Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Darul Ulum Lampung Timur - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	7052 Tahun 2014
Tanggal SK	:	2014-12-11
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.		BAMBANG ISMANTO
2.		INDRA NUR ASHARI
3.		IBNU MAS`UD
4.		MUHAMAD RUDI WIJAYA
5.		YENI KUSTANTI

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum di Irlandia Utara

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Timor Leste

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Gay-Lussac

Teori Hukum Murni

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Pembunuhan di luar hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Hukum sirkuit Kirchhoff

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum Nürnberg

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum pidana Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum-hukum gas

Wakil Menteri Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukuman gantung

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Penegakan hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Kembali kehalaman sebelumnya