Ombudsman: Polisi Melanggar Prosedur dengan Menggunakan Helikopter untuk Membubarkan Demonstran

Spread the love

ArtikelDigital.com, Ombudsman Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mengecam polisi yang menggunakan helikopter untuk membubarkan aksi mahasiswa di depan markas mereka.

Sebuah helikopter polisi terlihat terbang rendah di atas protes Sabtu lalu, memaksa kerumunan untuk berpencar untuk menghindari debu dan puing yang beterbangan.

“Polisi diduga melanggar prosedur operasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penanganan Kerusuhan,” kata Kepala Kantor Ombudsman Sulawesi Tenggara Mastri Susilo, Minggu.

Ombudsman mengatakan akan menyelidiki kasus tersebut dan meminta klarifikasi dari Kapolda Sulawesi Tenggara Yan Sultra Indrajaya, tentang masalah tersebut.

Ratusan mahasiswa dilaporkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Sabtu lalu, untuk memperingati tewasnya mahasiswa La Randi dan Muhammad Yusuf Qardawi.

Kedua mahasiswa, yang belajar di Universitas Halu Oleo di ibu kota provinsi di Kendari, tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di depan gedung DPRD provinsi pada 26 September 2019, selama demonstrasi menentang beberapa RUU kontroversial yang sedang dibahas di DPR termasuk revisi KUHP.

Randi tewas di tempat kejadian setelah tertembak di dadanya, sedangkan Yusuf meninggal sehari setelah mengalami luka parah di kepala.

Seorang petugas, diidentifikasi AM, ditetapkan sebagai tersangka selama penyelidikan atas insiden tersebut.

Dia didakwa berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penyerangan, serta pasal 359 dan 360 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, yang diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Petugas tersebut masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia sebelumnya menjalani dengar pendapat disipliner, dengan lima petugas lainnya, karena membawa senjata api pada protes mahasiswa.

Keenam perwira tersebut mendapat sanksi 21 hari penjara, teguran tertulis, penundaan gaji, kenaikan pangkat dan diwajibkan menempuh pendidikan.

Menanggapi insiden Sabtu lalu, divisi urusan dalam negeri polisi mengatakan saat ini sedang memeriksa lima petugas yang “mengoperasikan” helikopter selama unjuk rasa.

“Kita akan lihat apakah terjadi pelanggaran etika setelah meminta klarifikasi dari petugas,” kata Kepala Divisi Kombes Pol. Bambang Satriawan, pada Senin.

Menurut Juru bicara polisi Kombes. Ferry Walintukan, petugas itu mengaku berinisiatif menerbangkan helikopter itu sendiri, tanpa izin atasan.