Hengkang dari PDIP, Djarot Ungkap Borok Akhyar Nasution

Hengkang dari PDIP, Djarot Ungkap Borok Akhyar Nasution

ArtikelDigital.com, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, khyar Nasution hengkang dari PDIP. Wakil Ketua DPD PDIP Sumut itu berlabuh ke Partai Demokrat untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Medan 2020.

Diduga, Akhyar Nasution pindah ke Demokrat karena tak ingin senasib dengan Wakil Wali Kota Solo, Ahmad Purnomo.

Seperti diketahui, Ahmad Purnomo diusulkan oleh DPC PDIP Solo untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo. Namun DPP PDIP memutuskan mencalonkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo.

Di Pilkada Kota Medan, memantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution disebut-sebut akan diusung PDIP menjadi calon Wali Kota Medan.

Karena itulah, Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat. Ia diusung koalisi Demokrat-PKS untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan.

Keputusan Akhyar Nasution membuat PDIP geram. Akhyar langsung dipecat dari partai berlambang kepala banteng.

Tak hanya itu, kasus dugaan dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 yang bakal menyeret Akhyar juga diungkit.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kepindahan Akhyar ke Demokrat mengingatkan dirinya pada iklan dan jargon politik partai yang saat ini dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Dikatakannya, slogan ‘Katakan tidak pada korupsi’ erat kaitannya dengan Partai Demokrat.

“Mungkin dengan bergabung ke Partai Demokrat yang bersangkutan (Akhyar) ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’,” sindir Djarot.

Djarot lantas mengungkit dugaan keterlibatan Akhyar dalam kasus MTQ ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020.

Event yang diadakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang itu disebut-sebut ada dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4,7 miliar.

“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan,” tambahnya.

Menurut Djarot, hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab Akhyar tidak diusung PDIP.

Djarot menegaskan, PDIP tak akan mencalonkan kepala daerah yang memiliki kinerja dan track record yang buruk. Ia juga menjelaskan, Akhyar Nasution akan mendapatkan sanksi tegas karena telah berlabuh ke partai lain.

Karena, menurut Djarot, kader PDIP harus berdisiplin dan berpolitik, bukan untuk berburu kekuasaan politik.

Bagi Djarot, langkah Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat justru sebagai bagian dari upaya konsolidasi kader PDIP.

“Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Akhyar masuk pada ketegori kedua,” tegasnya.

Nantinya, lanjut Djarot, PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada bekas pendamping Dzulmi Eldin itu.

“Karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” pungkasnya.