Karier Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah artikel yang berisi daftar kebijakan, kinerja, prestasi, dan kontroversi yang diraih oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau dikenal dengan sebutan Ahok, selama masa pemerintahannya.

Mulai tahun anggaran 2015, atau setelah dilantik menjadi Gubernur baru menggantikan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama mengajukan e budgeting sebagai solusi untuk memperbaiki penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Sistem ini sebenarnya sudah diajukan sejak 2014, tetapi ditolak. Karena itu, dilakukan pembenahan terhadap birokrasi di DKI Jakarta dan PNS yang bersih dan memiliki kemampuan e budgeting ditunjuk. Hal ini akhirnya memicu kontroversi anggaran pembelian UPS pada RAPBD 2015. Pembahasan RAPBD 2015 akhirnya berakhir deadlock dan harus menggunakan pagu APBD 2014.^[1][2] Dalam insiden ini, Ahok diteriaki "anjing" oleh salah satu anggota dewan saat diadakan mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri.^[3] Ahok sendiri kemudian balas meneriaki penentangnya dengan sebutan "tai" dalam sebuah wawancara KompasTV yang kemudian menjadi kontroversi.^[4]

Berbeda dengan pembahasan RAPBD 2015, APBD 2016 DKI Jakarta disahkan dengan mulus. E budgeting kembali diterapkan^[5] dan membuat DKI Jakarta menjadi percontohan bagi daeerah lain, termasuk Ridwan Kamil dari Bandung,^[6] dalam penyusunan anggaran. Bahkan Basuki mengklaim bahwa APBN pun direncanakan akan ikut menggunakan e budgeting dengan menggunakan template yang telah dikembangkan DKI Jakarta.^[7] Perda APBD 2016 akhirnya disahkan tanpa banyak hambatan pada tanggal 23 Desember 2015.^[8]

Untuk menekan permainan birokrat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk di antaranya upaya mark up, memperudah proses belanja pemerintah, Basuki menerapkan pemesanan melalui e-katalog. Pada tanggal 31 Desember 2014, diungkapkan bahwa sudah 8.000 produk dalam sistem e-katalog dan dapat dibeli secara langsung oleh instansi pemerintah.^[9] Basuki berencana ke depan akan memesan trotoar,^[10] alat kesehatan,^[11] bus besar^[12] sheetpile (dinding turap), hingga perbaikan jalan berlubang.^[13]

Pada tanggal 3 April 2015, sebanyak 15 Puskesmas diresmikan meningkat taraf pelayanannya menjadi Rumah Sakit Umum tipe D. Dengan demikian, RSUD yang sudah ada akan terbantu karena beban antrian bisa dibagi. RSU tipe D akan fokus melayani kebutuhan dasar, seperti kebidanan, dokter anak, bedah ringan, dan penyakit dalam. Karenanya, akan ada dokter spesialis yang praktik untuk melayani masyarakat. Dari 15 RSU tersebut, kapasitas ruang rawat inap pun mengalami penambahan, yang tadinya terdapat 518 kamar tidur menjadi 750 kamar tidur. Di RSU itu pun akan ada kamar operasi, ruang Intensive Care Unit (ICU) dan High Care Unit (HCU).^[14]

Seiring dengan peresmian Masjid Rusun Marunda, pada tanggal 17 Januari 2016, Basuki mengumumkan layanan Transjakarta gratis melalui feeder yang disediakan di setiap rumah susun di Jakarta. Layanan gratis ini hanya berlaku untuk penghuni rumah susun. Bus akan beroperasi pada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Bus gratis diperuntukkan bagi warga pemilik KTP rumah susun dan anak-anak pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP). Penghuni rusun yang akan menggunakan layanan bus gratis harus mengisi formulir yang disediakan pihak Transjakarta yang berisi kolom nama, alamat, dan nomor KTP diisi dengan benar agar memudahkan saat pengecekan oleh petugas Transjakarta.^[15]

