Kementerian Pekerjaan Umum Membangun 11 Perlintasan Perbatasan

Spread the love

Artikeldigital.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mempercepat pembangunan perlintasan perbatasan wilayah dan fasilitas pendukungnya, seperti jalan dan pasar, untuk mendorong perekonomian daerah.

Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 2,27 triliun (US $ 153,7 juta) untuk membangun 11 pos lintas batas (PLBN) pada akhir tahun 2021.

Penyeberangan perbatasan tersebut terletak di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Dari 11 penyeberangan perbatasan, Basuki mengatakan hanya satu  di distrik Sota, Merauke, Papua  yang sudah selesai, sedangkan sisanya dijadwalkan selesai pada Desember 2021.

“Kami tidak mengembangkan wilayah perbatasan untuk memproyeksikan kekuatan kami melainkan untuk membantu membangun pusat ekonomi dan budaya bagi warga setempat, ”katanya dalam sebuah pernyataan, Kamis.

Pemerintah sedang membangun 1.910 kilometer jalan di wilayah perbatasan Kalimantan. Sekitar 84 km masih harus diselesaikan, menurut data kementerian. Pemerintah juga sedang membangun jalan sepanjang 179 km di wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur dan 919 km jalan di Papua.

Baca Juga: Terkait PSBB, Walikota Tangsel Pastikan Ikuti Kebijakan Provinsi Banten

Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan transportasi menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2021 sebesar Rp 149,8 triliun pada 15 September, naik 42 persen dari alokasi tahun ini.

Porsi terbesar, Rp 58,4 triliun, dialokasikan untuk infrastruktur sumber daya air, disusul konektivitas Rp 53,9 triliun, dan perumahan Rp 26,5 triliun.

Kementerian akan fokus pada enam program prioritas tahun depan, yaitu ketahanan pangan, pembangunan konektivitas, pembangunan kesehatan masyarakat, menarik investasi di kawasan strategis, penyediaan jaring pengaman sosial melalui proyek padat karya dan peningkatan mitigasi bencana.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencana strategis kementerian, arahan Presiden dan program strategis nasional termasuk aspirasi DPR,” Kata Basuki.