Yang Berhormat Tuan Nga Kor Ming AML PM
Wakil Ketua Dewan Rakyat
Masa jabatan 16 Juli 2018 – 13 Juli 2020 Menjabat bersama Mohd Rashid Hasnon
Penguasa monarki	Muhammad V (2018–2019) Abdullah (2019–2020)
Perdana Menteri	Mahathir Mohamad (2018–2020) Muhyiddin Yassin (2020)
Ketua	Mohamad Ariff Md Yusof
Pendahulu Ismail Mohamed Said Pengganti Azalina Othman Said
Daerah pemilihan	Teluk Intan
Anggota Majelis Eksekutif Negara Bagian Perak (Pendidikan, Pemerintahan Daerah, Perumahan, dan Angkutan Umum)
Masa jabatan 28 Maret 2008 – 10 Februari 2009
Penguasa monarki	Azlan Shah
Menteri Besar	Mohammad Nizar Jamaluddin
Pendahulu Zambry Abdul Kadir (Pendidikan) Chang Ko Youn (Pemerintahan Daerah, Perumahan, dan Angkutan Umum) Pengganti Mohamad Zahir Abdul Khalid (Pendidikan) Mah Hang Soon (Pemerintahan Daerah dan Angkutan Umum) Zambry Abdul Kadir (Perumahan)
Anggota Parlemen Malaysia dapil Teluk Intan
Petahana
Mulai menjabat 9 Mei 2018
Pendahulu Mah Siew Keong (BN–GERAKAN) Pengganti Petahana
Mayoritas	11.179 (2018)
Anggota Parlemen Malaysia dapil Taiping
Masa jabatan 8 Maret 2008 – 9 Mei 2018
Pendahulu M. Kayveas (BN–PPP) Pengganti Teh Kok Lim (PH–DAP)
Mayoritas	11,298 (2008) 11,745 (2013)
Anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Perak dapil Aulong
Petahana
Mulai menjabat 9 Mei 2018
Pendahulu Leow Thye Yih (PH–DAP) Pengganti Petahana
Mayoritas	12,064 (2018)
Anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Perak dapil Kepayang
Masa jabatan 5 Mei 2013 – 9 Mei 2018
Pendahulu Loke Chee Yan (PR–DAP) Pengganti Ko Chung Sen (PH–DAP)
Mayoritas	4,604 (2013)
Anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Perak dapil Pantai Remis
Masa jabatan 29 November 1999 – 5 Mei 2013
Pendahulu Wong Chong Sang (BN–MCA) Pengganti Wong Mei Ing (PR–DAP)
Mayoritas	2,447 (1999) 2,303 (2004) 5,706 (2008)
Informasi pribadi
Lahir	Nga Kor Ming 11 November 1972 (umur 53) Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Kewarganegaraan	Malaysia
Partai politik	Partai Aksi Demokratis (DAP) (sejak 1999)
Afiliasi politik lainnya	Pakatan Harapan (PH) (2015-sekarang) Pakatan Rakyat (PR) (2008-2015) Barisan Alternatif (BA) (1999-2004)
Suami/istri	Wong Seow Ching
Hubungan	Ngeh Koo Ham (sepupu)
Anak	3
Tempat tinggal	Ayer Tawar, Perak, Malaysia
Almamater	Universiti Malaya
Pekerjaan	Politikus
Situs web	twitter.com/NgaKorMing
Sunting kotak info • L • B

David Nga Kor Ming adalah seorang politikus Malaysia berketurunan Tionghoa.Beliau kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pemerintahan Tempatan Malaysia, Anggota Parlemen Teluk Intan, dan Anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kepayang. Nga Kor Ming terkenal dengan kontroversi, dan banyak pemimpin Islam menganggap bahwa ia bersikap menantang umat Islam.^[1][2]

Nga Kor Ming, seorang tokoh politik Malaysia, telah terlibat dalam berbagai kontroversi sepanjang kariernya. Beberapa isu yang melibatkan dirinya mencakup pernyataan yang dianggap rasis, kritik terhadap pemerintahan, serta kebijakan yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Salah satu kontroversi yang paling dikenal adalah pernyataan rasis terhadap mantan Menteri Besar Perak, Zambry Abdul Kadir. Nga pernah menyebut Zambry sebagai "hitam metalik", yang dianggap sebagai penghinaan berbasis ras. Pernyataannya itu memicu kecaman luas, memaksanya untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyinggung pihak mana pun.

