Mantan Wakil Ketua Kadin Jabar Ditahan Terkait Kasus ITE

ArtikelDigital.com, Mantan Wakil Ketua Kadin Jabar, Dony Mulyana Kurnia, ditahan di Polda Jabar terkait status tersangka kasus tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditahan di Rutan Polda Jabar.

Kasipidum Kejari Bandung, Guntur Wibowo membenarkan adanya penahanan tersebut.

“Sudah ditahan (di Rutan Polda Jabar) sejak Rabu sore,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Bandung, Guntur Wibowo, Kamis (20/8) saat dihubungi.

Ia mengatakan, penahanan itu seiring dengan pelimpahan berkas penyidikan tahap II dari Ditreskrimsus Polda Jabar ke Kejari Bandung untuk dilakukan penuntutan.

“Sesuai Kuhap, Dony jadi tahanan jaksa penuntut umum untuk kepentingan penyidikan. Dia ditahan untuk 20 hari ke depan,” paparnya.

Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali mengatakan, jaksa Kejati Jabar menerima pelimpahan tahap II kasus itu dari Polda Jabar.

“Untuk pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti fisik. Untuk administrasinya dilaksanakan di Kejari Kota Bandung. Tapi jaksanya dari Kejati Jabar,”ujar Abdul Muis.

Sebelumnya, pelimpahan tahap II sempat batal karena Rutan Polda Jabar mensyaratkan penerimaan tahanan harus bebas Covid 19 lewat swab tes. Pada swab tes pertama, Dony dinyatakan negatif. Pada swab tes kedua, bakal calon Bupati Bandung di Pilkada Kabupaten Bandung itu dinyatakan negatif.

Kuasa hukum Dony, Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A. membenarkan kliennya ditahan seiringan dengan pelimpahan tahap II dari Polda Jabar ke Kejati Jabar.

“Betul. Rabu sore ditahan oleh jaksa. Penahannya di Rutan Polda Jabar,” terangnya, Kamis (20/8) saat dihubungi terpisah.

Atas penahanan Dony, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap Doni yang dijerat Pasal 45 a ayat 2 dan 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kami akan ajukan penangguhan penahanan. Lalu nanti kami akan ajukan praperadilan juga karena penahanan Doni ini tidak sah, pasal yang disangkakan ancamanya kurang dari 5 tahun,” ucap dia. ‎

Kasus ini berawal saat Dony dikeluarkan dari kepengurusan Kadin Jabar. Atas keputusan itu, Dony bereaksi dengan menulis serangkaian kalimat di grup whats app (WA) Kadin Jabar. Isinya, Ketua Kadin Jabar Tatan Pria Sudjana memberikan cek kosong pada pengurus Kadin Daerah. Lalu, Dony menulis bahwa aset milik Tatan Pria Sudjana hendak dilelang karena utang ke bank.

Pelaporan Dony tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B/77/1/Jabar 23 Januari.‎ Buktinya berupa tangkapan layar pesan Dony. Dalam penyidikan Polda Jabar, Dony tidak ditahan. Dony dijerat Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 atau Pasal 45 a ayat 2 UU ITE.

Kasus ini jadi menarik karena aktifitas chat di WA grup yang kemudian berbuntut ke pelaporan polisi. Selain itu, Dony merupakan bakal calon Bupati Bandung dari Partai Demokrat untuk Pilkada Kabupaten Bandung.

Sebelumnya pada Selasa 18 Agustus 2020 lalu, Tersangka Kasus Pencemaran nama baik yang didakwa pasal UU ITE, Dony Mulya Kurnia, dilimpahkan berkasnya oleh pihak Polda Jabar.

Dalam proses pemberkasan P21, Dony mendatangi Kejari Bandung, bersama tim kuasa hukumnya, Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A.

Saat berada di Kejari Bandung, guna pelimpahan berkas P21 dari Polda Jabar, Dony diminta Rapid Test Covid19 oleh pihak Kejari.

Ferdy Rizky Adilya, selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa prosedur ini sebelumnya dilakukan oleh kliennya, saat pelimpahan P21 pada awal Agustus lalu.

