RUU Penanggulangan Bencana, DPD RI Usulkan Sanksi bagi Pejabat yang Keluarkan Izin Pembangunan di Zona Rawan Bencana

Spread the love

ArtikelDigital.com, DPD RI kembali membahas subtansi materi Rancangan Undang-Undang khusus penanggulangan bencana.

Dalam pembahasan itu, mengenai peran masyarakat dan pemerintah dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasalnya, penyusunan RUU tersebut tak bisa berdiri sendiri. Melainkan harus terintegrasi dengan Undang-Undang lainnya seperti UU Penataan Ruang dan Konstruksi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI Hasan Basri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melaui virtual atau daring di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia menyampaikan, bahwa Komisi II DPD RI juga telah menerima masukan dari para pakar hukum untuk mengkaji RUU tersebut.

“Masukan ini berguna demi kesempurnaan Pandangan dan Pendapat DPD terhadap RUU Penanggulangan Bencana,” ujarnya.

Oleh karena itu, RUU tersebut sangat penting untuk dibahas, mengingat Indonesia sudah masuk musim hujan.

Selain itu, lanjut senator asal Kalimantan Utara itu, perlu juga mengusulkan untuk memuat ketentuan sanksi bagi pejabat yang mengeluarkan izin pembangunan di daerah rawan bencana.

“Hal tersebut untuk mengantisipasi jika terjadi kecerobohan yang menyebabkan bencana di masa mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, Researcher Disaster Management Research Unit CSIS juga menyampaikan, hal yang perlu dimasukkan dalam substansi RUU tersebut adalah adanya komitmen politik Pemerintah Daerah.

Seperti, mengutamakan manajemen kepada Kepala Daerah Terpilih dan evaluasi berkala ketahanan masyarakat.

“Penting juga bagaimana para pejabat, menteri, kepala daerah untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana,” ungkapnya.