Selain Transjakarta gratis, Pemprov juga akan meluncurkan bus-bus reguler untuk melayani warga rusun. Antara lain Daan Mogot dan Tambora akan terkoneksi dengan Kopaja B 87 (Kalideres-Muara Baru). Rusunawa Kapuk Muara dan Flamboyan terkoneksi dengan Metromini B 82 (Kalideres-Grogol). Rusunawa Cipinang Besar Selatan terkoneksi dengan Kopaja T 502 (Kampung Melayu-Tanah Abang, Rusunawa Marunda terkoneksi dengan Metromini U 23 (Tanjung Priok-Cilincing). Rusunawa Pinus Elok dan Rawa Bebek terkoneksi dengan Metromini T 42 rute Pulo Gadung-Pondok Kopi. Rusunawa Budha Tzu Chi terkoneksi dengan bus kota terintegrasi busway. Sementara Rusunawa Pulogebang tersambung dengan Metromini T 44 (Pulogadung-Pulogebang).^[15]

Pada tanggal 11 Maret 2016, Basuki mulai memperkenalkan Scania untuk menggantikan bus dalam kota di Jakarta. Keberadaan bus yang lebih mewah, kukuh, dan nyaman ini diharapkan bisa mendesak Metromini dan Kopaja yang selama ini mengabaikan keamanan dan kenyamanan penumpang. Bus ini memiliki fasilitas elevator untuk memudahkan kaum disabilitas dan manula, terutama yang berkursi roda.^[16]

Peluncuran Bus Scania telah dilakukan beberapa kali, salah satunya pada tanggal 14 Juli 2015, sebanyak 20 unit,^[17] dan 116 lainnya, bersama dengan merk Mercedes Benz, pada tanggal 20 Oktober 2016^[18]

Untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak yang kurang mampu, Basuki memberikan subsidi untuk pembelian daging. Dengan demikian, pemegang KJP bisa merasakan makan daging tanpa terbebani secara keuangan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini anak pemegang KJP memang menggunakan kartunya untuk membeli makanan di sejumlah pusat makanan, dan diperbolehkan oleh Pemprov.^[19]

Pada tanggal 16 Desember 2015, pemprov merazia toko di daerah Koja Baru yang dicurigai mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk tunai. Akibatnya dua toko yang terbukti langsung ditutup. Manager PD Pasar Jaya Wilayah Jakarta Utara, Pence Harahap, membenarkan bahwa kedua toko tersebut ditutup untuk waktu yang belum ditentukan terkait ulah pencairan dana KJP.^[20]

Normalisasi Kali Sunter dilakukan mulai pada tanggal 17 November 2013 di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Pada saat itu, ada sekitar 180 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bantaran Kali Sunter yang akan direlokasi ke rumah susun terdekat. Untuk itu, warga sebenarnya sudah diberikan sosialisasi rencana penertiban.^[21] Namun kemudian normalisasi ini terkendala karena masalah pembebasan lahan. Setidaknya di RW 04 Cipinang Melayu saja, dari 41 berkas kepemilikan lahan yang masuk, hanya 6 yang dianggap lengkap dan aman untuk dilakukan pembayaran.^[22] Proyek normalisasi lalu dilanjutkan di bawah pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, setelah adanya kepastian anggaran di APBD DKI 2016.^[23]

Pada tanggal 6 Agustus 2015, setelah pembongkaran 85 bangunan liar di Kampung Rawa Badung RT 10 dan RT 14/08, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, dirampungkan, lahan tersebut akan langsung dikeruk untuk dikembalikan fungsinya menjadi waduk. Waduk Rawa Badung yang memiliki luas sekitar 1,8 hektare ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di Jalan KRT Radjiman dan sekitarnya. Disisi timur lahannya seluas 1,8 hektare berada di RT 10 dan RT 14/08. Sedangkan di sisi barat luasnya 2,6 hektare berada di wilayah RW 10 dan RW 08. Pengerukan lahan mengambil dari bagian dana pemeliharaan waduk sebesar Rp 9,9 miliar. Jika masih kurang akan menggunakan dana tak terprediksi 2015.^[24]

