Aktivis Meningkatkan Kampanye untuk RUU Kekerasan Seksual Setelah Penundaan

Spread the love

ArtikelDigital.com, Aktivis dan korban yang mendukung RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah meningkatkan kampanye online mereka untuk mendorong pengesahan RUU tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengumumkan penundaan lain dalam pembahasan rancangan yang telah di limbo selama sekitar empat tahun.

Tagar #SahkanRUUPKS (melewati RUU pemberantasan kekerasan seksual) menjadi tren di Twitter dan telah mengambil alih diskusi di media sosial sejak Selasa.

Pada hari Selasa, Marwan Dasopang, wakil ketua Komisi VIII DPR, yang mengawasi urusan sosial, mengatakan ada rencana untuk mengeluarkan RUU tersebut dari daftar prioritas, karena pertimbangannya “terlalu rumit”.

Rencana tersebut menjadi resmi pada hari Rabu, saat rapat koordinasi Badan Legislasi DPR memutuskan untuk mengeluarkan RUU dari daftar prioritas.

Marwan mengatakan anggota parlemen masih terbagi atas RUU tersebut, seperti pada periode duduk sebelumnya. Karena itu, komisi membutuhkan lebih banyak waktu untuk melobi para pemimpin fraksi partai di DPR.

Untuk memenuhi target DPR, Marwan mengatakan, komisi harus meloloskan tagihan pada daftar prioritas pada Oktober 2020. “Namun, masih jauh untuk RUU kekerasan seksual, karena kita perlu mengadakan banyak dengar pendapat dengan anggota masyarakat. Kami tidak akan sampai pada bulan Oktober, “katanya.

Marwan kemudian mengatakan bahwa komisi akan mengusulkan RUU lagi untuk daftar prioritas 2021, mengutip itu masih dalam daftar tagihan yang belum selesai DPR.

Keputusan itu membuat marah para aktivis hak-hak perempuan dan korban pelecehan seksual yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk RUU tersebut.

“Kamu tahu apa yang sulit? Kesembuhan dari trauma menjadi korban kekerasan seksual. #SahkanRUUPKS, ”pengguna akun Twitter @NurulDwiAstari tweeted pada hari Rabu. Nurul menggunakan tagar #SahkanRUUPKS (mengesahkan RUU pemberantasan kekerasan seksual) bersama dengan ribuan orang di media sosial untuk mengkritik keputusan DPR.

Di bawah hukum saat ini, korban pelecehan seksual di Indonesia tidak berhak atas bantuan apa pun dari pemerintah. Mereka harus menggunakan uang mereka sendiri jika ingin melalui proses hukum atau rehabilitasi. Oleh karena itu, RUU ini sangat penting untuk perlindungan dan kesejahteraan korban.

“Data ini bukan lelucon. Kehidupan wanita itu penting. Tidak ada pengecualian. #SahkanRUUPKS, ”kata pengguna Twitter @aisyahirr di Twitter, melampirkan statistik mengerikan tentang kekerasan seksual di Indonesia yang direkam oleh Komisi Nasional untuk Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Data menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat telah meningkat dari 348.446 pada 2017 menjadi 406.178 pada 2018 dan 431.471 pada 2019.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menemukan bahwa kurang dari 5 persen dari kasus kekerasan seksual yang tercatat telah diproses secara hukum.

Organisasi dengan Koalisi untuk Ruang Publik Aman (KRPA), yang merupakan bagian dari tim kampanye RUU PKS, membuat meme dan video untuk memprotes keputusan DPR.

“Data tentang kekerasan seksual tersedia di mana-mana, ada peningkatan kekerasan seksual; apakah anggota DPR tidak malu untuk mengatakan bahwa ini ‘sulit’ bagi para korban? ” membaca salah satu meme oleh KRPA.

Pendiri PerEMPUan Rika Rosvianti, anggota koalisi KRPA mengatakan dia berharap kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran akan fakta bahwa perjuangan untuk RUU ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Keputusan yang dibuat oleh DPR ini tidak sensitif. […] Masalah kekerasan seksual harus menjadi prioritas saat ini, karena selama pandemi COVID-19, korban kekerasan seksual menjadi lebih rentan selama karantina, ”kata Rika kepada The Jakarta Post pada hari Rabu.

Pada hari Rabu sore, kehadiran Instagram di Dewan Perwakilan Rakyat @ dpr-ri menunjukkan konferensi pers daring tentang penolakan DPR terhadap langkah Israel untuk mencaplok bagian dari Palestina. Namun, selama streaming langsung, akun itu dibanjiri dengan pesan dan komentar dari aktivis dan penyintas kekerasan seksual.

Ratusan pesan menggunakan tagar #SahkanRUUPKS mengecam akun Instagram House, menuntut para anggota untuk fokus terlebih dahulu pada apa yang terjadi di negara ini dan secara serius memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual.