Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
Ketua umum	Fahri Bachmid
Sekretaris Jenderal	Afriansyah Noor
Dibentuk	17 Juli 1998; 25 tahun lalu
Kantor pusat	Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Sayap pemuda	Pemuda Bulan Bintang ; Brigade Hizbullah Bulan Bintang
Sayap wanita	Muslimat Bulan Bintang
Keanggotaan	405.441 (2023)
Ideologi	Pancasila; Demokrasi Islam; Nasionalisme religius
Posisi politik	Sayap-kanan
Agama	Islam
Kursi di DPR	0 / 575
Kursi di DPRD I	7 / 2.232
Kursi di DPRD II	214 / 17.340
Situs web
	www.partaibulanbintang.or.id
	Politik Indonesia; Partai politik; Pemilihan umum;

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik di Indonesia berasaskan modernisme Islam^[3]^[4] dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah berjaya pada masa demokrasi liberal.^[3] Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.^[3]^[5]

Ketua Umum

No	Ketua Umum	Menjabat
1	Yusril Ihza Mahendra (1956-)	1998–2005
2	MS Kaban (1958-)	2005–2010
2	MS Kaban (1958-)	2010–2015
(1)	Yusril Ihza Mahendra (1956-)	2015–2020
(1)	Yusril Ihza Mahendra (1956-)	2020–2024
3	Fahmi Bachmid	2024–sekarang

Latar belakang

Partai Bulan Bintang (PBB) telah ikut pemilihan umum legislatif Indonesia selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999,^[3] 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Cikal bakal partai ini berawal dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dirintis oleh Mohammad Natsir, Masjkur, Rusli Abdul Wahid, Mohammad Rasjidi, Noer Alie, Anwar Harjono, Yunan Nasution, Hasan Basri, dll pada 17 Agustus 1989. Forum ini awalnya dibentuk untuk mengkaji permasalah-permasalahan keumatan di Indonesia.

FUI kemudian berkembang dan pada 11 Desember 1993 keberadaannya dikukuhkan oleh para pimpinan organisasi dakwah dan ormas islam tingkat nasional sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan dan melestarikan aqidah islamiyah umat islam Indonesia, dan tercatat sebagai pendiri diantaranya adalah:

Prof. Dr. Ismail Suny, S.H. MCL (Muhammadiyah),
H. Nuddin Lubis (NU),
Drs. H. Nurulhuda (Perti),
Dr. Anwar Harjono, S.H (DDII),
K.H. A Latief Muchtar MA (Persis),
H.M. CH Ibrahim (PSII),
K.H. Sholeh Iskandar (BKSPP),
K.H. Dadun Abdulqohar (BKSPP), dan
K.H. Nur Ali (Pesantren Attaqwa-Bekasi).

Dalam perkembangannya, FUI rutin mengadakan pertemuan untuk membicarakan situasi politik yang berkaitan dengan umat islam dan aspirasinya. Beberapa kali dalam forum tersebut sering diusukan pembentukan Partai Politik karena didasarkan keinginan Mohammad Natsir semasa hidupnya yang ingin menjadikan Forum Ukhuwah menjadi Partai Politik.

Sejalan dengan agenda reformasi, melalui pertemuan FUI di kediaman Anwar Harjono pada 12 Mei 1998 ditandatanganilah Deklarasi Pembentukan BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam) oleh tokoh-tokoh yang mewakili sebelas Organisasi Islam. Tercatat 27 organisasi Islam sebagai anggota BKUI yaitu :

FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah)
ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
PERSIS (Persatuan Islam)
PSII (Sarekat Islam)
PUI (Persatuan Umat Islam)
PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
Al Irsyad Al Islamiyah
BKSPPI (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia)
FSUHTM (Forum Silaturahi Ulama Habaib dan Tokoh Masyarakat)
KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam)
PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia)
Muhammadiyah (diwakili Lembaga Hikmah)
HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
PII (Pelajar Islam Indonesia)
KB-PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia)
GPI (Gerakan Pemuda Islam)
KB-GPI
Hidayatullah
Asysyafi’yah
BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
BAKOMUBIN (Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia)
Wanita Islam
IKMI (Ikatan Keluarga Masjid Indonesia)
Ittihadul Mubalighin
Forum Ukhuwah Antar Kampus, dan
LPPI (Lembaga Penelitian Pengkajian Islam)

BKUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional di Jakarta pada 4 Juni 1998. Pada saat Munas tersebut mencuatlah pembentukan partai Islam di Indonesia, hingga terbentuklah “Tim Partai” yang diketuai oleh HM Soleman. Tim Partai BKUI saat itu berkeinginan kuat untuk mendirikan Partai dengan nama MASYUMI, namun setelah mempertimbangkan legalitas dan beban mental, mengingat intregritas pribadi tokoh-tokoh Masyumi pada masa lalu, maka dipilihlah nama Partai Bulan Bintang (PBB) pada 17 Juli 1998.^[5]

Deklarasi pendirian partai ini dilakukan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekaligus memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum DPP PBB. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.

Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai.

Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB^[6] menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.^[7]

Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan serentak pada 17 April 2019, Partai Bulan Bintang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua. Namun, pada pemilihan legislatif Partai Bulan Bintang hanya meraih suara sebanyak 0,79% (1.099.848 suara) sehingga tidak berhasil lolos ambang batas parlemen atau parlementary treshold sebesar 4%.^{[butuh rujukan]}

Pada Kamis, 26 September 2019, Yusril Ihza Mahendra kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2019-2024 di Muktamar V Partai bulan Bintang yang berlangsung di Tanjung Pandan, Belitung.^{[butuh rujukan]}

Perolehan suara dan kursi

DPR RI

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	Persentase	Hasil	Urutan
1999	13 / 462	2.049.708	1,94%	Partai baru	6
2004	11 / 550	2.970.487	2,62%	2 kursi	8
2009	0 / 560	1.864.752	1,79%	11 kursi	10
2014	0 / 560	1.825.750	1,46%	0 kursi	11
2019	0 / 575	1.099.848	0,79%	0 kursi	14
2024	0 / 580	484.486	0.32%	0 kursi	16

DPRD Provinsi

Pemilu	Perolehan Kursi	Jumlah Provinsi	Provinsi Juara	Keterangan
2014	16	10	tidak ada
2019	7	5	tidak ada	Hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kehilangan perwakilan di DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Susunan Pengurus

Berikut merupakan susunan pengurus Partai Bulan Bintang periode 2019–2024^[8]^[9]

Ketua Umum: Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H
Wakil Ketua Umum bidang Organisasi dan Pemerintahan: Sukmo Harsono, S.E., M.M.
Wakil Ketua Umum bidang Kaderisasi: dr. Norman Zainal
Wakil Ketua Umum bidang Polhukam: Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin
Wakil Ketua Umum bidang Ekonomi dan Koperasi: Ir. Fuad Zakaria
Ketua Bidang Organisasi Internal: Husni Jumat, S.H., S. Sos
Ketua Bidang Pemerintahan Daerah & Desa: Ronny Abdi, S.T., M.M.
Ketua Bidang Kebijakan Publik: Andriani, S.T.
Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media Massa: Rona Lubis, S.E
Ketua Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis: NS. Aji Martono, S.H.I., C.S.A.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Randy Bagasyudha, S.Psi., M.I.P.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga: Ir. Doriangat Pakpahan
Ketua Bidang PP dan PA: Ratna Juita Yakoeb, S.Ag.
Ketua Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana: dr. Aksin Asyik
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Advokasi: Firmansyah, S.H., M.H.
Ketua Bidang HANKAM dan Luar Negeri: Ir. Dt. Ajuansyah Putra Surbakti
Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa: Azanil Kelana
Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Kesejahteraan Rakyat: Drs. Ali Amran Tanjung, S.H., M.Hum
Ketua Bidang Koperasi dan Pertanian: Gusti Muhammad Faisal
Sekretaris Jenderal: Ir.Afriansyah Noor, M.Si.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Orpem: Meridian Ramadir, S.T., M.C.P.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kaderisasi dan PPU: Solihin Pure, S.P.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Polhukam: Revani Dina Fitra, S.E.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekkop: Farlaini Bermawi, S.Sos.
Bendahara Umum: Dinmar
Wakil-Wakil Bendahara: Mahadir Basti, S.H.
Wakil-Wakil Bendahara: Ir. Silvia Rahmi
Wakil-Wakil Bendahara: Miftahul Jazim
Wakil-Wakil Bendahara: Triana Widya Wijayanti, S.Sos., M.Pd.
Wakil-Wakil Bendahara: Pipih Sopiah, S.E.
Wakil-Wakil Bendahara: Evi Pratiwi Handayani, S.Sos.
Ketua Majelis Syura: K.H. Muqoddas Murtadla
Ketua Mahkamah Partai: M. Yasin Ardhy, S.H., M.H.