Di bawah program JEDI, Cengkareng Drain termasuk bagian yang dinormalisasi. Normalisasi dimulai pada 11 Desember 2013 namun awalnya terkendala konsolidasi pembuangan lumpur bekas kerukan, yang akhirnya diputuskan di Ancol. Program dimulai kembali pada tanggal 22 Januari 2014.^[25] Pada tanggal 11 Mei 2014, sheetpile telah terpasang sepanjang 1,8 km dari total keseluruhan 7,8 km^[26] Normalisasi ini dilanjutkan di bawah pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan pemasangan sheetpile selesai seluruhnya pada tanggal 15 Desember 2014^[27]

Selanjutnya, dilakukan pembuatan Kali Cengkareng Drain II yang akan memotong jalur Kali Angke, Kali Semanan, dan Kali Mukevart, yang selanjutnya akan diteruskan ke laut. Dengan demikian, air tidak lagi tertahan dan membuat banjir hingga Tangerang, tetapi langsung dibuang ke laut, sehingga diharapkan banjir di Jakarta Barat berkurang.^[28]

Untuk memperingan beban banjir di Kanal Banjir Barat dan Ciliwung, sedang dibuat saluran yang menghubungkan Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur, sehingga sebagian beban bisa dialihkan ke BKT. Sebab selama ini BKT sering kali tidak terisi maksimal, sementara Ciliwung selalu meluap di saat musim banjir. Dengan adanya sodetan ini, sebagian aliran air bisa dialihkan melalui timur Jakarta untuk selanjutnya masuk ke laut di wilayah Marunda.^[29] Pengerjaan sodetan sudah dimulai sejak tanggal 19 Desember 2013, dan diteruskan di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.^[30]

Waduk Kebon Melati dikeruk setelah tertunda selama bertahun-tahun. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, normalisasi dilakukan mulai 11 Desember 2013 sebagai bagian dari proyek JEDI. Selain dikeruk, bagian pinggir waduk juga dipasangi sheetpile.^[31] Setelah pergantian kepemimpinan di bawah Basuki Tjahaja Purnama, proyek ini dilanjutkan hingga akhirnya selesai pada tanggal 26 November 2015.^[32] Selanjutnya Basuki Tjahaja Purnama juga menagih komitmen Intiland untuk menyediakan pompa yang akan sagat berguna saat wilayah sekitarnya banjir.^[33]

Untuk info lebih detail mengenai pembangunan RPTRA di Jakarta, silakan kunjungi artikel Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Untuk memfasilitasi tercapainya target 30 persen ruang terbuka hijau dan Jakarta sebagai kota ramah anak, Basuki Tjahaja Purnama menginisasi pembangunan taman dengan konsep komunitas di berbagai perkampungan di DKI Jakarta. Berbeda dengan taman biasa, RPTRA biasanya tidak berada di tempat yang ramai dan strategis, tetapi di tengah perkampungan dengan akses jalan sempit, sehingga warga kampung mendapat manfaat paling maksimal atas keberadaan RPTRA ini. Taman ini diberi penerangan yang layak, diawasi CCTV, diberi fasilitas mainan luar ruang, memiliki ruang laktasi, serta ramah disabilitas, sehingga diharapkan seluruh warga dari berbagai kalangan umur bisa berkumpul dan menikmatinya.^[34]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Terminal Rawamangun

Pada tanggal 25 Mei 2015, Terminal Rawamangun selesai direnovasi namun penggunaannya terkendala jalur bus yang berbelok dan terlalu sempit, sehingga bus besar tidak bisa masuk. Masalah yang diketahui kemudian adalah Gedung Sudin Perhubungan Jakarta Timur yang menghalangi jalur bus. Sementara gedung tersebut tidak bisa dihapus begitu saja karena merupakan aset negara.^[35] Desain akhirnya diperbaiki mulai Juni 2015 dan selanjutnya bus besar sudah bisa memasuki terminal tersebut. Selain membongkar separator pada jalur bus, petugas juga membuatkan marka jalan agar pengemudi tidak menabrak gedung sudin.^[36]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Terminal Klender

