Kabinet Indonesia

Kabinet Republik Indonesia
Petahana: Kabinet Merah Putih
	Garuda Pancasila
	; Kabinet Merah Putih (2024)
Informasi Kabinet
Dibentuk	2 September 1945; 79 tahun lalu
Jenis	Lembaga negara
Kantor pusat	Sekretariat Kabinet, Jakarta
Kabinet eksekutif	Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia;
Dasar hukum	Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
Situs web	www.setkab.go.id

Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sejarah

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet presidensial dan kabinet parlementer. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif.^[1]

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer dipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet yang memiliki antara 18 dan 25 anggota.^[2]

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membatalkan UUD 1950 dan mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Kabinet yang ada dibubarkan dan sistem demokrasi terpimpin diberlakukan. Sebuah kabinet baru dibentuk tak lama kemudian. Pada masa ini, presiden merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, jumlah kabinet membesar, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih sedikit. Sejak tahun 1968 sampai 1998, kabinet bekerja untuk masa jabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial tetap dipertahankan.^[3]

Hingga tahun 2010, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen. Setelah tahun 2010, semua lembaga pemerintah yang bernama "departemen" diubah dan diseragamkan menjadi "kementerian".

Daftar kabinet


No	Nama kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pemimpin	Jabatan	Jumlah personel
Era Perjuangan Kemerdekaan
1	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Soekarno	Presiden	21
2	Sjahrir I	14 November 1945	28 Februari 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17
3	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946			25
4	Sjahrir III	2 Oktober 1946	27 Juni 1947			32
5	Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin		34
6	Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	23 Januari 1948	Amir Sjarifuddin		37
7	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta		17
*	Darurat	19 Desember 1948	14 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)	12
8	Hatta II	4 Agustus 1949	14 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19
Era Demokrasi Parlementer
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
9	Susanto	27 Desember 1949	16 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10
10	Halim	22 Januari 1950	15 Agustus 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15
11	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir		18
12	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo		20
13	Wilopo	3 April 1952	3 Juni 1953	Wilopo		18
14	Ali Sastroamidjojo I	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	Ali Sastroamidjojo		20
15	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Burhanuddin Harahap		23
16	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Ali Sastroamidjojo		25
17	Djuanda	9 April 1957	5 Juli 1959	Djuanda Kartawidjaja		24
Era Demokrasi Terpimpin
18	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Soekarno	Presiden Perdana Menteri	33
19	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962			40
20	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963			60
21	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964			66
22	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966			110
23	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966			132
24	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966			79
25	Ampera I	28 Juli 1966	11 Oktober 1967	Soeharto	Ketua Presidium	31
26	Ampera II	17 Oktober 1967	10 Juni 1968	Soeharto	Pjs Presiden	24
Era Orde Baru
27	Pembangunan I	10 Juni 1968	28 Maret 1973	Soeharto	Presiden	24
28	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978			24
29	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983			32
30	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988			42
31	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993			44
32	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998			43
33	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998			38
Era Reformasi
34	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37
35	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Abdurrahman Wahid		36
36	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri		33
37	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono		34
38	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono		34
39	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Joko Widodo		34
40	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	20 Oktober 2024	Joko Widodo		34
41	Merah Putih	21 Oktober 2024	Petahana	Prabowo Subianto		48

Kabinet petahana

Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dibantu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini menjabat sejak 21 Oktober 2024. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.

Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:

Menteri Koordinator (Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008);
Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) (Pasal 4 ayat 2 [a] 12 UU Kementerian Negara 2008);
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) (Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014);
Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan) (Pasal 4 ayat 2 [b] 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008);
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal) (Pasal 4 ayat 2 [c] 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008);
Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.

