Perang Ternate–Portugal

Perang Ternate–Portugal
Tanggal	1550–1588
Lokasi	Kesultanan Ternate
Hasil	Pasukan Ternate mengusir pasukan Portugis dari tanah Kesultanan Ternate dan kepulauan-kepulauan lain di Maluku.
Pihak terlibat
Imperium Portugal; Sekutu yang pro-Portugal	Kesultanan Ternate; Kerajaan Tanah Hitu; Kerajaan Kalinyamat; Kesultanan Tidore
Tokoh dan pemimpin
Lopez de Mesquita †; Nuno De Lecerda; Antonio Pimental; Sancho Nasconcellos; Pareira Marramaque	Sultan Khairun X; Sultan Baabullah; Laksamana Kaicili Leliato; Kapita Rubohangi †; Kapita Kapalaya; Kaicil Toro
Kekuatan
Pasukan sekitar 500 sampai 900 orang, tersebar di berapa benteng di kepulauan; Tidak diketahui berapa jumlah total pasukan pribumi;	lebih dari 10.000
Korban
Hampir tidak tersisa	Tidak diketahui

Perang Ternate–Portugal adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan pasukan Portugis, sebagai perwakilan dari Portugal, yang dilancarkan oleh Sultan Baabullah untuk membalas pembunuhan Sultan Khairun dan mengusir orang-orang Portugis dari Ternate.^[1]

Latar Belakang

Untuk mencukupi kebutuhan di negara Portugal, orang-orang Portugis melakukan pelayaran ke timur dengan maksud untuk mencari rempah-rempah. Pada 15 Agustus 1511, mereka berhasil merebut Malaka,^[2] dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Maluku karena mereka telah mengetahui bahwa Maluku merupakan penghasil rempah-rempah besar. Setelah itu, mereka membangun kerja sama dagang dengan Kesultanan Ternate ketika kesultanan Ternate dan Tidore saling bermusuhan. Bersamaan dengan itu, Armada Laut Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521. Spanyol yang sedang bersaing dengan Portugis diterima di Tidore. Karena diangap melanggar perjanjian Tordesillas, maka Armada Spanyol pergi dari Maluku dan menetap di Filipina.

Ternate yang merupakan pusat utama perdagangan cengkeh memiliki ketergantungan erat pada bangsa Portugis sejak mereka mendirikan benteng di sana pada tahun 1522. Pada awalnya, elit Ternate menganggap bahwa orang-orang Portugis yang memegang kuasa atas bandar persinggahan di Melaka serta memiliki persenjataan yang relatif lebih unggul dapat dijadikan sebagai sekutu yang berguna. Namun, setelah beberapa waktu, perilaku para serdadu Portugis yang tidak disukai masyarakat setempat memicu penolakan. Hubungan antara Sultan Khairun dan kapten-kapten Portugis tidak begitu mulus, walaupun mereka tetap membantunya mengalahkan negeri-negeri lain di Maluku, seperti Kesultanan Tidore dan Jailolo.^[3]

Konflik antara Ternate dan pasukan Portugis pecah pada tahun 1560-an, ketika Muslim di Ambon meminta bantuan dari Sultan untuk mencegah orang-orang Eropa yang mencoba mengkristenkan daerah tersebut. Sultan Khairun pun mengirimkan sebuah armada di bawah pimpinan Kaicili Baab untuk mengepung desa Kristen Nusaniwi pada tahun 1563. Namun, pengepungan ini dibatalkan setelah tiga kapal Portugis datang.^[4] Selama beberapa waktu setelah tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon secara keseluruhan, walaupun mereka kembali menetap di sana pada tahun 1569. Baab juga ikut andil dalam sebuah ekspedisi ke bagian utara Sulawesi pada 1563 untuk membawa wilayah tersebut ke dalam kuasa kesultanan pimpinan ayahnya. Petinggi Portugis memahami bahwa penaklukan semacam ini akan diikuti dengan penyebaran agama Islam yang dapat menggoyahkan posisi mereka di Nusantara, sehingga mereka pun berusaha mendahuluinya dengan usaha pengkristenan penduduk Manado, Pulau Siau, Kaidipang, dan Toli-Toli, antara lain.^[5]

Selepas perselisihan mengenai kepemilikan Pulau Ambon, Khairun semakin meningkatkan kekuatan Ternate hari demi hari. Perkembangan ini membuat pemimpin-pemimpin Portugis khawatir. Wilayah pengaruh Portugal di Halmahera diserang oleh pasukan-pasukannya. Sebagai penguasa jalur laut, Khairun juga dapat menghentikan pengiriman suplai bahan pangan yang vital dari Moro di Halmahera ke pemukiman Portugis di Ternate.^[6] Pada tahun 1570 Kapten Diogo Lopes de Mesquita (1566-1570) secara resmi melakukan rekonsiliasi dengan sang Sultan, tetapi hal ini tidak menurunkan ketegangan antar kedua pihak.^[7]

