Kawasan Ibu Kota Nusantara atau disingkat sebagai KIKN adalah Wilayah Perencanaan (WP) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang di dalamnya terdapat wilayah inti disebut KIPP. Secara keseluruhan IKN, ibu kota Indonesia ini memiliki total area daratan dan perairan sekitar 324.332 hektare atau 3.243 km2 (area perairan seluas 68.188 ha, dan area daratan seluas 256.142 ha). Dalam hal ini area daratan IKN ini terdiri dari dua area WP:
Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) seluas 56.180 ha (termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan "KIPP" dengan luas 6.671 ha), dan
Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN) seluas 199.962 ha.[1]
Wilayah KIKN (Kawasan IKN) dengan luas kurang lebih 56.180 ha ini terletak pada dua kabupaten yang sudah ada, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan IKN ini beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku, Kecamatan Loa Kulu dan kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Di dalam Kawasan IKN, terdapat 11 desa dan 2 kelurahan. Masing-masing ke 11 desa tersebut yaitu Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo,Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Baru, Wonosari dan 2 kelurahan yang terdiri dari Pemaluan dan Sepaku.[1]
Berdasarkan Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, wilayah IKN seluruhnya terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah IKN dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa di Kecamatan Loa Janan, 2 desa di Kecamatan Loa Kulu, 8 desa di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa di Kecamatan Sanga Sanga.[2]
Seluruh wilayah IKN akan dibagi menjadi sembilan bagian (sebagian menjadi KIKN dan yang lain menjadi KP-IKN), yaitu KIPP, IKN Utara, IKN Barat, IKN Selatan, IKN Timur 1, IKN Timur 2, Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa. Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara, sembilan WP IKN (6 WP untuk KIKN dan 3 WP untuk KP-IKN) dan peruntukannya adalah sebagai berikut:[3]
1. WP KIPP dengan luas 6.671 hektar diperuntukkan untuk pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, diplomatic compound, dll), pertahanan dan keamanan, serta perubahan dan permukiman (termasuk rumah negara)
2. WP IKN Utara dengan luas 12.067 hektar diperuntukkan untuk pusat riset dan inovasi pelayanan pendidikan tinggi, pusat perkantoran, dan pariwisata.
3. WP IKN Barat seluas 17.206 hektar diperuntukkan untuk pusat ekonomi, bisnis dan keuangan, pariwisata alam, fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan tinggi, hingga pertahanan dan keamanan.
4. WP IKN Selatan seluas 6.753 hektar diperuntukkan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), permukiman perdesaan, pertahanan, dan keamanan.
5. WP IKN Timur I 9.671 hektar diperuntukkan untuk pusat hiburan, pusat olahraga, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan tinggi, hingga pertahanan dan keamanan.
6. WP IKN Timur II 3.720 hektar diperuntukkan untuk pusat pendidikan tinggi, pusat riset dan inovasi, perdagangan dan jasa, perkantoran, hingga pelayanan kesehatan.
7. WP Simpang Samboja 4.299 hektar diperuntukkan untuk menjadi pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan, serta perumahan dan permukiman.
8. WP Kuala Samboja 2.986 hektar diperuntukkan sebagai pusat agro industri dan industri pangan, serta perumahan dan permukiman.
9. WP Muara Jawa 9.084 hektar diperuntukkan untuk pusat pelayanan publik, pusat kegiatan berbasis pertanian dan perikanan, serta perumahan dan permukiman.
