Puan Maharani: Pembahasan RUU BPIP Dilakukan

ArtikelDigital.com, DPR RI dan Pemerintah bersepakat bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak akan dilakukan dengan tergesa-gesa.

Demikian disampaikan Puan Maharani dalam konferensi pers bersama dengan sejumlah menteri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

“DPR dan pemrintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas,” katanya.

Politisi senior PDIP ini menjelaskan, DPR dan pemerintah sepakat untuk menampung masukkan kritik dan saran sari seluruh elemen masyarakat.

“Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, kritik terhadap RUU BPIP itu,” ujarnya.

Pembahasan RUU BPIP, sambungnya, akan dilakukan jika DPR dan pemerintah sudah masukan dan saran cukup dari berbagai elemen masyarakat.

“Sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh pada upaya pembinaan Pancasila lewat BPIP,” terangnya.

Ia berharap, hal ini sekaligus bisa mengakhiri segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP.

“Sehingga semua kembali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong-royong melawan pandemi Covid-19 dan dampak-dampaknya,” tutur dia.

Puan menyebut, RUU BPIP antara lain memuat substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang BPIP.

Yang selanjutnya memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk membumikan Pancasila dengan memperkuat lembaga BPIP.

“Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal yang berbeda dengan RUU HIP, yang berisikan 10 bab dan 60 pasal,” kata dia.

“Substansi pasal-pasal BPIP hanya memuat ketentaun tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa dalam RUU BPIP ini dipastikan tidak ada lagi pasal-pasal kontroversial yang berkaitan dengan falsafah dan historis Pancasila.

Termasuk dalam konsideran Tap MPRS Nomor XXV/1996 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme juga tidak ada lagi dalam RUU BPIP.

“Pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” tegas Puan Maharani.

RSS
Telegram