KPK Menahan Presiden Direktur Humpuss Transportasi Kimia dalam Kasus Suap

Spread the love

ArtikelDigital.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Taufik Agustono, presiden direktur perusahaan transportasi swasta PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), dalam kasus suap.

Kasus tersebut, yang menyangkut industri perkapalan, juga melibatkan mantan anggota parlemen Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Agen antigraft menyebut Taufik sebagai tersangka pada Oktober 2019 atas dugaan keterlibatannya dalam menyuap Bowo, yang memiliki peran dalam membantu menutup kesepakatan bisnis antara HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), anak perusahaan dari perusahaan pupuk milik negara Pupuk Indonesia Holding Perusahaan (PHIC).

“Taufik dinyatakan sebagai tersangka setelah penangkapan pada 28 Maret 2019, melibatkan Bowo sebagai penerima suap,” kata komisioner KPK Lili Pintauli Siregar pada hari Jumat dalam konferensi pers.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mantan anggota parlemen menerima beberapa pembayaran dari HTK antara November 2018 dan Maret 2019, sebesar US $ 88.733 dan Rp 89,4 juta ($ 6.284).

Agen antigraft menuduh tersangka melanggar Pasal 5 atau 13 UU Korupsi 2001.

Lili mengatakan bahwa Taufik akan ditahan selama 20 hari dari 26 Juni hingga 15 Juli di fasilitas penahanan KPK untuk diinterogasi lebih lanjut. “Akan ada masa isolasi 14 hari sebagai bagian dari protokol kami untuk mencegah penularan COVID-19,” tambahnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada Bowo, selain mengharuskannya membayar denda Rp 250 juta pada bulan Desember karena menerima suap. Namun hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Pengadilan juga mendapati mantan anggota parlemen tersebut bersalah karena menerima Rp 300 juta dari presiden direktur pemasok transportasi laut swasta PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat.

Secara terpisah, pengadilan juga menjatuhkan hukuman kepada Asty Winasty – mantan manajer umum pemasaran HTK yang memberikan suap dari perusahaan – hukuman penjara 18 bulan dan denda Rp 50 juta.

Sementara itu, Indung Andriani, yang diduga menerima suap atas nama Bowo, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta.