Komite Nasional Indonesia Pusat

Komite Nasional Indonesia Pusat
Komite Nasional Indonesia Pusat
Jenis
Jenis	Unikameral
Sejarah
Didirikan	29 Agustus 1945
Dibubarkan	15 Desember 1949
Pimpinan
Ketua	Kasman Singodimedjo (1945); Soetan Sjahrir (1945); Soepeno (1945–47); Assaat (1947–49)
Tempat bersidang
	Gedung Kesenian Jakarta (Sidang pleno pertama)
	L • BBantuan penggunaan templat ini

Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.^[1] KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.^[2]

KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.^[1]

Pimpinan dan anggota

Pada formasi pertama, Anggota KNIP terdiri dari 137 orang, dimana yang bertindak sebagai pimpinan adalah:^[1]^[2]

Mr. Kasman Singodimedjo - Ketua
Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I
Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II
Adam Malik - Wakil Ketua III

Badan Pekerja

Berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih dikalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP pada saat itu (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.^[3]^[4]

Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim.^[5] Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.^[6]

Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim tsb.

BP-KNIP tidak punya kantor tetap, waktu di Jakarta di Jl. Pejambon dan Jl. Cilacap (1945), waktu di Cirebon di Grand Hotel Ribberink (1946), waktu di Purworejo di Grand Hotel Van Laar (1947), dan waktu di Yogyakarta di Gedung Perwakilan Malioboro (1948-1950).^[7]

Para anggota BP-KNIP tercatat antara lain: Sutan Syahrir, Mohamad Natsir, Soepeno, Mr. Assaat Datuk Mudo, dr. Abdul Halim, Tan Leng Djie, Soegondo Djojopoespito, Soebadio Sastrosatomo, Soesilowati, Rangkayo Rasuna Said, Adam Malik, Soekarni, Sarmidi Mangunsarkoro, Ir. Tandiono Manoe, Nyoto, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Abdoel Moethalib Sangadji, Hoetomo Soepardan, Mr. A.M. Tamboenan, Mr. I Gusti Pudja, Mr. Lukman Hakim, Manai Sophiaan, Tadjudin Sutan Makmur, Mr. Mohamad Daljono, Sekarmadji Kartosoewirjo, Mr. Prawoto Mangkusasmito, [[Tedjasoekmana], I.J. Kasimo, Mr. Kasman Singodimedjo, Maruto Nitimihardja, Mr. Abdoel Hakim, Hamdani, dll.^[8]

Maklumat Wakil Presiden

Atas usulan KNIP, dalam sidangnya pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta,^[3] diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (dibaca: eks) Tanggal 16 Oktober 1945, yang dalam diktumnya berbunyi:^[2]

Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.^[2]

Sidang-sidang

KNIP telah mengadakan sidang-sidang di antaranya adalah:^[1]

Sidang Pleno II di Jakarta tanggal 16–17 Oktober 1945^[4]
Sidang Pleno III di Jakarta pada 25–27 November 1945.^[4]
Sidang Pleno IV di Surakarta pada 28 Februari–8 Maret 1946;
Sidang Pleno V di Kota Malang pada 25 Februari–6 Maret 1947^[4]
Sidang Pleno VI di Yogyakarta pada 6–15 Desember 1949^[9]

Referensi

^ ^a ^b ^c ^d Sejarah DPR RI. www.dpr.go.id Diarsipkan 2008-05-22 di Wayback Machine., diakses pada 1 Juni 2008
^ ^a ^b ^c ^d Perkembangan Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. www.mpr.go.id, diakses pada 1 Juni 2008
^ ^a ^b Dini S. Setyowati. Putra Fajar, Menuju Jalan Perundingan
^ ^a ^b ^c ^d "M. Sjafe'i Hassanbasari. Dekret dan Maklumat yang Pernah Ada. Kompas, 26 Juni 2001". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-13. Diakses tanggal 2008-05-31.
^ Pada kartu anggauta BP-KNIP milik Soegondo Djojopoespito ditemukan, bahwa yang menanda tangani adalah Soepeno (ketoea) dan A.Halim (penoelis) tertanggal Djakarta 25-11-1945, Museum Sumpah Pemuda Jakarta
^ Berdasarkan biografi Assaat berada di Yogyakarta sejak Januari 1948, sehingga cocok dengan tanggal 28 Januari 1948
^ Berdasarkan ingatan Sunaryo Joyopuspito yang ikut orang tuanya mulai dari Jakarta - Cirebon - Purworejo - Yogyakata 1945-1950
^ Belum ditemukan data resmi, namun seingatan Sunaryo Joyopuspito yang pada masa kecilnya mengenal para anggota BP-KNIP 1947-1949
^ Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong (1970). Seperempat abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. hlm. 10.

Sumber

Cribb, Robert (2001) Parlemen Indonesia 1945-1959" (Indonesian Parliaments 1945-1959) in Panduan Parlemen Indonesia (Indonesian Parliamentary Guide), Yayasan API, Jakarta, ISBN 979-96532-1-5
Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
M. C. Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
Simanjuntak, P.H.H (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform Era, Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8