Faisal Basri Minta Prabowo Puasa, Senjata Canggih Tak Bisa Taklukkan Covid-19

ArtikelDigital.com, Ekonom Faisal Basri menyoroti pendapatan negara yang anjlok akibat pandemik Covid-19.

Menurut Faisal Basri, berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun, berkurang lebih dari Rp500 triliun dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun.

Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039 triliun.

Dari hanya 1,76 persen PDB dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen dalam perubahan pertama (Perpres No.54/2020), lalu kian melebar dalam perubahan kedua (Perpres No.72/2020) menjadi 6,34 persen PDB.

Penyumbang defisit terbesar bukan karena lonjakan belanja negara, khususnya untuk menangani wabah COVID-19. Karena belanja negara hanya naik tak sampai Rp200 triliun, jauh lebih kecil ketimbang kemerosotan pendapatan negara sebesar lebih dari Rp500 triliun.

Dikatakan Faisal, sebetulnya defisit bisa diperkecil jika belanja yang tidak mendesak bisa dipotong lebih besar.

Ia menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang hanya dipotong Rp9 triliun dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp131,2 triliun.

“Kita sedang mengalami kejadian luar biasa. Tunjukkan sense of crisis yang tinggi. Tak pantas anggaran Kementerian Pertahanan hanya dipangkas Rp9 triliun pada tahun 2020,” kata Faisal Basri, Sabtu (11/7/2020).

“Seakan-akan masalah sudah sirna tahun ini, tahun 2021 anggaran Kementerian Pertahanan rencananya dinaikkan lagi sebanyak Rp7 triliun menjadi Rp129 triliun,” tambah Faisal.

“Kita tidak bisa menaklukkan COVID-19 dengan persenjataan secanggih apa pun. Puasa sedikitlah setidaknya dalam dua tahun ini. Nanti kalau sudah normal kembali, modernisasi persenjataan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, bisa dipercepat,” kata Faisal.

Selain Kemenhan, menurut Faisal, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga bisa dipangkas.

“Alokasi untuk Kementerian PUPR juga bisa dipotong lebih dalam. Proyek-proyek fisik cukup banyak yang bisa ditunda, bukan dibatalkan,” kata Faisal.

“Utamakan perlindungan atau penguatan sumber daya manusia, hindari pertambahan balita stunting yang masih sangat tinggi dan perbaiki gizi mereka, gencarkan imunisasi DPT dan campak untuk anak-anak di bawah usia satu tahun untuk meningkatkan daya tahan mereka menghadapi berbagai penyakit, lingkungan yang terus memburuk dan kualitas sanitasi yang belum memadai,” imbuhnya.

Dikatakan Faisal, cakupan untuk dua jenis imunisasi ini sangat rendah bahkan paling rendah atau kedua terendah di ASEAN.

Ia menyarankan agar ubah total senarai proyek strategis nasional, karena sejatinya prioritas harus berubah sebelum dan sesudah pandemik COVID-19.

“Tambahan utang yang terlalu banyak dan mendadak bakal menimbulkan berbagai komplikasi serius. Masalah yang belum terselesaikan masih bertumpuk, jangan tambah lagi masalah-masalah baru. Apalagi perilaku business as usual masih sangat kental di kalangan birokrasi dan parlemen,” beber Faisal.

Pemborosan terjadi di mana-mana seperti tercerminkan dari incremental capital-output ratio (ICOR) yang melonjak dan sangat tinggi dalam lima tahun terakhir dan tertinggi sepanjang sejarah serta tertinggi pula di ASEAN.

“Lihat Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros. Survei World Economic Forum memperkuat konstatasi ini. Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien menduduki urutan kedua setelah korupsi yang membuat investor pening berbisnis di Indonesia,” pungkas Faisal.

RSS
Telegram