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Rumah Sakit Umum Daerah Koja

Pada tanggal 11 Desember 2013, Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan satu gedung tambahan sebanyak 16 lantai. Namun pembangunan ini masih terus berlanjut di bawah masa pemerintahan gubernur selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama. Hasil pengembangan ini meningkatkan kapasitas rumah sakit dari 563 tempat tidur menjadi 955. Selain itu RSUD mendapat penambahan fasilitas 20 buah unit PICU, 24 buah unit NICU, 30 buah unit ICCU.^[37] Selain memiliki gedung baru, RSUD Koja juga memiliki sistem antrian modern layaknya bank swasta, di mana pengunjung tinggal meletakkan kartu BPJS ataupun JKN dan tinggal menekan tombol.^[38]

Selama proses pembangunan, terjadi hambatan birokrasi dalam pembuatan detail engineering design (DED) yang berakibat pembangunan baru bisa dilaksanakan tahun 2019. Basuki kemudian berusaha memotong jalur birokrasi berbelit ini dengan meminta bantuan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) saat itu, Kuntoro Mangkusubroto, untuk menerbitkan dokumen rancang bangun melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dokumen rancang bangun akhirnya keluar dalam 2 bulan saja, kemudian pemerintah provinsi bersepakat dengan DPRD untuk menggunakan anggaran tahun jamak (multi years). Gedung baru RSUD Koja akhirnya selesai pada tanggal 11 November 2015 dan diresmikan.^[39]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih

Mantan Gubernur DKI Joko Widodo mencanangkan pembangunan gedung tambahan untuk RSUD Budhi Asih. Proyek perluasan ini baru selesai di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan tower baru berlantai delapan. Dengan adanya penambahan kapasitas, turut pula dilakukan penambahan ruang layanan antara lain sarana evakuasi pasien, dapur pasien, penambahan kapasitas rawat jalan, rawat inap, kamar operasi serta HCU/NICU dari 351 tempat tidur menjadi 506 tempat tidur.^[40]

Selain itu diadakan perbaikan kualitas layanan dengan pendaftaran online melalui website atau aplikasi andorid bagi pemilik BPJS Kesehatan. Melalui layanan ini, calon pasien tidak perlu lagi antre di loket pendaftaran, tetapi cukup memasukkan nomor BPJS setelah mendapat rujukan dari puskesmas. Calon pasien tinggal membawa bukti nomor pendaftaran yang diberikan dan selanjutnya mengantre di klinik tujuan sesuai jadwal yang diberikan. Selain itu, bagi calon pasien yang tidak melalui layanan online bisa menggunakan pendaftaran dengan sistem kiosk, di mana calon pasien tidak perlu berhadapan dengan loket pendaftaran, tetapi menggunakan mesin.^[41]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Rumah Susun Tambora

Pada tanggal 1 November 2013, pembangunan ulang rumah susun Tambora dimulai dan diharapkan selesai November 2014.^[42] Namun baru selesai dan diresmikan oleh Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 24 Februari 2015. Pembangunan ulang ini meningkatkan kualitas hunian rusun karena unit yang lebih luas, yaitu 30 m², jauh lebih luas dari sebelumnya. Setelah dibangun ulang, Rusun Tambora memiliki 16 lantai dan 549 unit. Setiap unit terdapat dua kamar, satu ruang tamu, satu kamar mandi, dapur dan balkon untuk menjemur pakaian. Kompleks rusunawa menempati lahan seluas 21.473 meter persegi dan memiliki 3 tower.^[43]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Jalan Layang Kuningan