“Ini sudah kedua kali p21, klien kami kooperatif. Namun proses p21 saat ini klien kami juga diminta Rapid Test lagi, jadi dua kali klien kami di Rapid saat proses p21,” jelasnya, Selasa (18/8) lalu.

Pihaknya, siap mengikuti segala prosedur saat tahap P21.

“Kami akan ikuti, karena sejak penyidikan awal di Polda pun klien kami kooperatif dalam pemeriksaan,” paparnya.

Terpisah, Dony Mulya Kurnia menjelaskan, bahwa dirinya sudah terkena Covid19 sejak April lalu.

“Jadi perlu saya jelaskan terutama Gugus Tugas Covid-19, para pihak berkepentingan, dan juga masyarakat luas, bahwa saya Ir. D Mulyana Kurnia ( DMK ), Wakil Ketua Umum Kadin Jabar, bidang Lingkungan Hidup dan CSR, dan juga Bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung dari Partai Demokrat, untuk mendampingi Kang Gungun Gunawan dari PKS, terkena Covid19,” jelas Dony, Selasa (18/8) lalu.

Sekarang sudah mendapat panggilan kembali dari Kepolisian untuk pelimpahan P-21 ke pihak Kejaksaan Negeri Bandung.

“Seperti di ketahui bersama, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, saya dipaksakan untuk di tahan oleh Kejaksaan di kenakan pasal berlapis terkait SARA ( pasal 45 A ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 ), yang ancaman maksimalnya 6 tahun penjara, ini betul-betul tidak adil, apanya yang SARA, permasalahan di Kadin Jabar
Dengan pasal belapis inilah Jaksa berkilah untuk menahan saya, dan katanya tinggal di buktikan di pengadilan katanya,” jelasnya.

Seharusnya saya murni kasus ITE, sebagaimana halnya penyidikan di kepolisian, dan Polisi sudah benar tidak menahan saya, karena sesuai KUHAP pasal 21 ayat 4, dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun penjara tidak dilakukan penahanan, selama kooperatif, tidak menghilangkan alat bukti, dan tidak kabur.

“Dan kasus ITE ancaman maksimal 4 (empat) tahun penjara. Dan pasal yang dikenakan setahu saya dalam surat2 panggilan, murni pasal ITE, yaitu Pasal 45 ayat 3, dan pasal 27 ayat 3. Saya tidak tahu persis yang menambahkan pasal berlapis Jo Pasal 45 A ayat 2 dan Jo pasal 28 ayat 3, sejak dari Polisi, atau Jaksa menambahkan,” jelasnya.

Menurut Jaksa, dalam pertemuan 6 Agustus, merunut ke berkas penyidikan polisi. Terlepas dari mana munculnya pasal berlapis ini, sehingga saya dipaksakan untuk di tahan.

“Jika saya ditahan, rencananya akan saya buktikan bersama Tim Pengacara, di Pra-peradilan, ini betul-betul merugikan saya,” paparnya.

Perlu di ketahui saya bebas untuk sementara waktu karena Rutan Polda, menolak tahanan yang belum di Swabtest dua kali. Perlu di ketahui oleh polisi, saya di Rapidtest satu kali, hasilnya positif, dan di swabtest yang pertama negatif, dan yang swabtest yang kedua negatif lagi. Sehingga sekarang saya di panggil kembali oleh polisi dan kejaksaan untuk pelimpahan P-21.

“Untuk permasalahan saya terpapar Covid-19 ini, perlu di ketahui oleh seluruh masyarakat, agar menjadi bahan pelajaran, bukan sekedar masalah hukum saja, tapi ada hikmah penjelasan terkait Rapidtest dan Swabtest,” ujarnya.

Pada saat serah terima dari Kejaksaan dan Kepolisian kepada rutan Polda Jabar, sebenarnya saya sudah pasrah, untuk masuk sel, mau bagaimana lagi. Namun sa’at itu, kebijakan kepala rutan sangat tepat, dengan tidak menerima tahanan yang terkena Covid-19, jika belum betul-betul dinyatakan sembuh. Demi keselamatan dan kesehatan semua penghuni Rutan.

RSS
Telegram