Menteri Koordinator

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat	Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Budi Gunawan	21 Oktober 2024	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Komunikasi dan Digital Kejaksaan Agung Indonesia Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Yusril Ihza Mahendra	21 Oktober 2024	Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Airlangga Hartarto	21 Oktober 2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Ketenegakerjaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Pariwisata Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Pratikno	21 Oktober 2024	Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Agus Harimurti Yudhoyono	21 Oktober 2024	Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian Perhubungan Kementerian Transmigrasi
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Muhaimin Iskandar	21 Oktober 2024	Kementerian Sosial Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Koperasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Menteri Koordinator Bidang Pangan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Zulkifli Hasan	21 Oktober 2024	Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Pangan Nasional Badan Gizi Nasional

Menteri Negara

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Menteri Dalam Negeri Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015	Tito Karnavian	21 Oktober 2024
Menteri Luar Negeri Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020	Sugiono	21 Oktober 2024
Menteri Pertahanan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015	Sjafrie Sjamsoeddin	21 Oktober 2024
Menteri Keuangan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020	Sri Mulyani	21 Oktober 2024
Menteri Hukum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Supratman Andi Agtas	21 Oktober 2024
Menteri Hak Asasi Manusia Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Natalius Pigai	21 Oktober 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Agus Andrianto	21 Oktober 2024
Menteri Agama Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015	Nasaruddin Umar	21 Oktober 2024
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Abdul Mu'ti	21 Oktober 2024
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Satryo Soemantri Brodjonegoro	21 Oktober 2024
Menteri Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Fadli Zon	21 Oktober 2024
Menteri Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015	Budi Gunadi Sadikin	21 Oktober 2024
Menteri Sosial Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015	Saifullah Yusuf	21 Oktober 2024
Menteri Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020	Yassierli	21 Oktober 2024
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019	Abdul Kadir Karding	21 Oktober 2024
Menteri Perindustrian Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020	Agus Gumiwang Kartasasmita	21 Oktober 2024
Menteri Perdagangan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Budi Santoso	21 Oktober 2024
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Nomor 105 Tahun 2016	Bahlil Lahadalia	21 Oktober 2024
Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Dody Hanggodo	21 Oktober 2024
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Maruarar Sirait	21 Oktober 2024
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Yandri Susanto	21 Oktober 2024
Menteri Transmigrasi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Iftitah Sulaiman Suryanagara	21 Oktober 2024
Menteri Perhubungan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015	Dudy Purwagandhi	21 Oktober 2024
Menteri Komunikasi dan Digital Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Meutya Hafid	21 Oktober 2024
Menteri Pertanian Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Amran Sulaiman	21 Oktober 2024
Menteri Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Raja Juli Antoni	21 Oktober 2024
Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Hanif Faisol Nurofiq	21 Oktober 2024
Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015	Sakti Wahyu Trenggono	21 Oktober 2024
Menteri Sekretaris Negara Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020	Prasetyo Hadi	21 Oktober 2024
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015	Rachmat Pambudy	21 Oktober 2024
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015	Rini Widyantini	21 Oktober 2024
Menteri Badan Usaha Milik Negara Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019	Erick Thohir	21 Oktober 2024
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020	Nusron Wahid	21 Oktober 2024
Menteri Koperasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Budi Arie Setiadi	21 Oktober 2024
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Maman Abdurrahman	21 Oktober 2024
Menteri Pariwisata Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Widiyanti Putri	21 Oktober 2024
Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Teuku Riefky Harsya	21 Oktober 2024
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020	Arifah Choiri Fauzi	21 Oktober 2024
Menteri Pemuda dan Olahraga Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020	Dito Ariotedjo	21 Oktober 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, Nomor 86 Tahun 2012, Nomor 24 Tahun 2020	Rosan Roeslani	21 Oktober 2024
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010	Wihaji	21 Oktober 2024

Pejabat setingkat menteri

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Jaksa Agung Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Nomor 29 Tahun 2016	ST Burhanuddin	23 Oktober 2019
Panglima Tentara Nasional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019	Agus Subiyanto	22 November 2023
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Nomor 5 Tahun 2017	Listyo Sigit Prabowo	27 Januari 2021
Kepala Badan Intelijen Negara	Muhammad Herindra	21 Oktober 2024
Kepala Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019	Anto Mukti Putranto	21 Oktober 2024
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Basuki Hadimuljono	5 November 2024
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan	Hasan Nasbi	21 Oktober 2024
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Keputusan Presiden No. 139/P tahun 2024	Luhut Binsar Pandjaitan	21 Oktober 2024