Peperangan

Kematian Sultan Khairun memicu kemurkaan orang-orang Ternate serta raja-raja Maluku lainnya. Dewan diraja Ternate, yang didukung oleh para kaicili dan sangaji (penguasa daerah), mengadakan musyawarah di Pulau Hiri dan menetapkan Kaicili Baab sebagai Sultan Ternate berikutnya, dengan gelar Sultan Baabullah Datu Syah. Menurut satu riwayat yang tercatat di kemudian hari, pada pertemuan itu mereka berikrar: "Apa yang mesti kita segani dari orang Portugis jika kita menyadari kekuatan kita sendiri? Apa yang mesti kita takuti, apa yang dapat membuat kita putus asa? Bangsa Portugis memuliakan orang yang merampok paling banyak, dan yang bergelimang kejahatan serta dosa-dosa besar ... Negeri kita adalah tanggungan kita, dan begitu pula perlindungan akan orang tua, istri, anak-anak dan kemerdekaan kita.^[8] Sultan bermaksud untuk berperang demi menegakkan kembali agama Islam di Maluku, membawa Kesultanan Ternate menjadi kekuatan utama, dan mengusir orang-orang Portugis dari negerinya."^[9]^[10]

Di Ternate, terjadi pertempuran antara tentara Portugis melawan tentara Sultan Hairun dari tahun 1550. Pada tahun 1570, Sultan Khairun dibunuh oleh pasukan Portugis.^[1] Akibatnya, pengganti Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah, bersumpah akan terus memusuhi orang Portugis^[1] Sebagai balasan atas pembunuhan Khairun, Baabullah meminta agar Lopes de Mesquita dibawa ke hadapannya untuk diadili. Benteng-benteng Portugis di Ternate, yaitu Tolucco, Santa Lucia, dan Santo Pedro jatuh dalam waktu singkat, menyisakan São João Baptista (kediaman Mesquita) sebagai pertahanan terakhir. Di bawah komando Baabullah, pasukan Ternate mengepung São João Baptista dan memutuskan hubungan benteng tersebut dengan dunia luar; suplai makanan dari luar tidak diperbolehkan masuk kecuali sejumlah kecil sagu yang hampir-hampir tidak dapat membantu penduduk benteng bertahan hidup. Walaupun begitu, pasukan Ternate sesekali memperbolehkan pertemuan antara penduduk benteng yang dikepung dengan masyarakat pulau lainnya—sebab banyak penduduk asli Ternate kala itu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang Portugis melalui pernikahan. Dalam kondisi tertekan seperti ini, orang-orang Portugis mengangkat Alvaro de Ataide sebagai kapten baru mereka menggantikan Lopes de Mesquita. Namun, pergantian kepemimpinan ini tidak menggoyahkan niat Baabullah untuk mengusir orang-orang Eropa^[7] Tersisa hanya 400 orang dengan keadaan mengenaskan. Orang Portugis tidak dapat mengirim bala bantuan karena Malaka sedang dikepung oleh Kesultanan Aceh.^[1] Sultan Baabullah tidak membantai dan menyiksa para tawanan Portugis, tetapi ia memberikan kesempatan selama 24 jam untuk pergi ke Malaka dan Ambon. Bila masih ada orang Portugis di Ternate, mereka akan dijadikan budak.^[11]

Selagi pengepungan tersebut berlangsung, pasukannya menyerang wilayah-wilayah yang menjadi pusat misi Yesuit di Halmahera, dan memaksa penguasa Bacan yang sudah dibaptis untuk beralih kembali ke Islam pada sekitar tahun 1571.^[10] Pada tahun 1571 sebuah armada Ternate dengan enam kora-kora besar di bawah pimpinan Kapita Kalasinka menyerbu Ambon.^[12] Pasukan Ternate juga berhasil menaklukkan wilayah Hoamoal (di Seram), Ambelau, Manipa, Kelang dan Boano. Tentara Portugis yang dikomandoi Sancho de Vasconcellos berusaha dengan susah payah untuk mempertahankan benteng-benteng mereka, dan kehilangan kuasa mereka di laut atas perdagangan cengkeh.^[13]

Pada tahun 1575 sebagian besar tanah milik orang Portugis di Maluku telah diambil alih oleh Ternate, dan suku-suku serta negeri-negeri yang mendukung orang Portugis telah benar-benar tersudut. Hanya São João Baptista saja yang masih dalam pengepungan. Selama lima tahun sebelumnya orang Portugis beserta keluarga mereka mengalami kesulitan hidup di dalam benteng yang terputus dari dunia luar tersebut. Sultan Baabullah menuntut agar orang-orang Portugis di dalam benteng segera menyerahkan diri untuk meninggalkan Ternate, dan berjanji akan memberikan kapal serta suplai agar mereka dapat mencapai Ambon. Sementara itu penduduk benteng yang berasal dari Ternate diperbolehkan tinggal selama mereka mengakui pemerintahan kesultanan. Kapten Nuno Pereira de Lacerda menerima persyaratan tersebut.^[7]^[10]