Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini diumumkan pada 11 Agustus 1955 dan bertugas sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Latar belakangKabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I bubar pada 24 Juli 1955 setelah berseteru dengan Angkatan Darat. Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian bertugas sebagai penghubung pada 26 sampai 28 Juli, dan kemudian menunjuk Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi, Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Assaat sebagai pembentuk kabinet baru. Kemudian disepakati bahwa dalam kabinet tersebut terdapat tiga tujuan utama: mengembalikan hubungan dengan Angkatan Darat, menjaga kepercayaan politik antara rakyat dan menyelenggarakan pemilihan umum. Dari segi isi, membentuk kabinet tidak menjadi masalah, namun pemilihan menteri yang sesuai ternyata menjadi titik perpecahan, terutama karena baik Masyumi maupun PNI ingin mendapatkan posisi perdana menteri.[1] Pada 3 Agustus, Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai pembentuk kabinet baru. Burhanuddin Harahap pada saat itu merupakan politisi muda dan dianggap dapat diterima oleh semua partai dan gerakan politik. Ia gagal menyatukan Masyumi dan PNI, namun tetap mampu membentuk kabinet yang terdiri dari 12 partai. PNI kemudian menjadi oposisi, begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pimpinan
AnggotaMenteriBerikut ini adalah menteri Kabinet Burhanuddin Harahap.
Menteri mudaBerikut adalah menteri muda pada Kabinet Burhanuddin Harahap:
Catatan
Program KabinetProgram Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin:[1]
Pembubaran kabinet BurhanuddinSelama masa kabinet, pemilihan parlemen berhasil diselenggarakan baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 September dan Konstituante pada 15 Desember. Kabinet juga berhasil memulihkan hubungan dengan TNI dengan menunjuk Abdul Harris Nasution sebagai kepala staf baru. Selain itu, kabinet membubarkan Uni Belanda-Indonesia.[2] Dalam kedua pemilu tersebut, partai oposisi PNI menjadi partai terbesar dan PKI menjadi partai terbesar keempat, sehingga kabinet berada di bawah tekanan dari oposisi yang semakin besar.[3] Pada tanggal 3 Maret, kabinet mengundurkan diri agar kabinet baru dapat dibentuk berdasarkan hubungan baru dengan parlemen yang baru. Galeri
ReferensiBuku
Pranala luar
|