Kader terkenal

Pimpinan lembaga negara

No	Nama		Jabatan	Tahun
Majelis Permusyawaratan Rakyat
1		Jusuf Amir Feisal	Wakil Ketua	1999–2004

Menteri

No		Jabatan	Kabinet	Tahun Menjabat
1	Yusril Ihza Mahendra	Menteri Hukum dan Perundang-undangan	Kabinet Persatuan Nasional	1999–2001
		Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Kabinet Gotong Royong	2001–2004
		Menteri Sekretaris Negara	Kabinet Indonesia Bersatu	2004–2007
2	M. S. Kaban	Menteri Kehutanan	Kabinet Indonesia Bersatu	2004–2009
3	Afriansyah Noor	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	Kabinet Indonesia Maju	2022–

Kepala Daerah

No		Jabatan	Tahun
1	Darmansyah Husein	Bupati Belitung	2003–2013
2	Ardinal Hasan	Wakil Bupati Agam	2005–2010
3	Saleh Lasata	Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	2008-2017
3	Saleh Lasata	Gubernur Sulawesi Tenggara	2017-2018
4	Asrar Abdul Samad	Wakil Bupati Morowali Utara	2016-2020
4	Asrar Abdul Samad	Bupati Morowali Utara	2020-2021
5	Siprianus Habur	Wakil Bupati Manggarai Timur	2022–2024

Pranala luar

Situs resmi

Referensi

^ Sejarah Singkat, PBB, Archived from the original on 15 April 2014, diakses tanggal 13 April 2014 Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
^ Al-Hamdi, Ridho (2017). Moving towards a Normalised Path: Political Islam in Contemporary Indonesia. (dalam bahasa Inggris). JURNAL STUDI PEMERINTAHAN. Vol. 8 No. 1, February 2017. pp.53, 57, 62.
^ ^a ^b ^c ^d "Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 22: Partai Bulang Bintang (PBB)". Kompas. 12 Maret 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-14. Diakses tanggal 31-03-2018 – via Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures).
^ Yuniarto, Topan (6 Februari 2024). "Partai Bulan Bintang". Kompaspedia. Kompas. Diakses tanggal 2024-03-30.
^ ^a ^b Setiawan, Bambang; Bestian, Nainggolan, ed. (2004). Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004–2009. Jakarta: Kompas. hlm. 31–36, 58–66. ISBN 979-709-121-X.
^ Artikel:"Rhoma Irama Tak Datang, Yusril Jadi Ketum Partai Bulan Bintang" di Kompas.com
^ "Rhoma Irama Mundur, Yusril Terpilih Jadi Ketua Umum PBB" di Detik.com
^ "Raja Dangdut Tak Masuk Kepengurusan PBB, Ini Penjelasan Yusril". JPNN.com. 1 Juli 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 27-01-2018.
^ "Struktur DPP PBB". Partaibulanbintang.com. Divisi Komunikasi Partai Bulan Bintang. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-27. Diakses tanggal 27 Januari 2018.