Kasus LPDP Veronica Koman Bukan Diskriminatif: Beasiswa Itu Uang Wajib Pajak Indonesia yang Dipakai

ArtikelDigital.com, Klaim Veronica Koman soal penagihan pengembalian dana beasiswa yang didapatnya, dibantah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

LPDP menegaskan, bahwa penagihan pengembalian dana beasiswa itu bukan diskriminasi.

Apalagi jika kemudian dianggap lantaran Veronica Koman dekat dengan sejumlah organisasi di Papua.

Sebaliknya, keputusan itu lantaran Veronica dianggap telah melanggar kontrak program beasiswa yang diberikan LPDP.

Demikian disampaikan Direktur Utama LPDP Rionald Silaban, Rabu (12/8/2020).

“Sebagai institusi yang memberangkatkan orang sekolah bahwa saya (LPDP) punya ketentuan dan saya punya kontrak. Gitu aja,” tegas Rionald Silaban.

Berdasarkan aturan main yang berlaku, LPDP memberikan syarat kepada penerima beasiswa ke luar negeri.

Para penerima beasiswa, diwajibkan kembali ke Indonesia usai menuntaskan studinya dan wajib mengabdi ke Indonesia selama lima tahun.

“Jadi siapapun itu, kontraknya begitu,” terangnya.

Ia juga mengungkap, kasus serupa juga tidak hanya dilakukan terhadap Veronica. Melainkan ada tiga temuan lainnya.

Jumlah itu didapat dari penelusuran atas ratusan laporan yang didapat LPDP.

“Case yang kita dapat laporan, orangnya di luar negeri tapi enggak pulang, nah itu kita tindaklanjuti,” jelas dia.

Dalam penelusuran itu, ada penerima beasiswa yang masih melanjutkan sekolah post doctoral dan ada yang sedang intensif.

“Nah, yang betul-betul jadi kasus itu yang dalam penagihan ada empat, termasuk si Veronika,” bebernya.

Oleh karena itu, Rionald menyatakan sangkaan Veronica kepada pemerintah adalah salah.

Karena Veronica menuding bahwa penagihan pengembalian beasiswa itu hanya dialami oleh dirinya.

Juga tudingan karena aktivitasnya di Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua).

“Karena misalnya kamu sudah berangkat pakai uang wajib pajak Indonesia ke luar negeri. Saya sudah bilang ke kamu, kamu harus pulang ya karena uang rakyat itu dipakai untuk membangun SDM Indonesia bukan SDM luar negeri, kan begitu,”

“Ya kalau kamu enggak kembali ya kamu bayar dong. Ini kan uang tax payer Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya membantah bahwa keputusan ini adalah sebuah diskriminasi terhadap Veronica Koman.

RSS
Telegram