KPK: Pembelian Suara Mengancam Merusak Pemilu Akhir Tahun

Spread the love

ArtikelDigital.com, Pembelian suara mengingat akses mereka ke dana bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah tetapi didistribusikan oleh pemerintah daerah. Dia mengatakan penyalahgunaan dana itu dapat dihukum hingga 20 tahun penjara di bawah UU Korupsi 1999 dan UU Mitigasi Bencana 2007.

Fritz mengatakan pertahanan mungkin juga mendapat manfaat dari tanggapan krisis coronavirus karena mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan popularitas mereka di kalangan pemilih.

Ada beberapa kasus bantuan COVID-19 yang digunakan untuk tujuan politik. Di Jawa Tengah, misalnya, Bupati Klaten Sri Mulyani yang sedang mencari masa jabatan kedua baru-baru ini menghadapi kritik karena meletakkan citranya di botol pembersih tangan yang dibagikan dalam paket bantuan di bawah sponsor dari Kementerian Sosial. Sri telah membantah bahwa itu adalah pilihannya untuk menempelkan stiker gambarnya di botol.

“Hingga akhir Mei, kami telah mencatat 23 kasus di mana para pemimpin daerah diduga telah mempolitisasi bantuan sosial. Ini adalah perilaku korup yang merusak demokrasi, ”kata Fritz, menambahkan bahwa Bawaslu telah menegur banyak pemimpin regional ini.

Sebuah survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Juni menunjukkan bahwa orang Indonesia tumbuh lebih permisif terhadap pembelian suara. Ditemukan bahwa 32,74 persen dari 1.200 responden mengatakan mereka akan mentolerir orang yang menerima uang atau hadiah dari kandidat yang bersaing dalam pemilihan legislatif atau regional, meningkat dari 20,89 persen responden yang disurvei tahun lalu.

Manajer program senior Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (International IDEA) untuk Asia dan Pasifik, Adhy Aman, mengatakan membentuk sebuah pengawasan komunitas di tingkat akar rumput untuk secara teratur melaporkan dugaan pembelian suara ke Bawaslu dapat membantu mengekang praktik tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah bekerja sama dengan KPK untuk membangun strategi yang menangani masalah ini.

“Kita perlu menemukan cara untuk mencegah korupsi mencemari pemilihan kepala daerah,” katanya.

Penjabat direktur jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengembangan administrasi regional, Safrizal, mengatakan bahwa kementerian tersebut akan memiliki badan-badan ketertiban umum (Satpol PP) di 270 wilayah untuk mencari serangan fajar, suatu bentuk pembelian suara yang terjadi langsung sebelum pemungutan suara.