Selain itu, selama krisis politik Perak pada tahun 2009, ketika pemerintahan Pakatan Rakyat digantikan oleh Barisan Nasional, Nga menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik perubahan tersebut. Ia menyebutnya sebagai "rampasan kuasa yang tidak demokratis", yang membuatnya mendapat kecaman dari pihak pro-pemerintah dan pendukung monarki.

Kontroversi lainnya muncul ketika Nga mempertanyakan alokasi anggaran sebesar RM748,26 juta untuk pembangunan masjid di Malaysia dalam periode 2000-2008. Pernyataannya ini dianggap oleh beberapa kelompok, termasuk Perkasa dan Jakim, sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam. Kritikus menuduhnya tidak menghargai fakta bahwa dana tersebut memang diperuntukkan bagi agama Islam sesuai dengan ketentuan konstitusi. Beberapa kelompok bahkan mengadakan demonstrasi dan melaporkannya ke polisi atas tuduhan menghasut kebencian agama.

Selain itu, Nga juga menuai kontroversi dalam isu Kampung Baru Cina. Kampung-kampung ini awalnya dibentuk oleh pemerintahan kolonial Inggris selama Darurat Malaya (1948-1960) untuk membatasi pergerakan masyarakat Tionghoa dan mencegah mereka mendukung komunis. Sebagai pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP), Nga mendukung agar penduduk Kampung Baru Cina diberikan sertifikat tanah permanen. Namun, langkah ini ditentang oleh kelompok nasionalis Melayu dan partai seperti UMNO dan PAS, yang menganggapnya sebagai kebijakan yang tidak adil, mengingat masih banyak masyarakat Melayu yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepemilikan tanah.

Nga juga kerap menghadapi kecaman karena pernyataannya di media sosial, yang dianggap menghina institusi raja Melayu. Beberapa komentarnya menyebabkan laporan polisi dan penyelidikan di bawah undang-undang hasutan Malaysia.

Kontroversi lainnya yang cukup menonjol adalah terkait dengan perayaan Natal. Nga pernah mengadakan acara Natal yang melibatkan umat Islam, yang kemudian memicu kemarahan kelompok konservatif. Beberapa pihak menganggap hal tersebut sebagai usaha untuk mengaburkan batasan agama, karena dalam pandangan konservatif, umat Islam tidak seharusnya merayakan atau terlibat dalam perayaan keagamaan lain. Akibatnya, ia mendapat kritik dari berbagai kelompok Islam, dan pernyataannya mengenai perayaan tersebut bahkan menarik perhatian pihak berwenang.

Secara keseluruhan, Nga Kor Ming adalah sosok yang tidak terlepas dari kontroversi dalam dunia politik Malaysia. Sebagai tokoh dari partai oposisi, banyak pernyataan dan kebijakan yang diusulkannya mendapat perlawanan keras dari kelompok nasionalis Melayu serta pendukung pemerintah. Meskipun demikian, ia tetap menjadi salah satu pemimpin yang vokal dalam memperjuangkan pandangannya, meskipun kerap kali menuai kritik dan perdebatan di kalangan masyarakat.

Nga Kor Ming lahir di Kota Bharu, Kelantan, Malaysia pada 11 November 1972.^[3][4] Keluarganya adalah imigran asal Fuzhou (ibunya dari Kelantan) dan tinggal di Ayer Tawar ketika mereka datang ke Malaya. Istrinya juga berasal dari Ayer Tawar; mereka memiliki tiga anak.

Nga Kor Ming meraih gelar Bachelor of Laws di Universiti Malaya. Dia pernah menjabat sebagai anggota Majelis Eksekutif Negara Bagian Perak (EXCO) sejak Maret 2008 hingga Februari 2009, Anggota Parlemen dari dapil Taiping sejak Maret 2008 hingga Mei 2018 dan Teluk Intan sejak Mei 2018, anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Perak untuk Pantai Remis sejak November 1999 hingga Maret 2013, Kepayang sejak Mei 2013 hingga Mei 2018, dan Aulong sejak Mei 2018. Dia adalah anggota merangkap Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Partai Aksi Demokratik Negara Bagian Perak.^[5][6]

Sebelum diangkat menjadi anggota Majelis Eksekutif Perak, dia berpraktik sebagai pengacara di Ayer Tawar dan juga di Ipoh, Perak.

