Referendum kedaulatan Gibraltar 2002

	Gibraltar
	; Artikel ini adalah bagian dari seri:; Politik dan Ketatanegaraan; Gibraltar
	Pemerintah Kedaulatan Ratu Elizabeth II; ; Mahkota; Gubernur Sir Adrian Johns; ; Ketua Menteri Fabian Picardo; ; Parlemen Juru Bicara Haresh K. Budhrani; ; Hukum Hukum Gibraltar Sistem pengadilan; ; Konstitusi Gibraltar Konstitusi 1969; Konstitusi 2006; ; Pemilihan umum Pemilihan umum; Partai politik Politikus; ; Pemilihan umum terkini; Lainnya Status sengketa Gibraltar Referendum kedaulatan 1967; Referendum kedaulatan 2002; ; Status sengketa tanah genting; Sejarah kewarganegaraan Paspor Gibraltar; Kartu identitas Gibraltar; ;
	Negara lain · Atlas; Portal politik; lihat; bicara; sunting;

Pemerintah Gibraltar mengadakan sebuah referendum tanggal 7 November 2002 untuk menetapkan dukungan publik terhadap rencana kedaulatan bersama atas wilayah Gibraltar antara Spanyol dan Britania Raya. Hasilnya adalah penolakan massal terhadap konsep ini.

Latar belakang

Meski Gibraltar diserahkan kepada Kerajaan Britania Raya di bawah Artikel X Perjanjian Utrecht (1713), Spanyol selalu meminta kembali teritori ini, pertama melalui cara paksa dan kemudian melalui pembatasan dan diplomasi. Pengembalian kedaulatan masih menjadi tujuan utama pemerintah Spanyol selanjutnya. Dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Proses Brussels, pembicaraan rahasia antara Britania Raya dan Spanyol memuncak pada tahun 2002 dengan pengumuman oleh Jack Straw di Houses of Parliament bahwa kedua negara setuju berbagi kedaulatan atas teritori ini dan menambahkan bahwa Gibraltar menyetujui hal ini.

Pertanyaan

Referendum Gibraltar menanyakan opini penduduk Gibraltar dengan kalimat berikut:

Pada tanggal 12 Juli 2002, Menteri Luar Negeri, Jack Straw, dalam pernyataan resmi ke Dewan Umum, mengatakan bahwa setelah dua belas bulan negosiasi, pemerintah Britania Raya dan Spanyol menyetujui beberapa prinsip yang mendukung pengakhiran klaim kedaulatan Spanyol, termasuk prinsip bahwa Britania dan Spanyol harus berbagi kedaulatan atas Gibraltar.

Apakah Anda menyetujui prinsip bahwa Britania dan Spanyol harus berbagi kedaulatan atas Gibraltar?^[1]

Hasil

Pilihan	Suara	%
Referendum kedaulatan Gibraltar 2002
Tidak	17,900	98.48
Ya	187	1.03
Suara sah	18,087	99.51
Suara tidak sah/kosong	89	0.49
Total suara	18,176	100.00
Pemilih terdaftar	20,678	87.9
Sumber: The New York Times - Gibraltar Rejects Power-Sharing Between Britain and Spain

Ketua Menteri Gibraltar memberi pernyataan mengenai hasil referendum:

Sebuah pesan yang jelas telah ditunjukkan kepada dunia, dan bahwa seorang politikus demokratis menyebut hasil ini tidak relevan. ... Hasil ini adalah demokrasi yang murni sedang berjalan. ... Suara ini adalah hasil dari kemauan rakyat Gibraltar dan bahwa konsep "kedaulatan bersama" adalah jalan buntu.

Pemantau internasional

Untuk menjamin bahwa referendum ini dilakukan secara adil dan hasilnya tidak bisa ditolak, pemerintah Gibraltar mengundang panel pemantau yang dipimpin oleh Gerald Kaufman, AP.

Laporan terbitan mereka membenarkan bahwa:

Pihak pemantau sangat menyukai penyusunan referendum dan mempersilakan jika peran pemantau diintegrasikan dengan proses ini, karena berbeda dengan peran pemantau yang lebih pasif pada pemilu lain. Cara penghitungan suara yang teliti justru telah melampaui persyaratan dan bahkan persyaratan yang diadopsi untuk pemilu di Britania Raya.^{[butuh rujukan]}

Reaksi

Reaksi di media Spanyol begitu keras. El País berkomentar:

Belum ada pemerintahan Spanyol, baik yang berkuasa saat ini maupun pendahulunya, yang berhasil melakukan hal yang sepantasnya untuk menjadikan kedaulatan gabungan atau integrasi dengan Spanyol sebagai prospek utama.^[2]

Menteri Luar Negeri Spanyol, Ana Palacio menyebut referendum ini "ilegal" dan "menentang semua resolusi PBB".^[3]

Jack Straw menyebut keputusan pemerintah Gibraltar untuk mengadakan referendumnya sendiri tentang kedaulatan bersama dengan Spanyol "eksentrik".^[4]

Pengaruh akhir

Dalam buktinya kepada Foreign Affairs Committee Parlemen Britania tahun 2008, Jim Murphy AP, Menteri Luar Negeri untuk Eropa, menyatakan:

“

Pemerintah Britania Raya tidak akan pernah — "tidak pernah" jarang dipakai dalam politik — memasuki persetujuan kedaulatan tanpa persetujuan pemerintah Gibraltar dan rakyatnya. Faktanya, kami tidak akan pernah memasuki suatu proses tanpa persetujuan tersebut. Kata "tidak pernah" mengirimkan komitmen substansial dan jelas dan telah dipakai atas satu alasan. Kami mengirimkan pesan ini dengan yakin kepada rakyat dan pemerintah Gibraltar dan Spanyol. Ini adalah tanda kedewasaan hubungan kita bahwa hal ini diterima sebagai posisi Britania Raya.^[5]

”