Kepala Staf TNI Angkatan Laut

Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
	Lambang TNI Angkatan Laut
	Bendera pangkat laksamana
	Petahana; Laksamana TNI Muhammad Ali; sejak 28 Desember 2022
	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Singkatan	KASAL atau KSAL
Atasan	Panglima Tentara Nasional Indonesia
Kantor	Jakarta
Dicalonkan oleh	Panglima Tentara Nasional Indonesia
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Dibentuk	September 1945
Pejabat pertama	Laksamana III Mas Pardi
Wakil	Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma

Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau biasa disingkat sebagai KASAL atau KSAL adalah pejabat tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.^[1]

Sejarah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuan dibentuk BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang.

Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk BKR-BKR yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak penjajahan Jepang. Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinasikan seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut pada tanggal 10 September 1945.

Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 10 September 1945, kemudian disusun Staf Umum BKR Laut Pusat, yang dipimpin oleh Mas Pardi sebagai Ketua Umum dengan anggotanya yaitu Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja.

Tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan peningkatan dari BKR, maka secara resmi BKR Laut berubah menjadi TKR Laut.

Situasi Jakarta yang cukup rawan, tanggal 10 November 1945 pemerintah mengeluarkan putusan memindahkan TKR laut ke luar kota sesuai dengan kehendak pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota diplomasi dan tidak menginginkan Jakarta sebagai daerah pertempuran seperti dialami Kota Surabaya.

Selanjutnya Markas Tertinggi TKR Laut yang berkedudukan di Yogyakarta, setelah perubahan nama, mengadakan penyempurnaan organisasi antara lain Markas tertinggi TKR Laut di Yogyakarta, dipimpin Laksamana III M. Pardi, Divisi I TKR Laut Jawa Barat berkedudukan di Cirebon, dipimpin Laksamana III M. Adam dan Divisi TKR II Jawa Tengah berkedudukan di Purworejo, dipimpi oleh Laksamana M. Nasir.

Karena kondisi yang serba-terbatas dan tidak kondusif, perkembangan TKR Laut di Jawa Timur yang seharusnya menerima instruksi dari TKR Laut Yogyakarta, akhirnya mempunyai perkembangan sendiri yang membawa pada suatu dualisme.

Untuk menyatukan semua pihak dan aliran yang terdapat dalam lingkungan TKR Laut dibentuk suatu Komisi Penyelenggaraan Susunan Baru Markas Tertinggi TKR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pimpinan Yogyakarta, Lawang, dan Kementerian Pertahanan. Komisi diketuai R.S. Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, M. Nasir, Katamudi, Moch. Affandi, yang disyahkan oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin dengan disaksikan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo, Kepala Staf Umum TKR, Urip Sumohardjo. Kemudian komisi ini menyelenggarakan sidang pertama tanggal 25 dan 26 Januari 1946 dan mengambil beberapa keputusan antara lain:

Mengangkat Atmadji sebagai Pemimpin Umum TKR Laut dan ditempatkan pada Kementerian Pertahanan.
Untuk Koordinasi sepenuhnya antara beberapa pihak dan aliran dalam TKR Laut diputuskan untuk mengangkat M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum dengan dibantu M. Pardi dan Gunadi, dengan ketentuan ketiganya tidak boleh diadakan perbedaan pangkat. Ketiga pimpinan tersebut diwajibkan menyusun staf TKR laut dengan sebaik-baiknya.

Pada tanggal ini juga nama TKR Laut diubah menjadi TRI Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut diubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi struktur organisasi yang telah ada. Markas Besar Tertinggi (MBT) TKR Laut kemudian berubah menjadi Markas Besar Umum (MBU) ALRI dengan Laksamana III Mas Pardi sebagai Kepala Staf Umum MBU ALRI.

Setelah itu MBU ALRI mengalami perubahan kembali, dengan diangkatnya Laksamana III Mohammad Nazir sebagai Panglima Angkatan Laut Indonesia (ALRI) yang bertugas sebagai pemegang komando tertinggi angkatan laut.

Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 1 tanggal 2 Januari 1948, tentang reorganisasi dan rasionalisasi ALRI, Menteri Pertahanan Mohammad Hatta membentuk Komite Reorganisasi ALRI (KRAL) pada tanggal 17 Maret 1948 dan mengangkat Kolonel R. Soebijakto sebagai Ketua KRAL. Setelah selesai menjalankan tugasnya, KRAL dibubarkan pada akhir April 1948, dan Soebijakto diangkat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Daftar pejabat

Pangkat yang tercantum adalah pangkat tertinggi saat menjabat sebagai KSAL.

