Anggota Komisi IV Kembali Kebijakan Ekspor Benih Lobster: Dapat Merugikan Nelayan

ArtikelDigital.com, Kebijakan pemberian izin ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disoal.

Kali ini protes datang dari anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto.

Menurutnya, kebijakan pembukaan ekspor benih lobster itu malah akan merugikan para petani.

Pasalnya, kebijakan tersebut tidak melibatkan para nelayan dan juga akan berdampak kepada pelestarian lobster di habitatnya.

Demikian disampaikan politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi via telepon, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mengatakan, seharusnya KKP melakukan kerjasama dengan para nelayan untuk melakukan budidaya lobster.

Sehingga, lobster yang diambil dari laut terlebih dahulu dibesarkan melalui program budidaya kerjasama antara pengusaha eksportir dengan para nelayan.

“Proses budidaya memang ribet dengan biaya yg relatif mahal tapi itu yg harus dilakukan oleh KKP demi meningkatkan ekonomi nelayan,” tuturnya.

Ia meyakini, dengan cara itu, keuntungan yang didapat nelayan jauh lebih besar.

Sekaligus tetap menjaga kelestarian lobster di habitat aslinya.

“Melalui cara ini tentu hasil yang diperoleh akan jauh lebih besar bagi nelayan dan tetap terjaga Indonesia sebagai produsen lobster,” tuturnya.

Sebelumnya, Edhy Prabowo mengatakan, keputusan yang diambilnya sudah berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur.

Alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.

“Saya tidak peduli di-bully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Pemen KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020.

Aturan ini turut mewajibkan eksportir melakukan budidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panen ke alam.

Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp5.000 per ekor.

RSS
Telegram