Refly Harun: Presiden Benda Mati, Tidak Boleh Tersinggung

ArtikelDigital.com, Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti kebebasan berpendapat yang dikeluhkan banyak orang saat ini.

Sejatinya, kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara sebenarnya sudah diatur UUD 1945.

Pasal 28 E ayat 3 menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Selanjutnya, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28 I ayat 1 yang menyebut, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Refly juga menyoroti buzzer yang kerjanya hanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintah.

“Saya pernah bikin tweet, saya bilang yang namanya intelektual itu ya kerjanya mengkritik pemerintah, akademisi juga begitu. Tapi kalau kerjanya mengkritik pengkritik pemerintah, itu namanya buzzer,” kata Refly dalam ILC TvOne, Selasa (18/8).

Gara-gara tweet itu, salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini mengaku dibully dan dihujat habis-habisan di media sosial.

Menurut Refly, kelompok seperti KAMI merupakan moral movement, moral force. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa, kecuali ide.

Seharusnya, kata Refly, rakyat harus keep on eye atau mengawasi kekuasaan. Dan kekuasaan tidak boleh memecah belah.

“Kalau Anda berkuasa, walaupun Anda paling jagoan karena menguasai segala resources negara ini, ya Anda harus tetap memelihara demokrasi,” ucap Refly.

“Anda jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum,” tambahnya.

Refly menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam undang-undang.

Jika itu tidak ditegakkan, maka pemerintah sama saja mengkhianati konstitusi.

“Jadi ketika saya mengkritik pemerintah atau mengkritik negara dan saya merasa takut, dan kemudian kekhawatiran tersebut takut diadukan, terutama pemerintah telah mengkhianati pasal konstitusi,” kata Refly.

Dikatakan Refly, setiap orang seharusnya bebas mengungkapkan hati nurani dan pikirannya sepanjang tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain.

Sebab hal itu dijamin konstitusi.

“Tapi hari ini tidak, saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung,” katanya.

Refly menjelaskan bahwa pemerintah adalah benda mati.

Karena itu, presiden sebagai institusi negara tidak boleh tersinggung kepada rakyat.

RSS
Telegram