Pada tahun 2007, ia diakui sebagai salah satu dari Sepuluh Pemuda Malaysia Berprestasi oleh Kamar Dagang Junior Internasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kategori 'Politik dan Pemerintahan'. Penghargaan ini sangat unik karena jarang diberikan kepada politikus oposisi.^[7]

Nga pernah dikritik karena diduga mengeluarkan pernyataan bernada rasis terhadap mantan Menteri Besar Perak, Zambry Abdul Kadir, dengan memanggilnya "hitam metalik", yang dianggap sebagai penghinaan terhadap seorang politikus. Ia kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak bertujuan untuk menyinggung siapa pun.

Selama krisis politik Perak, ketika pemerintahan negara bagian beralih dari Pakatan Rakyat ke Barisan Nasional, Nga secara terbuka mengkritik perubahan tersebut dan menyebutnya sebagai "kudeta yang tidak demokratis". Pernyataannya terhadap Sultan Perak dan BN mendapat kritik tajam dari kelompok pro-pemerintah.

Pada 9 Desember 2009, Datuk Ibrahim Ali, Presiden Pertubuhan Pribumi Perkasa (Perkasa), menyebut Nga Kor Ming sebagai kurang ajar karena mempertanyakan biaya tinggi pembangunan masjid di seluruh Malaysia. Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria, mengatakan bahwa pernyataan tersebut dapat memicu ketegangan antara Muslim dan non-Muslim serta memperburuk sentimen rasial.

Di Dewan Rakyat, Nga Kor Ming meminta klarifikasi terkait dana sebesar RM748,26 juta yang digunakan untuk membangun 611 masjid dalam periode 2000-2008. Beberapa anggota parlemen dari PAS, PKR, dan DAP membelanya, sementara Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, menjelaskan bahwa hanya RM9 juta atau 1,2% dari total dana digunakan untuk tempat ibadah non-Muslim.

Pernyataan Nga dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Islam, Yang di-Pertuan Agong, dan Raja-raja Melayu, yang menyebabkan beberapa organisasi Melayu dan Muslim mengajukan laporan polisi serta melakukan demonstrasi di beberapa masjid.

Nga pernah dikecam karena pernyataannya di media sosial yang dianggap menghina institusi raja Melayu. Pernyataannya menyebabkan laporan polisi dan penyelidikan di bawah Undang-Undang Hasutan Malaysia.

Nga Kor Ming juga terlibat dalam kontroversi terkait Kampung Baru Cina di Malaysia. Kampung-kampung ini awalnya didirikan selama Darurat Malaya (1948-1960) oleh pemerintah Kolonial Inggris untuk mengendalikan pergerakan masyarakat Tionghoa dan mencegah mereka mendukung komunis.

Sebagai pemimpin DAP, Nga vokal dalam memperjuangkan pemberian sertifikat tanah permanen bagi penduduk Kampung Baru Cina. Namun, usulan ini mendapat penolakan keras dari kelompok nasionalis Melayu serta partai politik seperti UMNO dan PAS, yang mengklaim bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan etnis Tionghoa, sementara banyak orang Melayu masih menghadapi masalah kepemilikan tanah.

Nga Kor Ming menghadapi kontroversi, terutama di kalangan beberapa pemimpin Muslim, terkait dengan perayaan Natal. Salah satu isu utama muncul ketika ia menyelenggarakan dan menghadiri acara perayaan Natal yang dihadiri oleh umat Islam. Beberapa kritikus menganggap hal ini sebagai tantangan terhadap prinsip Islam.^[8][8]

Di Malaysia, perayaan lintas agama bisa menjadi isu sensitif, karena kelompok konservatif tertentu berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh ikut serta dalam perayaan agama lain. Partisipasi Nga dalam acara-acara semacam ini, termasuk penggunaan dekorasi dan tema Natal, dianggap oleh sebagian pihak sebagai usaha untuk mengaburkan batasan agama.