Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah - STAIN Jember - profilbaru.com - Encyclopedia

Share to:

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Status Prodi	:	Alih Bentuk
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	Nomor: 6566 tahun 2014
Tanggal SK	:	2014-11-19
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Menteri Hukum Indonesia

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum Nürnberg

Hukum sipil (sistem hukum)

Sumber hukum Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sarjana Hukum Hindu

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Asosiasi Hukum Internasional

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Badan hukum pendidikan

Kembali kehalaman sebelumnya