05-02.
^ "Military expenditure (% of GDP)". The World Bank Group. Diakses tanggal 2015-09-19.

Bacaan lanjutan

Maeda, Tetsuo, David J. Kenney (ed. and intro.), and Steven Karpa (trans.). The Hidden Army: The Untold Story of Japan’s Military Forces. Chicago: edition q, 1995. ISBN 1-883695-01-5.
Hughes, Christopher W. (3 October 2017). Japan's Remilitarisation. Taylor & Francis. ISBN 978-1-351-22584-7.

Pranala luar

Departemen Pertahanan
- Situs Resmi Kantor Komando Gabungan Diarsipkan 2008-01-17 di Wayback Machine.
- (Jepang)Situs Angkatan Darat Bela Diri Jepang
- Situs Angkatan Udara Bela Diri Jepang Diarsipkan 2008-02-19 di Wayback Machine.
- Situs Angkatan Laut Bela Diri Jepang Diarsipkan 2007-12-08 di Wayback Machine.
Perpustakaan Kongres Amerika Serikat: Studi Negara - Jepang
Situs Komunitas Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka Diarsipkan 2008-10-18 di Wayback Machine.
Film Dokumenter PBS tentang Pasukan Bela Diri Jepang

[IISS2015-1] International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2015, p.257

[SIPRI-2] "TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2019" (PDF). Stockholm International Peace Research Institute.

[3] "Procurement equipment and services". Equipment Procurement and Construction Office Ministry of Defense. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-01-14.

[4] "Archived copy" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-08-13. Diakses tanggal 2008-08-11.

[5] "Japan - Pendahuluan". Globalsecurity.org. Diakses tanggal 2006-03-05.

[6] "Jepang melepaskan tembakan kepada kapal 'pengganggu'". BBC. 2001-12-22.

[7] "Jepang Mempertimbangkan Pembaharuan Konstitusi". VOA News. 2006-02-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-03-04. Diakses tanggal 2009-11-11.

[8] "Personnel of JSDF". Japan Defense Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-05-02. Diakses tanggal 2006-04-23.

[Japan's_Security_Policy-9] "Japan's Security Policy". Ministry of Foreign Affairs of Japan.

[10] Entrenching the Yoshida Defense Doctrine: Three Techniques for Institutionalization, International Organization 51:3 (Summer 1997), 389-412.

[11] "Japan Drops Its Symbolic Ceiling On Defense Spending". Articles.philly.com. 1990-02-18. Diakses tanggal 2014-08-03.

[12] "The Front Line". Forbes. 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-21. Diakses tanggal 2018-05-02.

[13] "Military expenditure (% of GDP)". The World Bank Group. Diakses tanggal 2015-09-19.

[1]

[2]

[3]

B

C

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Pasukan Bela Diri Jepang

Latar belakang

Personel and organisasi

Rantai komando

Operasional

Administratif

Angkatan militer

Unit militer

Kebijakan Pertahanan

Dewan Keamanan Nasional

Strategi Keamanan Nasional

Anggaran

Lihat pula

Referensi

Bacaan lanjutan

Pranala luar

Misbahul Munir Kholil

Perahu pedal

Biogéographie

Bakti Negara

Jérémie Boga

Aiden Ashley

Elvis (album 1956)

BMW Seri 3 (F30)

İsmet Yılmaz

Crimen sollicitationis

Burggen

Haruka Tateishi

Jeon Soo-kyeong

Fiksi.

Цилиндрическая печать

العلاقات الأردنية الدومينيكية

Koteka

Les Humphries Singers

Strada statale 506 della Valle d'Ayas

سوزوكي