Program Studi Hukum - Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum
Kode Program Studi	:	74201
Nama Program Studi	:	Hukum
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	953/KPT/I/2018
Tanggal SK	:	2018-11-08
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	Menjadikan program studinilmu hukum sebagai\012penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul dan\012profesional, pengembangan dan permberdayaan insan\012di bidang hukum berdasarkan nilai-nilai ke-islaman\012dan kebangsaan\012
Misi	:	1. mewujudkan proses belajar mengajar dengan\012pendekatan strategi dan sistem pembelajaran yang\012sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman\0122. menjadikan program studi ilmu hukum merupakan\012program studi unggulan\0123. mengembangkan kurikulum dengan pendekatan\012sistem (berbasis kompetensi) sehingga diperoleh\012keluaran (out come) yang mampu mengisi kebutuhan\012pasar\0124. proaktif mengkaji dan mencari penyelesaian\012permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan\012pendekatan yang berbasis pada hukum dan\012nilai-nilai ke-islaman\012
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	JLN. STN. MHD. ARIEF NO. 32 PADANGSIDIMPUAN
Kode Pos	:
Telepon	:	063421696
Faximile	:	(0634) 21696
Email	:	-
Website	:	-

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	ALINAPIA	Dr S.H. S.H. S.Pd
2.	S3	IRWAN SAFARUDDIN HARAHAP	Dr. M.H S.H.
3.	S2	SAMSIR ALAM NASUTION	M.H S.H.
4.	S2	RIDWAN RANGKUTI	M.H S.H.
5.	S2	ZULKARNAIN HASIBUAN	M.H S.H.
6.	S2	SYAHRIL	M.H S.H
7.	S2	TRISWIDODO	M.H S.H.
8.	S2	PRANJONO	M.H
9.	S2	MARWAN BUSYRO	M.H M.H M.H S.H
10.	S2	BANDAHARO SAIFUDDIN	M.H S.H.
11.	S2	ERPI JUNI SAMUDRA DALIMUNTHE	M.H S.H.
12.	S2	DEDY SUHENDRA	M.H S.H
13.	S2	ANWAR SULAIMAN NASUTION	M.H S.H.
14.	S2	SUTAN SIREGAR	M.H S.H.
15.	S2	AHMAD RASOKI NASUTION	M.H S.H.
16.	S2	FAJAR PADLY	M.M S.H.
17.	S2	NUR OLOAN	M.Kn. S.H.
18.	S2	INDRA PURBA HARAHAP	M.H S.H.
19.	S2	SARMADAN POHAN	M.H S.H.
20.	S1	SYAHRUN HARAHAP
21.	S1	ZUHRI ALI SAHBANA HARAHAP
22.	S1	ALI SUMURUNG
23.	S1	FITRI AGUSTINA LUBIS	S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum Inggris dan Wales

Hukum perbandingan tetap

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Hukum di Irlandia Utara

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum di Gibraltar

Hukum Timor Leste

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Cerita seru hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Wakil Menteri Hukum

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Hukuman gantung

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Penegakan hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Kembali kehalaman sebelumnya