Pengadilan Membatalkan Pemecatan Terhadap Komisioner KPU

Spread the love

ArtikelDigital.com, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) telah memberikan gugatan yang diajukan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik terhadap Persetujuan Presiden Jokowi untuk pemberhentian permanennya.

Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34/2020 tentang pemecatannya pada akhir Maret setelah Dewan Etika Organisasi Pemilihan (DKPP) memberhentikannya karena memalsukan hasil pemilu regional 2019 di Kalimantan Barat.

Putusan memerintahkan Presiden Jokowi untuk mencabut keputusan tersebut, untuk merehabilitasi nama Evi dan mengembalikan posisinya di KPU, serta membayar biaya pengadilan sebesar Rp 332.000 (US $ 22,68).

“Presiden dapat mengajukan banding, tetapi sampai saat itu, dia harus mengembalikan posisi Evi dengan menunda implementasi keputusan tersebut sebagai objek perselisihan sampai hal itu mengikat secara hukum,” kata pengacara Evi, Hasan Lumbanraja, Jumat.

Hasan mengatakan pertimbangan hukum yang diambil oleh PTUN termasuk “cacat yuridis serius” oleh DKPP selama pengambilan keputusan untuk pemecatan Evi.

Cacat tersebut termasuk tidak terpenuhinya hak pertahanan Evi karena DKPP terbukti membebaskan Evi dari KPU tanpa sebelumnya menanyai dia, jelasnya.

Lebih lanjut ia mengklaim cacat lainnya adalah bahwa DKPP terbukti melanjutkan proses pengambilan keputusannya meskipun penggugat, kandidat Partai Gerindra Hendri Makaluasc, telah menarik pengaduannya. Selain itu, keputusan pleno diambil oleh hanya empat dari lima anggota DKPP yang dibutuhkan, tambah Hasan.

Hasan menekankan bahwa, meskipun Evi menuntut Presiden dan bukan DKPP, PTUN menganggap bahwa keputusan hukum yang diambil oleh kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan.

“Keputusan presiden yang menindaklanjuti keputusan DKPP adalah dua sisi mata uang yang sama, yang berarti bahwa cacat yuridis di salah satu dari mereka akan mengakibatkan batalnya atau batalnya yang lain,” katanya.

Evi mengatakan dia bersyukur bahwa semua permintaannya telah dikabulkan oleh pengadilan, berharap bahwa Presiden akan menerima vonis. Ketua DKPP Muhammad mengatakan langkah selanjutnya untuk kasus ini semua akan tergantung pada Presiden. “Terdakwa adalah Presiden. Yang diperbaiki oleh PTUN adalah keputusan Presiden., ”Katanya.

Namun, dia mengatakan DKPP, sebagaimana dirumuskan dalam UU Pemilu, adalah lembaga etis yang bertugas mengawasi dugaan pelanggaran etika di kalangan penyelenggara pemilu. Putusan DKPP, menurutnya, harus mengikat dan final.

Staf ahli kepresidenan untuk bidang hukum Dini Purwono mengatakan bahwa Presiden akan mempelajari putusan PTUN sebelum memutuskan langkah selanjutnya.