Mabes Polri Sebut Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Dilakukan dari Prancis

Spread the love

ArtikelDigital.com, Mabes Polri membantah menjadi institusi yang menghapus red notice terhadap Djoko Tjandra.

Pasalnya, Korps Bhayangkara itu sama sekali tak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Demikian disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Sebaliknya, Argo menyebut bahwa penghapusan red notice itu dilakukan sendiri oleh Interpol.

“Jangan salah ya, penghapusan red notice itu siapa yang menghapus, adalah dari Interpol pusat di Lyon, Prancis sana,” kata Argo.

Setelah dihapus Interpol, lanjutnya, Sekretaris NCB Interpol Indonesia yang pada saat itu dijabat Brigjen Nugroho Slamet Wibowo langsung merespon.

Yakni dengan mengirim surat ke Ditjen Imigrasi untuk memberitahukan bahwa red notice buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu telah terhapus.

Karena itu, Argo menegaskan bahwa polisi sama sekali tidak bisa menghapus red notice Interpol.

“Enggak bisa (menghapus), yang hapus Interpol pusat di Lyon, Prancis. Kami hanya memberitahukan (ke Ditjen Imigrasi),” jelasnya.

Menurut Argo, atas adanya pemberitahuan dan sejumlah pelanggaran administrasi, Brigjen Nugroho dan Irjen Napoleon Bonaparte yang sempat menjabat sebagai Kadiv Hubinter dimutasi.

“Maka itulah yang bersangkutan diberikan (hukuman) etik di sana,” tegas Argo.

Untuk diketahui, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo telah dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris National Central Bureau (Ses NCB) Interpol Indonesia.

Nugroho Wibowo dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Irjen Napoleon Bonaparte juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri.

Pencopotan jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang dikeluarkan Jumat (17/7).

Sementara, pengusutan surat jalan untuk Djoko Tjandra sendiri masih terus dikembangkan tim khusus yang dibentuk Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jumlah orang yang diperiksa pun bertambah, bukan hanya Brigjen Prasetijo Utomo saja.

Terbaru, pengacara Djoko, Andi Putra Kusuma juga diperiksa bersama staf Biro Korwas Bareskrim dan Staf Pusdokkdes Polri.

“Kemarin juga kita memeriksa pengacaranya tapi belum selesai, pengacaranya itu inisial APK sudah kita lakukan pemeriksaan,” beber Argo.

Selain pengacara Djoko Tjandra, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Bareskrim.

Hal itu dilakukan untuk menyelidiki proses keluarnya surat jalan terhadap buronan Kejaksaan Agung RI itu.

“Nanti kita tanyakan berkaitan dengan keluarnya surat jalan seperti apa. Nanti juga ada pemeriksaan lanjutan kepada pengacara APK,” kata Argo.

Argo memastikan, pemeriksaan terhadap Brigjen Prasetijo Utomo juga masih terus berjalan.

Saat ini, kata dia, pemerikaan tengah dilakukan di Biro Pembinaan dan Pengawasan Profesi (Wabprof).

Pemeriksaan itu, jelasnya, untuk menelaah lebih jauh dalam rangka menggelar sidang etika profesi.

“Jadi dibaca-baca dulu, dilihat apakah sudah memenuhi standar SOP untuk disidangkan,” jelasnya.

Kendati demikian, Argo tak bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Prasetijo itu rampung.

Pun demikian dengan sidang etika profesi terhadap jendral bintang satu itu.

“Tentunya masih membutuhkan proses, masih diteliti oleh Wabprof,” ungkap dia.

Bahkan, berkas pemeriksaan pun bisa saja dikembalikan ke Divisi Propam dan Profesi Polri jika memang dirasa masih ada kekurangan.

“Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditambahkan. Kita tetap berproses dan kita tetap mengacu asas praduga tak bersalah,” tandas Argo Yuwono.