No^[2]	Nama	Dari	Sampai	Jabatan terakhir	Keterangan
1	Laksamana III Mas Pardi	September 1945	6 Februari 1946		Jabatan bernama Kepala Staf Umum TKR Laut
2	Laksamana III Mohammad Nazir	6 Februari 1946^[3]	8 Mei 1948		Jabatan pertama bernama Kepala Staf Umum TRI Laut. Sejak tanggal 19 Juli 1946 jabatan bernama Panglima Angkatan Laut.^[4]
3	Laksamana Madya TNI R. Soebijakto	8 Mei 1948	20 Juli 1959
4	Laksamana TNI R.E. Martadinata	20 Juli 1959	25 Februari 1966		Jabatan bernama Menteri/Panglima Angkatan Laut
5	Laksamana TNI Moeljadi	25 Februari 1966^[5]	16 Desember 1969	Deputi I Menteri/Panglima AL
6	Laksamana TNI Sudomo	16 Desember 1969^[6]	26 Juni 1973	Panglima Armada Maritim Kawasan Tengah
7	Laksamana TNI R. Soebono	26 Juni 1973	26 Juni 1974	Kepala Staf Umum Hankam
8	Laksamana TNI R.S. Subijakto	26 Juni 1974^[7]	18 Juni 1977	Duta Besar RI untuk Burma
9	Laksamana TNI Waloejo Soegito	18 Juni 1977	4 Desember 1982	Deputi KASAL
10	Laksamana TNI Mochamad Romly	4 Desember 1982	11 April 1986	Deputi KASAL
11	Laksamana TNI Rudolf Kasenda	11 April 1986^[8]	25 Maret 1989	Deputi Logistik KASAL
12	Laksamana TNI Muhamad Arifin	25 Maret 1989	06 April 1993	Panglima Armada Maritim Kawasan Timur
13	Laksamana TNI Tanto Kuswanto	06 April 1993	15 Maret 1996	Panglima Armada Maritim Kawasan Timur
14	Laksamana TNI Arief Koeshariadi	15 Maret 1996	26 Juni 1998	Panglima Armada Maritim Kawasan Barat
15	Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto	26 Juni 1998	17 Juli 1999	Wakil KASAL	Panglima ABRI/TNI Pertama dari Matra Laut
16	Laksamana TNI Achmad Sutjipto	17 Juli 1999	9 Oktober 2000	Wakil KASAL
17	Laksamana TNI Indroko Sastrowiryono	9 Oktober 2000	25 April 2002	Wakil KASAL
18	Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh	25 April 2002	18 Februari 2005	Irjen TNI
19	Laksamana TNI Slamet Soebijanto	18 Februari 2005	7 November 2007	Wakil Gubernur Lemhanas
20	Laksamana TNI Sumardjono	7 November 2007	1 Juli 2008	Irjen Dephan
21	Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno	1 Juli 2008	13 November 2009	Kepala Staf Umum TNI
22	Laksamana TNI Agus Suhartono	13 November 2009	28 September 2010	Irjen Dephan	Panglima TNI Kedua dari Matra Laut
23	Laksamana TNI Soeparno	28 September 2010	17 Desember 2012	Wakil KASAL
24	Laksamana TNI Marsetio^[9]	17 Desember 2012^[10]	31 Desember 2014	Wakil KASAL
25	Laksamana TNI Ade Supandi^[11]	31 Desember 2014	23 Mei 2018	Kepala Staf Umum TNI
26	Laksamana TNI Siwi Sukma Adji^[12]	23 Mei 2018	20 Mei 2020	Komandan Jenderal Akademi TNI
27	Laksamana TNI Yudo Margono	20 Mei 2020	28 Desember 2022	Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I	Panglima TNI Ketiga dari Matra Laut
28	Laksamana TNI Muhammad Ali	28 Desember 2022	Petahana	Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I

Lihat pula

Referensi

^ Undang-Undang No.34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia
^ "Struktur organisasi". tnial.mil.id. TNI Angkatan Laut. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-07. Diakses tanggal 16 Agustus 2013.
^ Ananta Toer, Soebagyo Toer, Kamil, Pramoedya, Koesalah, Ediati (September 1999). Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). hlm. 56–57. ISBN 979-9023-29-2 Periksa nilai: checksum |isbn= (bantuan).
^ Ananta Toer, Soebagyo Toer, Kamil, Pramoedya, Koesalah, Ediati (September 1999). Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). hlm. 305. ISBN 979-9023-29-2 Periksa nilai: checksum |isbn= (bantuan).
^ "Amanat PJM Presiden Sukarno pada Upatjara Timbang-terima Djabatan Menteri/Panglima Angkatan Laut dari Laksamana Madia Laut E. Martadinata kepada Laksamana Muda Laut Muljadi di Halaman Istana Negara/Merdeka, Djakarta, 25 Pebruari 1966". Monash University Library Asian Studies Research Collection Online. Monash University Library. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-15. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
^ G., Dwipayana (2003). Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda. hlm. 179.
^ "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
^ "Rudolf Kasenda: Pak Harto Pemimpin yang Tenang dengan Komando yang Jelas". Soeharto.co. Diakses tanggal 5 Agustus 2016.
^ Sukma Indah Permana (19 Februari 2013). "KSAL dan KSAU Naik Pangkat". detikcom. Detikcom. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
^ Mega Putra Ratya (17 Desember 2012). "Laksamana Marsetyo & Marsekal Ida Bagus Dilantik Jadi KSAL & KSAU". detikcom. Detikcom. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
^ Rivki (31 Desember 2014). "Jokowi Lantik Laksamana Madya Ade Supandi Menjadi KSAL". detikcom. Detik.com. Diakses tanggal 2 Januari 2015.
^ "Presiden RI Lantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. Sebagai Kepala Staf Angkatan Laut". Portal-komando.com. 23 Mei 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-05-23. Diakses tanggal 23 Mei 2018.