Keputusan Membuka Kembali Sekolah Mengundang Kemarahan dari Para Guru

ArtikelDigital.com, Keputusan pemerintah untuk mengizinkan lebih banyak sekolah dibuka kembali menuai kritik keras dari dokter anak dan guru yang telah menyerukan agar sekolah tetap fokus pada pembelajaran jarak jauh untuk mencegah anak-anak tertular penyakit virus corona.

Meskipun infeksi meningkat setiap hari di Indonesia, pemerintah pada hari Jumat memperluas kebijakan pembukaan kembali sekolah untuk sekolah di zona kuning COVID-19, atau daerah berisiko sedang. Keputusan tersebut diambil hanya sebulan setelah sekolah di zona hijau, atau area berisiko rendah, diberi lampu hijau untuk dibuka kembali.

Federasi Persatuan Guru Republik Indonesia (FSGI) mengatakan, perubahan tersebut berisiko menciptakan cluster infeksi baru di sekolah. Kelompok tersebut telah menerima laporan dari setidaknya 180 guru dan siswa dari seluruh negara yang dinyatakan positif terkena virus.

“Hak hidup dan hak bagi siswa, guru, dan orang tua untuk sehat masih menjadi hal terpenting,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim, Senin.

“Anak juga berhak atas pendidikan, tapi harus diingat bahwa anak yang bisa mengenyam pendidikan adalah anak yang sehat dan hidup. Pembelajaran jarak jauh adalah opsi terbaik yang kami miliki saat ini. ”

Menurut FSGI, meskipun memang ada banyak keterbatasan dan masalah teknis yang menghambat pembelajaran jarak jauh, membuka kembali sekolah bukanlah jawabannya.

“Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelesaikan dulu masalah pembelajaran jarak jauh. Harus ada koordinasi yang intens antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi. Ini kuncinya, ”tambahnya.

“Kami heran kenapa tidak ada sanksi dari pemerintah untuk daerah-daerah itu,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo.

Data resmi menunjukkan 57 persen pelajar Indonesia saat ini tinggal di zona merah dan oranye, sedangkan 43 persen sisanya berada di zona hijau dan kuning di 276 kota dan kabupaten.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan mempertanyakan apakah daerah memiliki jumlah tes reaksi rantai polimerase.

“Jika mereka tidak siap, jangan buka sekolah,” kata Aman, Minggu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berulang kali mengatakan bahwa keputusan untuk membuka kembali adalah opsional dan bahwa sekolah serta orang tua memiliki keleluasaan untuk memutuskan yang terbaik.

Tetapi para kritikus mengatakan kebijakan tersebut dapat membuat orang tua mengirim anak-anak mereka kembali ke sekolah sebelum waktunya tanpa mengambil tindakan pengamanan yang tepat.

Kementerian Kesehatan menemukan bahwa 6.584 anak berusia 6 hingga 17 tahun telah dites positif terkena virus pada 6 Agustus.

Aman juga mendesak pemerintah untuk melibatkan IDAI dalam perumusan protokol dan kebijakan kesehatan terkait pendidikan anak selama pandemi.

Ahli epidemiologi Pandu Riono dari Universitas Indonesia mengatakan pemerintah harus berhenti membuat kebijakan penting berdasarkan sistem zonasi yang “tidak akurat”.

“Zonasi ini tidak akurat karena didasarkan pada data yang mungkin tidak akurat. Data kasus COVID-19 sangat bergantung pada jumlah tes yang dilakukan. Jika satu daerah memiliki tingkat pengujian yang rendah, kemungkinan tidak ditemukan kasus di sana, ”kata Pandu.

“Ini adalah ‘eksperimen’ yang sangat berisiko. Kami tidak dalam situasi normal. Jika sekolah dibuka kembali hanya untuk ditutup kembali karena kemungkinan eskalasi infeksi, itu hanya akan membawa lebih banyak trauma kepada siswa. ”

 

RSS
Telegram