Yunani bukanlah salah satu dari sepuluh negara pendiri Majelis Eropa, tetapi merupakan negara pertama yang kemudian bergabung dengan organisasi tersebut pada 9 Agustus 1949.[1] Pada 1953, Parlemen Yunani secara bulat meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah naungan Majelis Eropa, yaitu Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta protokol pertamanya.[2] Yunani memulai perkara antarnegara pertama di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, yaitu Greece v. United Kingdom, pada tahun 1956, perihal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Siprus Britania.[3]
Pada tahun 1967, setelah melancarkan sebuah kudeta, junta Yunani membubarkan demokrasi, sehingga mulai bersitegang dengan Majelis Eropa.[2][3] Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda melayangkan gugatan terhadap Yunani di Komisi Eropa perihal pelanggaran hak asasi manusia oleh junta Yunani. Majelis Parlemen Majelis Eropa juga mengangkat seorang pelapor, yaitu Max van der Stoel, untuk menyelidiki keadaan di Yunani. Pada 12 Desember 1969, setelah laporan komisi mengenai perkara Yunani bocor ke umum, Yunani keluar dari Majelis Eropa.[2] Setelah jatuhnya rezim militer di Yunani, Yunani bergabung kembali dengan Majelis Eropa pada 28 November 1974.[4] Hingga kini Yunani adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari Majelis Eropa.[5]
Undang-Undang Dasar Yunani melarang proselitisme. Menurut Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dalam perkara Larissis and others v. Greece dan Kokkinakis v. Greece, pelarangan menyeluruh ini tidak sesuai dengan hak kebebasan beragama dalam Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kedua perkara ini, mahkamah mendapati bahwa meskipun pelarangan proselitisme dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, pelarangan yang menyeluruh melanggar kebebasan beragama.[6][7][8]
Yunani juga turut serta dalam lembaga-lembaga Majelis Eropa seperti Komisi Eropa menentang Rasisme dan Intoleransi, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan, dan juga Kelompok Negara menentang Korupsi.[9]
Pada 2020, Yunani memegang kepresidenan Majelis Eropa dari Mei hingga November.[9] Pada tahun itu, pemerintah Yunani menominasikan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa sebagai penerima Hadiah Nobel.[10]
Referensi
Pranala luar
