|
Persyaratan vaksinasi untuk perjalanan internasional
Variola (1944–1981)Sertifikat vaksinasi internasional pertama terhadap variola dikembangkan oleh Konvensi Sanitasi Internasional 1944 [1] (merupakan amandemen Konvensi Sanitasi Internasional 1926 untuk Navigasi Maritim dan Konvensi Sanitasi Internasional 1933 untuk Navigasi Udara).[2] Sertifikat ini awalnya valid hingga maksimum tiga tahun.[1] Kebijakan ini memiliki beberapa kekurangan: sertifikat vaksinasi variola tidak selalu diperiksa oleh anggota bandara yang layak atau ketika penumpang dipindahkan di bandara di negara yang bebas variola. Agensi perjalanan salah menyediakan sertifikat ke beberapa pelanggan yang tidak divaksinasi dan ada beberapa kejadian dokumen palsu. Sebagian kecil penumpang yang membawa sertifiikat resmi juga masih terkena variola karena tidak mengalami vaksinasi yang layak. Walaupun begitu, semua ahli setuju kewajiban memiliki sertifikasi vaksinasi meningkatkan jumlah wisatawan yang telah divaksinasi sehingga berkontribusi mencegah penyebaran variola. terutama ketika periode perkembangan cepat perjalanan udara pada dekade 1960an dan 1970an yang mengurangi waktu perjalanan dari negara endemik ke negara lainnya menjadi beberapa jam.[1] Setelah wabah variola selesai dibasmi pada tahun 1980, Sertifikasi Vaksinasi Internasional terhadap Variola tidak lagi digunakan pada tahun 1981 dan formulir baru tahun 1983 tidak lagi mencantumkan persyaratan vaksinasi variola.[1] Demam kuning Semua negara Negara berisiko (termasuk perpindahan di bandara)[note 1] Negara berisiko (tidak termasuk perpindahan di bandara)[note 2] Tidak ada persyataran (negara berisiko) [note 3] Tidak ada persyaratan (negara tidak berisiko) Wisatawan yang ingin masuk ke negara atau wilayah tertentu harus divaksinasi vaksin demam kuning sepuluh hari sebelum melewati batas wilayah dan mampu memberikan sertifikat/catatan vaksinasi di pos batas wilayah negara.[3] Pada beberapa kasus, persyaratan perjalanan ini tergantung dari apakah negara asal dari wisatawan ditetapkan sebagai negara dengan risiko penyebaran demam kuning. Akantetapi, di beberapa negara, tidak masalah asal negara asal wisatawan; Setiap orang yang ingin masuk ke negara ini harus divaksinasi demam kuning. Ada pengecualian kepada anak baru lahir; Dalam beberapa kasus, anak dengan usia minimum 9 bulang atau satu tahun harus divaksinasi.[4] COVID-19Selama pandemi COVID-19, beberapa vaksin COVID-19 telah dikembangkan dan pada bulan December 2020, kampanye vaksinasi pertama telah direncanakan.[5] _(cropped).jpg) Scott Morrison: "People have the choice of two weeks of quarantine or being vaccinated." Menantikan vaksin, pada tanggal 23 November 2020, Qantas mengumumkan bahwa perusahaan tersebut akan meminta bukti vaksinasi COVID-19 dari wisatawan internasional. Menurut Alan Joyce, pejabat eksekutif tertinggi (CEO) dari perusahaan ini, vaksin koronavirus akan menjadi sebuah "kebutuhan" ketika melakukan perjalanan. Dia berkata "Kami meminta tiap orang melakukan vaksinasi sebelum naik ke pesawat".[7] Perdana menteri Australia, Scott Morrison mengumumkan bahwa semua wisatawan yang terbang ke Australia tanpa bukti vaksinasi COVID-19 akan diminta untuk karantina dengan biaya sendiri.[6] Premier Victoria, Daniel Andrews dan CEOs dari Bandara Melbourne , Bandara Brisbane dan Flight Centre mendukung kebijakan morrison. Akantetapi, CEO dari Bandara Sydney menyarankan uji yang lebih maju mungkin juga cukup menhilangkan karantina di masa depan.[8] Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA) mengumumkan bahwa mereka hampir selesai mengembangkan izin kesehatan digital yang memuat uji positif COVID-19 dan informasi vaksinasi penumpang kepada jasa penerbangan dan pemerintah.[9] Korean Air dan Air New Zealand serius mempertimbangkan kewajiban vaksinasi, tetapi akan bernegosiasi dengan pemerintah setempat.[10] CEO dari KLM, Pieter Elbers merespons pada tanggal 24 November bahwa KLM belum memiliki rencana untuk kewajiban vaksinasi untuk penerbangannya. Brussels Airlines dan Lufthansa mengatkan perusahaan mereka belum memiliki rencan mewajibkan penumpang untuk memberikan bukti vaksinasi sebelum pemberangkatan. Akantetapi, CEO Bandara Brussels, Arnaud Feist menyetuji kebijakan Qantas dengan menyatakan: " Segera atau nanti , memiliki bukti vaksinasi atau uji negatif akan menjadi kewajiban".[11]Ryanair mengumumkan bahwa mereka tidak membutuhkan bukti vaksinasi untuk perjalanan udara sekitar Uni Eropa. EasyJet menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bukti sama sekali. The Irish Times berkomentar bahwa sertifikat vaksinasi untuk penerbangan cukup biasa di negara di seluruh dunia, seperti demam kuning di banyak Negara Afrika.[12] Catatan
Referensi
|
