Mahfud Panggil 4 Institusi, Mau Dicecar Soal Djoko Tjandra, Kok Belum Ditangkap?

ArtikelDigital.com, Hingga kini, Djoko Tjandra masih juga belum tertangkap setelah menjadi buron selama 11 tahun lamanya.

Djoko Tjandra sendiri seperti bebas keluar-masuk Indonesia. Bahkan ia juga bebas membuat identitas baru.

e-KTP baru itu yang kemudian digunakan Djoko untuk mengajukan sendiri peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal itu dilakukan buronan cassie (hak tagih) Bank Bali pada 8 Juni 2020 lalu.

Akan tetapi, kelakukan Djoko itu seperti tak terendus aparat.

Hal itu membuat Menko Polhukam Mahfud MD heran dan berencana memanggil empat institusi untuk dimintai laporan atas perkembangan kasusnya.

Selain itu, pemanggilan tersebut untuk mengetahui perkembangan dari upaya pengejaran terhadap Joko Tjandra.

“Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi,” ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Institusi dimaksud Mahfud adalah Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan serta Kementeri Dalam Negeri.

“Kemendagri mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan. Kalau Menkumham terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi,” terangnya.

Mahfud menegaskan, masyarakat perlu tahu penyebab kenapa sampai saat ini Djoko Tjandra belum tertangkap.

Hal itu agas ada transparansi kepada masyarakat dan tidak menjadi isu liar sampai dengan kecurigaan kepada pemerintah.

“Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari,” terangnya.

“Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat,” tandas dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun menilai Presiden Jokowi harus turun tangan terkait kasus Djoko Tjandra.

Menurutnya, dengan apa yang sudah dilakukan buronan itu telah mempermalukan wibawa negara.

Karena itu, Presiden harus memberikan teguran keras kepada anak buahnya yang dinilai bertanggungjawab.

Dua menteri dimaksud adalah Menkumham Yasonna Laoly Hamonangan dan Mendagri Tito Karnavian.

Lanjut Ubeidilah, ini karena Tito Karnavian yang membawahi administrasi kependudukan.

Sedangkan Yasonna, menjadi penanggungjawab atas dengan mudahnya Djoko yang seorang buronan, keluar-masuk Indonesia.

“Ini juga mestinya menjadi perhatian serius Jokowi sebagai presiden untuk menegur Tito Karnavian dan Yasona Laoly,” tegasnya.

RSS
Telegram