Rizal Ramli Sebut ‘Sekrup Pemerasan’ Dilegalkan MK, Kasus Bupati Kutim Contoh Nyata

ArtikelDigital.com, Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut  ambang batas pencalonan kepala daerah maupun presiden menjadi momok bagi negeri ini.

Rizal Ramli menyebut threshold adalah cikal bakal dari demokrasi kriminal yang dilegalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam sistem demokrasi kriminal, yang dilegalisir oleh MK @Humas_MKRI, ‘threshold’ (ambang batas) jadi ‘sekrup pemerasan,” tegas Rizal Ramli di akun Twitternya, Senin (20/7/2020).

Rizal menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi kriminal, keberadaan threshold nyata-nyata jadi “sekrup pemerasan”.

Ia menyebut untuk jadi calon bupati membutuhkan dana Rp 20 hingga 60 miliar, gubernur Rp 100 hingga 500 miliar, sedangkan calon presiden sebesar Rp 1 hingga 1,5 triliun.

“Kerugian negaranya ratusan triliun, lihat kasus Kaltim. Inilah akar dari korupsi politik,” tegas Rizal Ramli.

Menurut Rizal, kasus yang menjerat Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar bersama sang istri yang merupakan ketua DPRD merupakan dampak ‘sekrup pemerasan’.

Di mana sang bupati mencari modal untuk maju lagi di pilkada, sekalipun upeti itu berbuntut pada kerugian negara yang berkali lipat.

“Sang bupati dan istri ketua DPRD, terima sogokan Rp 18 M, untuk upeti jadi calon bupati lagi. Dia berikan konsesi SDA kepada cukongnya, kerugian negara sekitar Rp 2 trilliun,” kata Rizal.

Dia mengurai bahwa dalam iklim demokrasi kriminial ini, calon akan dipilih oleh para cukong.

Para cukong akan memuluskan langkah calon kepala daerah dengan cara membiayai upeti pemerasan yang ditetapkan partai.

Baru setelah resmi jadi calon, mereka ikut kompetisi dan kemudian dipilih rakyat lewat pilkada atau pemilu.

“Jadi tidak aneh setelah terpilih, bupati-bupati, gubernur-gubernur dan presiden mengabdi kepada cukong-cukong, bukan rakyat,” pungkas Rizal Ramli.

RSS
Telegram