Presiden Dikirimi Surat dari Bos Djarum Gara-Gara PSBB DKI

Spread the love

ArtikelDigital.com, Surat Bos PT Djarum Indonesia, Budi Hartono kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait PSBB Anies Baswedan menuai spekulasi publik.

Dalam suratnya, salah satu orang terkaya di Tanah Air itu menilai PSBB gagasan Gubernur DKI Jakarta itu tidak efektif dari segi ekonomi.

Akan tetapi, bagi peneliti Institut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata, menilai surat itu memiliki arti tersendiri.

Ia menilai, surat itu mengindikasikan bahwa pelonggaran PSBB lalu banyak berdampak positif untuk ekonomi Indonesia.

“Surat cinta dari pemilik Djarum grup ini bisa ditafsirkan bahwa pelonggaran PSBB sebelumnya mengonfirmasi memberikan insentif perkembangan ekonomi,” ujarnya, Minggu (13/9/2020).

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 juga tetap harus mendapat perhatian.

“Kendati demikian, bukan berarti adanya covid diabaikan. Satirenya, kesehatan dompet jangan dilupakan juga,” sambungnya.

Selain itu, Dian juga turut mengkritisi kebijakan Covid-19 yang selama ini terjadi tidak terlihat adanya pola integrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Pusat dan Pemda punya pola masing-masing,” kata Dian.

Sebelumnya, surat Rudi Hartono kepada Jokowi ini diungkap Peter F Gontha melalui akun Instagramnya @petergontha pada Sabtu (12/9) kemarin.

“Demikian kabarnya dari orang A1 (sumber terpercaya), saya tidak pernah posting berita bohong,” ungkap Peter, Minggu (13/9).

Dalam unggahannya, surat tersebut dikirim tertanggal 11 September 2020 sebagai masukan untuk dipertimbangkan terkait PSBB DKI Jakarta.

“Dengan hormat, Perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangkan,” tulis surat tersebut.

Dalam suratnya, Robert mengatakan bahwa keputudan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat.

Baca Juga: Anies Berlakukan PSBB Ketat

Pasalnya PSBB tersebut terbukti tidak efektif untuk menurunkan tingkat penyebaran virus di Jakarta.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, angka penumbuhan infeksi tetap masih naik,” terangnya.

Kemudian, terkait alasan kapasitas fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur ICU yang disebut akan penuh pada 15 September dan ruang isolasi khusus Covid-19 akan mencapai kapasitas maksimumnya pada 17 September, kata Robert hal itu akan tetap terjadi.

“Kapasitas Rumah Sakit (RS) DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.”

“Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus,” ungkapnya.

Adapun, berikut perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia, termasuk Jakarta, antara lain:

1. Penegakan aturan dan pemberian sanksi sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus tennfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing. lsolasi. Tracing dan Treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal Isolasi dan Contact Tracing.

4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.

Surat itu juga menuliskan bahwa melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan Iain lain. Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

“Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali,” jelas surat tersebut.