Dorong Pemanfaatan Energi Terbarukan, METI Usulkan Bentuk BPET

Spread the love

ArtikelDigital.com, Guna mendorong pemanfaatan energi terbarukan, Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI) mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET).

Usulan tersebut disampaikan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Kamis (17/9).

Ketua METI Surya Darma menuturkan, badan ini belum ada dalam draft RUU EBT.

Dikatakan, pihaknya melihat perlu ada badan independen yang mengelola pemanfaatan energi terbarukan di Tanah Air.

Badan Khusus ini bertanggung jawab untuk pencapaian target energi terbarukan.

Adapun tugas BPET, diantaranya menyusun strategi implementasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai target KEN berdasarkan RUEN.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPET berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi terkait seperti ESDM, PUPR, Kemenkeu, PLN, Pertamina, PGN, dan lain-lain.

Selain itu, BPET juga bertugas mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan energi terbarukan dengan penyedia energi terbarukan, baik BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, swasta, maupun perorangan.

“BPET bertugas mempromosikan investasi energi terbarukan serta mengelola dana energi terbarukan dan menetapkan alokasi pemanfaatannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, disampaikan, tugas BPET termasuk menyediakan pembiayaan untuk kompensasi, apabila pemerintah menetapkan harga energi terbarukan lebih tinggi dari kemampuan masyarakat.

Kompensasi ini akan diberikan kepada PLN dan Pertamina. Sedangkan sumbernya berasal dari dana energi terbarukan.

Lainnya yaitu menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur, serta merencanakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas stakeholders tentang energi terbarukan.

Selain itu, BPET juga bertugas menyediakan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, serta dana awal untuk pengembangan proyek.

“Berfungsi sebagai penjamin investasi, karena dalam rangka untuk memberikan kepastian usaha di sektor energi terbarukan,” tuturnya.

Ditambahkan, BPET juga memiliki tugas untuk mengimplementasi kebijakan energi terbarukan.

Misalnya, menetapkan kuota dan mekanisme kuota energi terbarukan, serta waktu dan rate apabila dalam harga ditetapkan ada fit in tarif.

METI menyadari pemerintah dan DPR sudah bersepakat untuk tidak membentuk lembaga atau badan baru.

Atas dasar itu, METI mengusulkan pemerintah menggabungkan dua lembaga eksisting, yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).