Pada tanggal 30 Desember 2015, jalan layang kuningan yang telah dibangun selama kurang lebih setahun akhirnya selesai dan resmi dibuka untuk umum. Jalan layang ini memiliki panjang 581 meter dan dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya dengan menelan biaya Rp 137 miliar sejak awal 2015. Diharpapkan kemacetan berkurang karena jalan layang ini membantu menghubungkan sisi barat dan timur dari Cawang dan Pancoran menuju Semanggi dan Slipi.^[44]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Jalan layang Permata Hijau

Pada tanggal 5 Januari 2016, Jalan Layang Permata Hijau selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Sebelumnya, daerah Permata Hijau dihubungan dengan Patal Senayan Simprug melalui perlintasan tak sebidang yang melintasi rel kereta api sehingga membahayakan pengendara sekaligus memicu kemacetan luar biasa di daerah ini. Diharapkan dengan adanya Jalan Layang Permata Hijau, kemacetan terurai dan warg tidak perlu lagi berjalan memutar atau melintasi jalur kereta api.^[45]

Untuk info lebih detail, silakan kunjungi artikel Masjid Fatahillah

Masjid Fatahillah diresmikan pada tanggal 29 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Masjid Fatahillah dibangun sejak pertengahan Desember 2015. Anggaran pembangunan masjid mencapai Rp18,838 miliar dari APBD DKI 2015.^[46] Masjid ini memiliki spesifikasi luas 410 meter persegi untuk lantai 1, 594 meter persegi untuk lantai dua dan mampu menampung kurang lebih 1.513 jemaah. Sebelumnya masjid ini merupakan musala dengan luas 200 meter persegi. Peresmian masjid ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu dibuka dengan pembacaan ayat suci Alquran surat At Taubah ayat 18.^[47]

untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Masjid Rusun Marunda

Pada tanggal 17 Januari 2016, Basuki meresmikan 4 masjid di Jakarta Timur, yang dikonsentrasikan di Masjid Rusun Marunda, Cluster B, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Masjid Rusun Marunda memiliki luas 2.200 meter persegi yang dapat menampung 2.500 jemaah dan telah mulai dibangun sejak tahun 2014. Ia sekaligus mengungkapkan kekecewaannya atas kualitas pembangunan masjid dan berpesan agar masjid tidak menjadi tempat menyebarkan kebencian. Selain Masjid Marunda, sekaligus telah dibangun juga Masjid Al-Ikhlas Rutan Pondok Bambu (Jakarta Timur), Masjid Rusun Komarudin (Jakarta Timur), dan Masjid Rusun Pondok Bambu (Jakarta Timur).^[48]

Proyek ini digagas oleh Joko Widodo-Basuki pada saat menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur, lalu dikerjakan pelaksanaannya oleh Basuki, dan berakhir dengan peresmian oleh Djarot Saiful Hidayat. ^{[49] [50]}

Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Relokasi Kampung Pulo

Pada tanggal 20 Agustus 2015, eksekusi relokasi terhadap 520 bidang tanah yang dihuni warga bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo akhirnya dilakukan. Eksekusi ini mengundang kemarahan beberapa warga dan akhirnya terjadi bentrok. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Proses relokasi ini melibatkan 2.150 personel gabungan TNI, Kepolisian, dan Satpol PP. Satu alat berat juga disiagakan untuk menghancurkan bangunan liar.Personel kepolisian pun mengeluarkan gas air mata untuk meredam kericuhan. Satu orang warga dipukuli personel Satpol PP karena dianggap menghalang-halangi petugas.^[51]

Warga kemudian dipindahkan ke Rumah Susun Jatinegara Barat yang kondisinya jauh lebih layak dibanding tinggal di pinggiran sungai. Rusun ini mendapat pujian banyak pihak yang menilainya sekelas apartemen, bukan lagi rusun. Sebab fasilitas yang diberikan antara lain Unit 30 meter persegi dengan dua kamar yang lega, satu kamar mandi shower, balkon, ruang serbaguna, sensor asap, dan dapur. Rusun ini juga dilengkapi lift untuk turun naik, CCTV, cleaning service, dan keramik yang licin. Keamanan juga dijamin dengan penjagaan 24 jam. Warga hanya perlu membayar Rp 10 ribu per hari atau Rp 300 ribu per bulan untuk menikmati fasilitas ini.^[52]

Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Kalijodo

Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan untuk ditertibkan sejak tahun 2014 dengan alasan merupakan jalur hijau.^[53] Namun kemudian tertunda karena menunggu penertiban Waduk Pluit selesai.^[54] Setelahnya, Pemprov DKI mendapat momentum dengan adanya kecelakaan yang melibatkan Toyota Fortuner setelah pengemudinya minum minuman keras sepulang dari Kalijodo.^[55] Akhirnya pada tanggal 29 Februari 2016, penduduk Kalijodo direlokasi dengan melibatkan 5000 personel Polri,^[56] 2500 personel Satpol PP^[57] dan 400 personel TNI ^[58]

Penertiban berlangsung lancar, dengan penduduk yang memiliki KTP DKI bersedia dipindahkan ke rusunawa Marunda dan Pulogebang atau dipulangkan ke daerah asal.^[59]

Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Bukit Duri

Relokasi Bukit Duri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tanggal 12 Januari 2016, yang merobohkan sekitar 92 rumah di wilayah bantaran Ciliwung sekitar Bukit Duri sepanjang 250meter, untuk kemudian dibuat sheet pile guna memperkuat dinding sungai.^[60] Sementara tahap kedua direncanakan pada akhir Mei 2016. Pada tahap kedua ini, relokasi akan dilakukan untuk 135 bidang. ^[61] Warga yang tergusur mendapat unit rusunawa di Cipinang Besar Selatan^[62] dan Rawa Bebek.^[63] Sementara yang memiliki sertifikat tanah akan diberikan ganti rugi.^[61]

Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Pasar Karang Anyar

Relokasi Pasar Ikan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk membenahi wilayah wisata Kota Tua Jakarta. Pasar Ikan akan direvitalisasi untuk dikelola lebih profesional dibanding kondisi selama ini yang malah disalahgunakan untuk kontrakan dan hunian di atas tanah milik PD Pasar Jaya. Selain itu, dilakukan pula pemasangan turap sheetpile untuk menghalangi air dari laut masuk ke kawasan Jakarta Utara. Rencana ini mendapat penentangan dan memunculkan fenomena manusia perahu, walaupun jumlahnya hanya berkisar 20an orang, yang secara perlahan menyerah dan satu per satu menempati hunian pengganti. Warga relokasi dipindahnkan ke Rumah Susun Rawa Bebek, Pulogebang, Marunda, Kapuk Muara, dan Muara Angke.^[64][65][66]

Untuk transportasi berkeliling pusat kota Jakarta, mulai dari Museum Nasional - Gedung Arsip – Museum Bank Indonesia – Bank BNI 46, di mana dekat dengan Museum Fatahillah dan Kota Tua – Pasar Baru (Gedung Kesenian Jakarta) – Juanda/Masjid Istiqlal – hingga Monumen Nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus wisata yang bisa digunakan secara gratis. Bus ini memiliki dua tingkat dan penumpangnya dibatasi agar seluruhnya mendapat tempat duduk. Sebagian besar bus ini disumbangkan pihak swasta.^[67] Hingga 7 Agustus 2016, telah tersedia 14 bus tingkat wisata.^[68]

Untuk membenahi pedagang kaki lima di Monas, khususnya di parkiran IRTI, pada tanggal 22 Mei 2015, Basuki Tjahaja Purnama meresmikan Lenggang Jakarta, yang berbentuk food court dengan transaksi yang mewajibkan penggunaan e-money atau cashless. Makanan yang dijual telah diperiksa BPOM sehingga dijamin tidak meracuni warga. Pedagang juga wajib mengikuti pelatihan yang diberikan Pemprov DKI.^[69] Lenggang Jakarta adalah prototype yang akan diterapkan ke tempat lainnya, misalnya Kalijodo atau Kota Tua^[70]